Pekan Pertama Ramadhan Diwarnai Aksi Demo di Kejari Selong

Aliansi Pemuda Lombok Timur Gelar demo di depan Kantor Kejaksaan Negeri Selong, Kamis (9/5).

LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Memasuki hari ke-4 puasa Ramdhan 1440 Hijriyah diwarnai aksi demonstrasi puluhan pemuda di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (9/5).

Puluhan pemuda yang menyebut diri Aliansi Pemuda Lombok Timur Bersatu mendatangi Kejari Selong untuk mendesak pihak kejaksaan mengusut kasus dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang sempat mencuat pertengahan 2018 lalu. Namun kini kembali mencuat.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Muhyidin dalam orasinya menuntut agar kejaksaan mengusut kembali kasus tersebut. Tak hanya dugaan SPPD fiktif, massa juga memintak kejaksaan mengusut dugaan penyelewengan penyaluran dana aspirasi dan penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) yang diduga ada penyelewengan oleh beberapa anggota dewan Lotim periode 2014-2019.

‘’Kami meminta pihak Kejaksaan Negeri Selong bertindak tegas dan berkomitmen memberantas korupsi dengan mengusut dan menangkap sejumlah anggota dewan Lotim yang telah merugikan rayat,’’ kata Muhyidin dalam orasinya.

Usai para demonstran menyampaikan tuntutannya yang dikawal ketat aparat Polres Lombok Timur itu, selanjutnya massa membubarkan diri dengan tertib seraya mengancam akan kembali turun jalan jika tuntutannya tidak ditindak lanjuti.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Selong, Wawan Hendrawan kepada wartawan usai memantau langsung aksi unjuk rasa tersebut menyatakan, bahwa kasus ini ditangani oleh pihak Polres Lotim. Karena sedang berproses di kepolisian, pihak kejaksaan tidak memberikan tanggapan apa-apa terhadap tuntutan massa pendemo.

‘’Biarkan saja berproses di kepolisian dan pihak kejaksaan tidak berencana ambil alih penanganan perkara ini,’’ kata Wawan.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Lotim, H Daeng Paelori yang dikonfirmasi Lombok Today (https://lomboktoday.co.id) melalui pesan WhatsApp membantah adanya kasus SPPD yang disebut fiktif itu.

‘’Satu kata dari kami pimpinan dewan, tidak ada yang namanya SPPD fiktif itu,’’ kata Daeng Paelori yang juga Ketua DPD Golkar Kabupaten Lotim.

Beberapa keterangan lain yang berhasil dihimpun Lombok Today (https://lomboktoday.co.id) dari beberapa sumber di dewan Lotim menyebutkan, semenjak kasus ini mencuat pertengahan 2018 lalu, sejumlah anggota dewan yang diduga terlibat, belakangan pada akhirnya berangkat untuk mengikuti diklat di Jakarta.

Sedangkan yang tidak mengikuti diklat namun telah mengambil biaya perjalanan, mereka mengembalikan dana tersebut.(Kml)

Kirim Komentar

Leave a Reply