Gubernur NTB Hadiri Undangan Menristekdikti

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah dijadwalkan akan menghadiri pembukaan dan memberikan arahan umum dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB tahun 2020 di Mataram, Rabu (3/4).

Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Najamuddin menegaskan, kehadiran Wagub Rohmi sesuai perintah langsung dari Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah. Mengingat Gubernur Zul diundang oleh Menristekdikti sesuai instruksi presiden beberapa waktu lalu terkait dengan segera beroperasionalnya secara mandiri dua Politeknik di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan di Kabupaten Bima serta proses percepatan menjadi status negeri Universitas Teknologi Sumbawa (UTS).

Komitmen peningkatan SDM NTB adalah salah satu misi NTB Gemilang, yakni sehat dan cerdas. Untuk diketahui, Politeknik di dua kabupaten tersebut masih di bawah binaan Universitas Mataram (Unram).

Oleh karena itu, Gubernur Zul didampingi Rektor Unram, Prof HL Husni bersama dua bupati, yakni Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar dan Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri untuk menghadiri undangan Menristekdikti.

Di samping itu, Gubernur Zul sendiri tetap akan mengawal berjalannya Musrenbang dan menghadiri langsung Forum Pimpinan Daerah dan Forum Perangkat Daerah 2019.

Gubernur Zul menyaksikan langsung penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi NTB 2020 berserta paparan para bupati/wali kota se-NTB tentang isu strategis dan usulan program kegiatan untuk menjamin sinergitas dan sinkronisasi dalam keberlanjutan program-program pembangunan antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemkab/Pemkot se-NTB.

Najamuddin optimis, Musrenbang yang menjadi elemen penting dalam proses berjalannya pembangunan, mampu menyerap aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Karena, tahapannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat bawah.

‘’Semua aspirasi dan masukan yang didapat bersama-sama pemerintah akan mengintegrasikan hal itu. Musrenbang tahun ini agak berbeda karena para kepala OPD dibekali pengetahuan dan metodologi Balance Score Card (BSC) sehingga bisa mengukur kinerja pembangunan dari perencanaan sampai dengan evaluasinya,’’ ungkap Najamuddin.(dra)

Kirim Komentar

Leave a Reply