Dibutuhkan Sikap Tegas Bupati Loteng

‘’Untuk Hentikan Arogansi Kades Terpilih’’

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Maraknya pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di beberapa desa di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, pascapilkades menunjukkan sikap kepala desa yang mengesankan desa di lihat sebagai bangunan kekuasaan yang otoritas mutlak atau absolut ada pada kepala desa.

Direktur Lembaga Study Advokasi Demokrasi Rakyat dan Hak Asasi (Lesa Demarkasi) NTB, Hasan Masat.

Kepala desa mengebiri hukum, menafsirkan aturan sesuai kepentingan kelompok maupun golongannya. Ini tentu tidak baik bagi suasana pengembangan dan pertumbuhan desa yang membutuhkan kerjasama dan semangat musyawarah untuk mufakat.

Direktur Lembaga Study Advokasi Demokrasi Rakyat dan Hak Asasi (Lesa Demarkasi) NTB, Hasan Masat mengatakan, bila melihat dari dimensi hukum dan aturan yang ada, pemerintah telah menyiapkan instrument-intrumen hukum dan aturan untuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, PP No.83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perda No.1 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pembangunan Desa, Perbup No.43 tahun 2018  adalah berbagai aturan yang jelas dan tegas mengatur soal-soal pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

‘’Lucu aja bupati/wakil bupati membuat surat-surat edaran yang memelas-melas kepada kepala desa. Yang dibutuhkan sikap tegas dan keberanian mengambil sikap beri peringatan tertulis beberapa kali. Jika tidak diindahkan, berhentikan dan tunjuk pelaksana tugas kepala desa. Itu yang harus dilakukan oleh bupati,’’ kata Hasan Masat di Mataram, Jumat (15/2).

Bila hanya ngancam-ngancam, kata Hasan Masat yang juga Dewan Penasehat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Lombok Tengah ini, tidak akan keluarkan Anggaran Dana Desa (ADD). Di samping itu, kekanak-kanakan dan akan menimbulkan masalah baru bagi kemajuan pemerintahan dan pembangunan desa. Masalah Desa Ungga, Desa Kabul dan beberpa desa yang berada di Kecamatan Praya Barat Daya yang kini tengah berpolemik, juga bersumber pada tidak efektifnya pimpinan kecamatan dalam hal ini Camat Prabarda.

Karena dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, camat menjadi bagian penting yang sangat menentukan. Lagi-lagi soal keberanian bupati yang sebaiknya segera menunjuk pelaksana tugas, Camat Praya Barat Daya sebelum masalah-masalah desa tersebut semakin krusial.(sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply