KASN Antar Langsung Rekom Pansel Pejabat Lotim

LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Kisruh terkait pengangkatan sejumlah kepala dinas dan badan lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai ada titik terang. Meskipun Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy sempat mengatakan di media ini akan menggunakan hak prerogatifnya untuk menentukan para calon pejabat eselon II, ahirnya kini ditentukan melalui jalur aturan yang sebenarnya.

M Hairi.

Nampaknya Bupati Sukiman tidak mau ambil risiko atau langkah gegabah dalam melantik semua kepala OPD yang ada. Terbukti, semua Jabatan Pratama Tinggi (JPT) akan ditentukan melalui tahapan seleksi (Pansel).

‘’Semua JPT sebanyak 29 dari 35 OPD lingkup Pemkab Lotim dinyatakan akan dilelang kecuali ada 6 OPD yang telah dipansel tahun 2018 lalu di era bupati Ali BD,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur, M Hairi kepada Lomboktoday.co.id, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (18/6).

Lebih jauh M Hairi memaparkan, saat ini Pemkab Lotim telah mengantongi rekomendasi penyelenggaraan Pansel dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bernomor B-1022/KASN/5/2019, tertanggal Mei 2019. Dan katanya, pihak KASN yang datang langsung mengantar rekom tersebut pada hari Senin (17/6) kemarin dan langsung diterima di ruang Wakil Bupati Lombok Timur, H Rumaksi.

‘’Sekarang semua sudah klir dan pasti karena kita sudah diantarkan langsung rekomendasi oleh pihak KASN, dan kami sama-sama menyaksikan penerimaan rekom tersebut di ruang Wabup. Jadi tidak perlu khawatir lagi soal keabsahan dasar hukum penyelenggaraan Pansel kali ini,’’ ujarnya.

Rekomendasi yang diturunkan oleh KASN itu lanjut kepala BKPSDM, adalah satu paket sekaligus rekom 10 orang peserta pansel pertama. Jadi menurut Hairi, meskipun penyelenggaraan Pansel pertama lebih dahulu dilaksanakan sebelum turun rekom, dapat ditetapkan hasilnya karena tanggal pengajuan permohonan rekomendasi ke KASN lebih dulu dari tanggal penyelenggaraan Pansel 10 orang pertama era Bupati Sukiman.

Selain 10 jabatan yang telah dipansel pertama menurut Hairi, juga akan dilakukan pansel tahap II dengan peserta yang sudah pasti mendaftarkan diri sebanyak 19 termasuk yang kini dalam posisi nonjob. Dan menurut rencana akan digelar dalam bulan Juni ini.

Terkait beberapa kepala OPD yang telah dilantik definitif oleh Bupati Sukiman, seperti Dinas LHK, Dinas Pariwisata dan lain-lain, tetap akan ikut pansel ulang karena semua jabatan dilelang. ‘’Jadi yang bersangkutan harus ikut pansel jika masih menginginkan jabatan tersebut,’’ ucapnya.

Ditanya soal permintaan kepada beberapa kepala OPD yang dinonjobkan dan telah mengikuti pansel, untuk menandatangani surat pernyataan untuk dipansel ulang jabatan semulanya, Hairi mengakui hal tersebut dan menyatakan semua dengan legowo meneken surat pernyataan tersebut.

Terkait pengertian hak prerogatif Bupati Sukiman dalam menentukan pejabat tertentu menurut kepala BKPSDM, masing-masing jabatan ditentukan peserta pansel maksimal 4 orang, kemudian dari 4 peserta pansel untuk 1 jabatan akan ditentukan maksimal 3 orang yang akan lulus. Dari 3 orang yang lulus untuk 1 job inilah yang kemudian diajukan ke Bupati Sukiman.

Di sinilah hak prerogatif bupati menentukan siapa yang akan diambil dari 3 orang tersebut untuk satu jabatan. Hairi menyebut semua ASN eselon III minimal pernah menduduki jabatan setingkat kabag boleh ikut mendaftar sebagai peserta Pansel.

Untuk itu, Hairi berharap kepada semua peserta pansel agar tidak terlalu dini berpolemik soal siapa dan akan menempati jabatan apa. ‘’Yang penting azas loyalitas pimpinan, kami hanya menjalankan proses dan hasilnya kami serahkan kepada bupati untuk menentukan siapa yang dianggap paling layak oleh Bupati,’’ katanya.(Kml)

Kirim Komentar

Leave a Reply