Pemprov NTB Terus Intervensi Progam untuk Turunkan Kemiskinan

Wagub NTB Hj Sitti Rohmi Djalillah saat menghadiri acara diskusi terbatas dengan tema ‘’Potret Kemiskinan Pascabencana Gempa di NTB’’.

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB akan terus melakukan intervensi melalui berbagai program untuk menurunkan angka kemisikinan. Karenanya, support data yang baik dan akurat, sangat diperlukan. Sehingga, program yang dijalankan oleh pemerintah betul-betul tepat sasaran. Dan hal itu menjadi komitmen Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur H Zulkieflimansyah dan Wagub NTB Hj Sitti Rohmi Djalillah.

Wagub Rohmi menjelaskan, untuk melakukan intervensi terhadap berbagai program yang direncanakan, perlu data yang valid dan akurat. Kalau tidak, orang yang benar-benar miskin dan seharusnya mendapat bantuan, tidak mendapat intervensi dari pemerintah. Justru yang mendapat bantuan adalah masyarakat yang rumahnya kecil, namun memiliki banyak hewan ternak dan kendaraan.

Selain itu, kemiskinan jelas sangat berpengaruh, tidak hanya persoalan kunsumsi moneter. Tapi juga dari yang non moneter. Seperti pendidkan, kesehatan serta pola pikir. Karena itu, perlu kerja sama dan sinergi yang baik dari semua pihak. ‘’Program-program pusat untuk pengentasan kemiskinan, juga perlu kita sukseskan,’’ kata Wagub Rohmi di sela-sela diskusi terbatas dengan tema ‘’Potret Kemiskinan Pascabencana Gempa di NTB’’, yang dihadiri para pimpinan daerah se-NTB, kepala BPS NTB, akademisi serta sejumlah stakeholders, Kamis (28/2).

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Suntono menjelaskan proses survey angka kemiskinan yang telah dilakukannya selama ini. Di mana, untuk angka kemiskinan NTB saat ini, berdasarkan hasil sensus September 2018, sebesar 14,63 persen.Turun sekitar 0,02 persen dari Maret 2018, yang mencapai 14,75 persen.

Sementara untuk kabupaten/kota, Kabupaten Lombok Utara sebesar 28,87 persen, Lombok Barat 15,20 persen, Kabupaten Lombok Timur 16,55 persen, Kabupaten Bima 14,87 persen, Kabupaten Sumbawa Barat 14,17 persen. Sedangkan Kota Mataram mencapai 8,96 persen dan Kota Bima 8,79 persen.

Suntono mengatakan, survey angka kemiskinan dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun.  Yaitu bulan Maret dan September. Di bulan Maret, survey dilakukan untuk memotret kemiskinan di wilayah kabupaten/kota. Sedangkan September dilakukan untuk mengukur kemiskinan pada level provinsi. ‘’Kami melakukannya dua kali sesuai aspirsi anggota dewan. Yaitu untuk mengukur kemiskinan di awal tahun serta melihat hasilnya di bulan September,’’ katanya.

Yang perlu menjadi catatan adalah turunnya angka kemiskinan NTB 0,02 persen, meski dalam keadaan tertimpa musibah gempa bumi. Kenapa bisa menurun? Ia menjelaskan, pada saat gempa itu, bantuan untuk masyarakat sangat melimpah. Sehingga, ketersediaan pangan yang menjadi kebutuhan masyarakat melimapah. ‘’Kalau ketersediaan pangan cukup, maka tidak ada istilah kemiskinan,’’ ungkapnya.

Akademisi Universitas Mataram (Unram) Dr Firman menjelaskan, gempa bumi yang melanda NTB tahun lalu, harus menjadi momentum untuk pengentasan kemiskinan. Salah satu modal sosialnya adalah rasa kebersamaan untuk membangun akibat dari rasa senasib dan sepenanggungan.

Karena itu, ia memberikan gambaran apa yang perlu dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di NTB. Pertama, redefinisi tentang apa itu kemiskinan serta batasan dan tolak ukurnya.

Kedua katanya adalah reposisi peran. Ketiga adalah industrialisasi. ‘’Saat ini, Gubernur NTB sudah membuka ruang untuk program industrialisasi,’’ katanya.

Yang perlu dilakukan juga katanya adalah reorientasi produksi.  Kalau selama ini UMKM itu selalu memproduksi barang untuk suvenir, maka ke depan perlu dikembangkan produksi berupa bahan makanan. Dan yang terkakhir katanya adalah membuka usaha baru oleh pengusaha lama.(dra)

Kirim Komentar

Leave a Reply