Kades Rensing Bat Dipastikan Labrak Aturan

LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Masyarakat Kecamatan Sakra Barat dalam dua pekan terakhir ini dikejutkan dengan kisruh yang terjadi di Kantor Desa Rensing Bat. Di mana, seluruh perangkat desa dibabat habis oleh kebijakan kepala desa yang dinilai melakukan tindakan sepihak.

Kadis PMD Kabupaten Lombok Timur, HM Juaini Taupiq.

Menyikapi hal tersebut, Lombok Today (https://lomboktoday.co.id) mencoba menemui Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur, HM Juaini Taupiq. Ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/4), Kadis PMD dengan tegas mengatakan bahwa tindakan Kades Rensing Bat, Muhamad Hilmi yang membabibuta menyapu bersih perangkatnya tidak normatif dan melanggar aturan. ‘’Secara normatif tindakan Kades Rensing Bat, Muhamad Hilmi adalah sebuah pelanggaran,’’ kata Kadis.

Kadis menuturkan, pihaknya telah memanggil kades tersebut untuk dimintai keterangannya. Namun, Muh Hilmi kata Kadis, alasan pemecatan perangkatnya atas desakan masyarakat.

Kadis tentu tidak dapat menerima alasan Kades Muh Hilmi tersebut. Sebab, pemberhentian perangkat desa atas desakan masyarakat, tidak diatur dalam UU Pemerintahan Desa atau UU Perangkat Desa.

Juaini Taupiq menyebut tindakan itu sebagai bentuk tindakan yang semena-mena. Bahkan, dinyatakan SK pemecatan itu tidak sah karena melabrak UU No.6 tahun 2014 yang mengatur bahwa jika kepala desa hendak memberhentikan perangkat atau mengangkat staf dengan alasan tertentu yang diatur dalam UU, maka kepala desa harus berkonsultasi dengan camat.

Tindakan sementara terhadap kades, Camat telah memberikan teguran atau peringatan yang salah satu isinya meminta agar kepala desa segera mengembalikan seluruh petangkat yang telah dia zalimi dengan tindakan pemecatan.

Dalam batas waktu tertentu lanjut Kadis, jika teguran pertama tidak diindahkan, bisa jadi Kades Rensing Bat diberi sanksi dengan menahan sementara semua hak-haknya seperti Dana Desa, Siltap dan lain sebagainya.

Jika masih tidak ada perubahan sikap oleh Kades, maka pihak PMD akan melaporkan kepada Bupati agar diturunkan surat peringatan pertama oleh Bupati selaku Pembina Kepala Desa. Jika peringatan pertama bupati tidak diindahkan, Bupati dapat memberhentikan sementara yang bersangkutan hingga kades tersebut mau merubah sikap.

Kadis menambahkan, hingga semua tahapan tadi telah dilalui juga tidak bisa merubah keputusan kepala desa, maka Bupati dapat mengambil keputusan tegas dengan pemberhentian permanen Kepala desa.

Dengan sikap bijak, Kadis PMD tidak menginginkan semua itu terjadi. Untuk itu, Kadis mengimbau agar Kepala Desa Rensing Bat taat aturan dengan legowo mengembalikan semua yang telah berhentikan itu mengingat ancaman pemecatan terhadap kepala desa sendiri sangat berpotensi.

‘’Kades harus sadar bahwa sumpah jabatan yang diucap saat pelantikannya, siap bekerja dengan selurus-lurusnya. Jika bekerja dengan melanggar aturan, maka resiko pemecatan pasti ada,’’ ucap Kadis.(Kml)

Kirim Komentar

Leave a Reply