BPN Prabowo-Sandi Temukan Kecurangan di TPS 18 Desa Bonjeruk

Posko Pengaduan Pelanggaran dan Kecurangan Pilpres 2019 Prabowo-Sandi di Jalan Majapahit Mataram.

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Tim Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menemukan adanya dugaan kecurangan suara pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 di tempat pemungutan suara (TPS) 18 Desa Bonjeruk, Kabupaten Lombok Tengah. Itu setelah pihak Tim Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi turun ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa hari belakangan ini.

Anggota Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, Hoirullah mengatakan, hasil perolehan suara untuk paslon 02, Prabowo-Sandi di TPS 18 Desa Bonjeruk, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan plano C1 dan model C1 hologram maupun hasil rekapitulasi suara di tingkat PPK (panitia pemilihan kecamatan) yakni sama 121 suara. Akan tetapi begitu diinput ke web Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui sistem informasi penghitunan suara (Situng) berubah menjadi 21 suara.

‘’Berarti 100 suara untuk paslon 02, Prabowo-Sandi dicaplok oleh oknum penjahat demokrasi kita,’’ kata Anggota Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, Hoirullah, di Mataram, Sabtu (27/4).

Hoirullah yang didampingi Ketua Relawan Gerakan Kebangsaan dan Pembina Emak-Emak Lombok Prabowo-Sandi dan Relawan Pepes, Suswahyono menjelaskan, atas dasar bukti kecurangan tersebut, maka tidak menutup kemungkinan di semua daerah di seluruh Indonesia juga modus operandi kecurangannya seperti itu. Dengan demikian, paslon 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang saat ini sedang menggembar-gemborkan diri di sana-sini sebagai pemenang melalui quick count, dinilai itu tidak benar dan mengada-ada.

‘’Terhadap kecurangan tersebut, sudah kami melaporkan ke KPPS dan mengirim WA kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk segera memperbaiki kecurangan tersebut tapi sampai Jumat kemarin diabaikan,’’ ungkapnya.

Karena tidak ada tanggapan, lanjut Hoirullah, maka tim Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi bersama BPP Prabowo-Sandi NTB sudah melaporkan secara resmi ke Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah pada Kamis sore (26/4).

‘’Ya kami minta mulai dari KPU Kabupaten Lombok Tengah, KPU Provinsi NTB, sampai KPU RI untuk segera memperbaiki kecurangan tersebut,’’ ujarnya.

Di samping itu, lanjut Hoirullah yang disampingi Suswahyono, dengan makin maraknya kecurangan dalam pelaksanaan tahapan Pilpres 2019 yang diduga dilakukan oleh oknum penjahat demokrasi tersebut, membuat BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendirikan posko pengaduan di sejumlah daerah di Indonesia. Termasuk salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Posko Pengaduan Pelanggaran dan Kecurangan Pilpres 2019 Prabowo-Sandi di Jalan Saleh Sungkar No.40 Ampenan, Kota Mataram.

Di NTB, posko pengaduan tersebut didirikan di 4 tempat. Yakni, posko 1 berlokasi di Kantor Partai Gerindra Provinsi NTB yang juga Sekretariat Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi, di Jalan Majapahit Mataram. Sedangkan posko 2 berlokasi di Jalan Saleh Sungkar No.40 Ampenan, Kota Mataram. Posko 3 di Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dan posko 4 di Selong, Kabupaten Lombok Timur.

Keberadaan posko pengaduan ini dimaksudkan sebagai tempat  untuk menghimpun sekaligus mengatasi berbagai kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan tahapan Pilpres 2019 ini.

‘’Kami berharap kepada masyarakat pemilih atau para relawan dan pendukung Prabowo-Sandi di daerah ini bila menemukan ada kecurangan bisa langsung melaporkan ke posko pengaduan,’’ ungkapnya.(red)

Kirim Komentar

Leave a Reply