Wagub NTB Buka Rakor Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah.

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah membuka Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi NTB tahun 2019, di Gedung Sangkareang Mataram, Kamis (28/3). Rakor ini juga akan dirangkaikan dengan sosialisasi dua produk aplikasi online Biro Hukum Setda Provinsi NTB Aplikasi tersebut adalah e-Pra fasilitasi dan evaluasi produk hukum kab/kota dan aplikasi e-SIKEP (Sistem Informasi Keputusan).

Wagub Rohmi menyampaikan harapannya untuk bersama-sama bergerak mencapai satu tujuan, yaitu mewujudkan kerjasama jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi. ‘’Dua wadah (aplikasi) yang telah disiapkan dan sebentar lagi akan disosialisasikan kepada bapak dan Ibu merupakan sarana untuk mempercepat atau mendekatkan pelayanan dalam pembentukan produk hukum daerah,’’ kata Wagub Rohmi.

Selain mempercepat pelayanan, dua aplikasi tersebut juga akan mengefektifkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan,serta  pendokumentasian guna terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas dan Impelementatif.

Wagub Rohmi juga menyampaikan perspektifnya pada tataran Impelementasi produk hukum di NTB. ‘’Kita juga melihat banyak sekali produk hukum kita yang belum di Implementasikan dengan baik Terlihat kurang tajam dan greget. Saya rasa perlu kita cermati bersama kedepan, bagaimana sosialisasi dari produk hukum yang telah dikeluarkan Sehingga masyarakat kita benar-benar melek dan paham aturan hukum yang sudah berlaku,’’ ungkap Wagub Rohmi.

‘’Kami berharap produk-produk hukum ini tidak saja menjadi tulisan di kertas, namun dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat Masyarakat inginkan hal yang mudah dipahami dan ini jadi pekerjaan kita bersama agar pemahaman dapat sampai ke masyarakat sehingga tidak menjadi sia-sia,’’ ujurnya.

Adapun latar belakang kegiatan ini adalah sebagai bagian dari tugas Pemerintah Provinsi NTB yang merupakan pembina dari produk hukum kabupaten/kota, sebagaimana diamanatkan Permendagri No.80 thn 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB, H Ruslan Abdul Gani melaporkan, Rakor Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi NTB tahun 2019 ini menghadirkan narasumber dari KemenKumham dan Diskominfotik Provinsi NTB.

Kegiatan dihadiri 85 peserta yang terdiri dari peserta asal seluruh bagian hukum pemerintah kab/kota dan OPD provinsi. Turut menghadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bq Eva Nurcahyaningsih.(dra)

Kirim Komentar

Leave a Reply