Gubernur NTB Teken MoU Optimalisasi PAD

Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah.

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah menghadiri acara Penandatangan Kesepakatan Bersama dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, di Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis (2/3).

Kesepakatan ini terjalin antara PT Bank NTB Syariah dan Kantor Pertanahan dengan Pemerintah Provinsi/Kab/Kota se-NTB.

Gubernur Zulkieflimansyah mengatakan NTB akan lebih cepat terlihat kemajuannya jika masyarakat melek finansialnya dan merata hingga ke desa di seluruh wilayah daerah ini.

Gubernur berharap Bank NTB Syariah serta OJK melalui stakeholder terkait mampu mengakselerasikan pendidikan finansial ke madrasah-madrasah.

‘’Jangan sampai banyak investasi yang masuk di tempat kita, tapi masyarakat NTB menjadi penonton di tempatnya sendiri,’’ kata Gubernur Zul.

Direktur Utama Bank NTB Syariah, H Kukuh Rahardjo menjelaskan, Bank NTB Syariah saat ini dalam proses pengembangan aplikasi untuk penerimaan retribusi daerah. Di mana, hal tersebut merupakan bagian dalam rangka program transformasi oleh Bank NTB Syariah.

‘’Harapannya melalui pengembangan dan peningkatan layanan dimaksud akan menjadikan bank yang kompetitif, kuat dan dapat berkontribusi bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam program tahunan tersebut perlu dukungan yang kuat dari stakeholders,’’ katanya.

Dijelaskan pula bahwa, Bank NTB Syariah beberapa bulan terakhir ini berupaya mengembangkan sarana dan prasarana teknologi bekerjasama dengan pihak ketiga, khususnya pengembangan transaksi elektronik channel melalui SMS Banking dan Internet Banking.

Sehingga Bank NTB Syariah akan semakin dibutuhkan untuk mendukung transaksi keuangan yang efisien, efektif dan produktif. Beberapa waktu terakhir ini tumbuh dan berkembang secara masif menjadi suatu kebutuhan utama dalam memberikan layanan kemudahan kepada nasabah maupun masyarakat.

Di kesempatan yang sama pula, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan, KPK berharap upaya ini bisa meningkatkan pendapatan daerah sehingga hasilnya bisa dirasakan masyarakat. ‘’Sistem ini juga bisa menutup penyelewengan pajak daerah karena datanya akan tercatat secara elektronik,’’ kata Basaria.(dra)

Kirim Komentar

Leave a Reply