Hasil Pansel Pejabat Lotim Terancam Dibatalkan

Wabup Lotim, H Rumaksi (kanan) sedang berdiskusi dengan Wartawan Lomboktoday.co.id, L M Kamil (kiri) di Pendopo Wabup Lotim, Rabu malam (5/6).

LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Bupati Lombok Timur (Lotim), HM Sukiman Azmy memastikan akan melantik sejumlah pejabat eselon II lingkup Pemkab Lotim yang hingga kini masih status Plt atau sejumlah jabatan yang lowong. Rancana pelantikan itu, Bupati Sukiman memastikan di atas tanggal 10 Juni 2019 ini.

Hal itu disampaikan Bupati Sukiman kepada Lomboktoday.co.id dalam obrolan di berugak belakang Pendopo Bupati Lotim usai menerima tamu peziarah dalam acara open house hari pertama lebaran, Rabu malam (5/6).

Dengan tegas Bupati Sukiman memastikan rencana pelantikan itu dan dirinya mengaku sudah mengantongi sejumlah nama calon pejabat yang akan dinobatkan.

‘’Saya sudah pegang hasil pansel orang-orang yang akan saya pakai membantu saya bekerja. Yang jelas orang-orangnya sudah berkelayakan lulus seleksi dan berintegritas tinggi,’’ kata purnawirawan TNI berpangkat kolonel itu.

Bupati Sukiman mengatakan, hasil pansel ini sudah sesuai dengan atauran dan telah disahkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). ‘’Saya sendiri yang langsung berhadapan dengan KASN. Dan saya sendiri yang dicerca oleh Komisi ASN. Jadi, ini semua hak prerogatif saya dan akan menjadi tanggung jawab saya sendiri,’’ ujar Bupati Sukiman.

Nampaknya, apa yang bakal menjadi keputusan Bupati Sukiman itu terindikasi belum ada kesepahaman dengan Wakil Bupati Lotim, H Rumaksi. Pasalnya, Wabup Rumaksi ternyata punya pandangan yang berbeda dengan statemen Bupati Sukiman.

Secara terpisah pada malam yang sama, Wabup Lotim, H Rumaksi yang ditemui di Pendopo 2 usai dari Pendopo 1, menguraikan paparan yang berbeda dengan pemaparan Bupati Sukiman.

Dalam obrolan dengan beberapa wartawan hingga pukul 03.00 Wita dini hari itu, Wabup Rumaksi menyebut rencana pelantikan itu nampaknya akan mengalami penundaan.

Pasalnya, lanjut Wabup Rumaksi, ternyata pelaksanaan pansel calon pejabat eselon II yang baru lalu itu belum ada izin dari KASN. Hal itu terkuak kata Wabup Rumaksi setelah ia memanggil pelaksana pansel untuk mempertanyakan terkait izin pansel.

Panitia menyebut pansel yang baru lalu dilaksanakan memakai izin lama. Dan yang masih berlaku izinnya hanya Dinas Pertanian. ‘’Jelas-jelas ini pelanggaran dan jika benar demikian, maka hasil pansel yang pertama kemarin harus dibatalkan. Kecuali Bupati Sukiman sudah mengantongi izin terbaru,’’ kata Wabup Rumaksi.

Mantan anggota DPRD NTB dua periode itu mengaku tidak akan ikut bertanggung jawab jika pelantikan nanti berdasarkan hasil pansel yang belum ada izin terbaru dari KASN kecuali telah ada izin yang terbaru. ‘’Sejauh ini saya belum diajak komunikasi oleh bupati. Dan saya telah mengirim pesan WhatsApp kepada bupati untuk diteliti lagi dan dikaji lebih cermat dari sisi hukumnya,’’ ujar Wabup Rumaksi.

Wabup Rumaksi juga mengungkap prihal direktur RSUD Selong dr Hasbi Santoso yang mengundurkan diri dari pansel calon Kepala Dinas Kesehatan Lotim.

Wabup Rumaksi mengaku telah memanggil yang bersangkutan untuk mempertanyakan kebenaran mundurnya dari pansel calon Kadikes. Konon dr Hasbi Santoso menyatakan langsung secara lisan di hadapan bupati. Dan dikabarkan pula bupati tidak terlalu bereaksi atas pernyataan pengunduran diri dr Hasbi itu.

Ditanya soal siapa dan jabatan apa yang bakal dilantik atau akan digantikan, Wabup Rumaksi mengaku belum mengetahui pasti karena katanya, sekali lagi belum membicarakannya dengan orang nomor 1 di Lotim itu.

Tapi yang jelas lanjut Wabup Rumaksi yang juga ketua DPD Partai Nasdem Lotim ini, berdasarkan UU ASN, salah satu pasal disebutkan pejabat yang telah 5 tahun menjabat boleh digantikan. Tapi katanya, di pasal lain disebutkan, meskipun sudah 5 tahun menjabat tetapi yang bersangkutan masih layak, kinerjanya bagus, serta masih dinilai produktif dan berprestasi maka boleh ditetapkan. ‘’Kita tidak boleh sekonyong-konyong memberhentikan orang dari jabatannya. Ada UU yang mengatur kita dalam menentukan personel perangkat daerah. Jangan ada motif balas dendam,’’ kata Rumaksi dengan nada dan ekspresi bijak.(Kml)

Kirim Komentar

Leave a Reply