Pemkab Lombok Timur Respon 28 Kades

Kadis BPMPD Lotim, H Juaini Taopik (kiri) bersama Burhanudin, Anggota Komisi l DPRD Lotim (kanan).

LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Akhirnya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Kepala Dinas BPMPD menyahut keinginan 28 kepala desa yang akan berakhir periodenya per Juni 2019 ini, setelah mencuatnya kekhawatiran para kades dengan wacana Pilkades serentak diundur hingga 2020 mendatang.

Para kades yang berniat mencalonkan diri kembali sangat resah dengan wacana itu. Mereka khawatir jika harus nganggur setahun, mereka akan kehilangan kesan di masyarakat. ‘’Kami khawatir kesan positif akan hilang dari image masyarakat,’’ kata Kades Selebung Ketangge, Bagus Wacana Ratmawe kepada Lombok Today baru-baru ini.

Setelah 28 kades itu berkali-kali mengusulkan kepada Pemkab akhirnya Kadis BPMPD Lotim, H Juaini Taopik yang ditemui Lombok Today saat melakukan lobi kepada salah seorang anggota Komisi l DPRD Lotim terkait wacana Pilkades serantak sembari mengikuti rapat pembahasan RPJMD di kantor DPRD Lotim Selasa (19/3) menyatakan, sangat merespon keinginan 28 orang kades itu.

Kadis berjanji akan mengusulkan ke Bupati untuk diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup). Di depan Kadis BPMPD, Burhanudin dari Fraksi PAN yang juga anggota Komisi l sangat merespon apa yang diajukan kadis.

Burhanudin langsung meminta kadis segera mengajukannya ke DPRD agar anggarannya dapat dibahas pada APBD Perubahan yang akan dibahas Juli mendatang.

Juaini Taopik atas nama Pemkab dan dewan merasa optimis Pilkades serentak bisa dilaksanakan akhir 2019 ini. Bahkan, Burhanudin minta Kepala Dinas agar biaya penyelenggaraan Pilkades dinaikkan, yang dulu hanya Rp500 juta per desa. ‘’Kalau bisa, naikkan saja menjadi Rp800 juta per desa, karena dari pengalaman Pilkades serentak tahun lalu, Rp500 juta itu sangat pas-pasan,’’ ungkap politisi PAN yang kini tengah mengadu nasib menuju Parlemen Udayana itu.(Kml)

Kirim Komentar

Leave a Reply