DPD Turun Tangan Selesaikan Sengketa 26 Karyawan Eks Newmont

Suasana rapat penyelesaian sengketa 26 karyawan eks PT NNT.

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Sebanyak 26 karyawan eks PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) yang kini sudah berubah nama menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara Barat (PT AMNT) yang dipecat usai diakuisisinya perusahaan tersebut, mengadukan nasibnya ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI pun langsung merespon keluhan karyawan eks PT AMNT tersebut dengan menggelar rapat bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) wilayah NTB dan ke-26 karyawan yang dipecat, serta perwakilan dari PT AMNT, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (22/3).

Dalam rapat yang dipimpin Badan Akuntabilitas Publik DPD RI, Abdul Gafar Usman mencoba memediasi kedua belah pihak yang bersengketa. Abdul Gafar meminta PT AMNT untuk lebih fleksibel dengan tuntutan para karyawan yang dirumahkan dengan membuka ruang perundingan untuk mencapai kesepakatan yang bisa diterima kedua belah pihak.

Abdul Gafar juga meminta Disnakertrans NTB terus mengawal persoalan ini dan membantu penyelesaian persoalan yang dihadapi karyawan eks PT AMNT agar tidak berlarut-larut.

‘’Sangat penting untuk mengawal persoalan ini. Kedua belah pihak harus kembali ke meja perundingan. PT AMNT harus sedikit lebih lunak dengan kebijaksanaannya, begitu juga dengan para karyawan juga harus bisa menerima keputusan, sehingga ada win-win solution yang diterima kedua belah pihak,’’ kata Abdul Gafar.

Sementara itu, Head of Corporate Communications Manager PT AMNT Anita Avianty menyatakan, PT AMNT pada prinsipnya masih membuka ruang komunikasi penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Anita menegaskan, PT AMNT beroperasi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk UU ketenagakerjaan.

Anita juga menjelaskan, perusahaan melakukan program Restrukturisasi Tenaga Kerja (RTK) untuk memastikan keberlanjutan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Program RTK telah diikuti oleh 3.500 karyawan atau 99,3% dari total karyawan. Sehingga, hanya kurang dari 1% di antaranya yaitu 26 karyawan yang belum menerima program ini. Di antara mereka yang belum menerima program RTK, telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan perusahaan dinyatakan tidak melakukan kesalahan atas gugatan yang diajukan.

‘’Perusahaan selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB untuk melakukan pembahasan solusi terbaik serta mekanisme penyelesaian sesuai peraturan dan UU ketenagakerjaan,’’ kata Anita.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, H Muhammad Agus Patria juga menyatakan, pihaknya telah berupaya melakukan mediasi penyelesaian sengketa tenaga kerja tersebut. Hanya saja, yang membuat persoalan ini tak kunjung selesai meski telah ada keputusan PHI yakni tentang besaran RTK yang diberikan, yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan.

‘’Sebenarnya persoalan ini sudah mengerucut. Saat ini yang belum ada kesepahaman bersama adalah tentang nilai, berapa RTK yang ideal. Untuk menyepakati itu, tentu kedua belah pihak harus membicarakan lagi,’’ kata Agus Patria.

Koordinator Wilayah Serikat Buruh Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat (SBSI NTB) yang mendampingi para karyawan eks PT AMNT, Onang Silatang mendesak PT AMNT untuk memberikan hak berupa gaji kepada ke-26 karyawan eks PT AMNT yang dirumahkan selama dua tahun. Selain itu, Onang juga menuntut PT AMNT kembali memperkerjakan seluruh karyawan yang telah dipecat itu.

‘’Kami menuntut agar PT AMNT memberikan hak teman-teman kami yang tidak digaji selama dua tahun. Selain itu, kami juga meminta PT AMNT untuk mempekerjakan mereka kembali, plus RTK yang kami ajukan. Bila ini dilaksanakan, sebenarnya selesai persoalan ini. tetapi kami tidak ditanggapi serius,’’ katanya.

Mengingat belum ada kesempatan yang dihasilkan dalam rapat tersebut, maka perundingan penyelesaian sengketa eks karyawan PT AMNT ini, rencananya akan kembali digelar di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), pada 1 April 2019 mendatang.(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply