KPU Lotim di-Bully Para Kades

Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy.

LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur di-bully habis-habisan oleh sejumlah kepala desa se-Lombok Timur dalam acara silaturahmi Kamtibmas Pemilu 2019 yang diselenggarakan oleh Polres Lombok Timur di Aula Mapolres setempat, Sabtu (13/4).

Setelah Kapolres, Bupati, Ketua KPU, dan Bawaslu secara bergiliran memberikan pemaparan terkait penyelenggaraan pemilu aman dan jurdil, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan Bupati Sukiman Azmy langsung handle mic bertindak sebagai moderator diskusi. Begitu Bupati Sukiman mulai memberikan kesempatan peserta untuk mengajukan pertanyaan, para kades baku balap mengacungkan tangan.

Puluhan kades mendapat kesempatan secara bergiliran ditunjuk bupati. Kesempatan pertama diberikan kepada kades Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat, Munawir Haris; Kades Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Hayadi menyusul puluhan kades lainnya.

Dari dua penanya pertama yang sempat dikutip Lombok Today (https://lomboktoday.co.id) langsung pihak KPU Lotim menjadi sasaran bully. Pada intinya para kades menyampaikan kritikan terkait tidak adanya koordinasi pihak PPS selaku perpanjangan KPU di desa yang sama sekali tidak ada koordinasinya dengan kepala desa.

‘’Kami sebagai penanggung jawab di tingkat desa dalam segala hal termasuk keberhasilan penyelenggaraan Pemilu ini. Tapi kenyataannya tidak ada koordinasi sama sekali,’’ ungkapnya.

Senada dengan itu, Kades Sepapan, Hayadi semakin mempertajam pernyataan Munawir Haris. Dia menyebut bahwa bukan sekedar tidak ada koordinasi, lebih dari itu, pihak KPU dituding tidak punya etika. ‘’Bukan tidak ada koordinasi saja tapi KPU tidak punya etika. Mereka datang ke kantor desa tidak ada tegur sapanya sedikitpun kepada kami selaku kades meskipun pihak KPU melihat kami duduk,’’ tegas Hayadi.

Pada intinya semua kades yang mendapat kesempatan melontarkan pertanyaan pada intinya sama yakni menuding KPU tidak ada koordinasi dengan kepala desa. Bupati Sukiman langsung meminta Ketua KPUD Lotim, M Junaidi untuk menanggapi semua pertanyaan.

Ketua KPU tidak ingin disudutkan dalam hal ini. Dia membantah tudingan yang menyebut pihaknya tidak ada koordinasi. Junaidi merincikan tahapan rekruitmen personil kesekretariatan mulai dari PPK hingga PPS.

Menurutnya, sekretaris dan bendahara PPK diambil dari staf kecamatan. Demikian pula sekretaris dan bendahara PPS diambil dari perangkat desa. ‘’Jadi, dua posisi di sekretariatan PPS adalah notebene staf kepala desa, merekalah yang berkoordinasi dengan kades. Dan segala hal terkait tahapan pemilu, para kades bisa tanyakan langsung kepada mereka. Tak mungkin kami dari kabupaten mampu menjangkau langsung semua desa,’’ katanya.

Kendati demikian, pihak KPU berjanji akan memperbaiki semuanya. Bupati Sukiman selaku pemandu dialog menyampaikan closing statmen yakni meminta pihak KPU tidak sebatas koordinasi namun jika ada anggaran yang bisa diatur agar KPU memperhatikan kepala desa. ‘’Jika ada dana, tolonglah para kepala desa diberi sentuhan. Paling tidak untuk operasional melakukan pengendalian dan pengawasan tahapan pemilu.

Bagaimanapun para kades akan ikut bertanggung jawab maju mundurnya penyelenggaraan pemilu yang baik,’’ harap bupati. Riuh tepuk tangan para kades menggelegar sebagai aplus terhadap kata penutup dari bupati.(Kml)

Kirim Komentar

Leave a Reply