NTB Darurat Narkoba: Dr Zul Kemana?

Oleh: Suaeb Qury |

Tulisan ini tidak bermaksud untuk melemahkan apa yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, kepolisian dan Jaksa serta BNN Provinsi NTB yang selama ini telah melakukan yang terbaik atas berbagai upaya penyuluhan dan penangkapan serta pembinaan atas penyalahgunaan narkoba.

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Sebagaimana yang diataur dalam Undang-Undang Narkoba adalah bagian dari kejahatan Nasional yang mengancam Negara dan generasi bangsa. Sama dengan korupsi dan terorisme, maka menjadi sebuah keharusan bagi warga negara mengambil bagian melawannya.

Membaca berbagai berita Nasional dan lokal kita digentakkan dengan upaya para pengedar Narkoba dengan berbagai upayanya, menyelundupkan barang haram dengan segala cara. Apa yang terjadi di NTB hampir sama dilakukan oleh para penyelundup barang haram ini, melalui jalur darat, laut dan udara. Kesigapan pihak aparat kepolisian dan BNN NTB-pun mampu membongkar jaringan Narkoba di NTB.

Bukan tidak mungkin dengan semakin maju dan berkembangnya teknolgi dan dunia pariwisita yang dikampanyekan oleh pemerintah daerah khususnya di beberapa kawasan pariwisata di NTB, seperti KEK Mandalika, tiga Gili di Lombak Utara dan pantai Lakey Dompu yang semakin berkembang, tentu menjadi sebuah kekhawatiran bagi masyarakat jika tidak disiapkan perangkat sosial dan keagamaan yang menjadi filternya.

Bahaya ancaman narkoba bagi generasi muda khususnya di kawasan pariwisata di NTB, sudah mengkawatirkan dan saatnya ada upaya intervensi dari pemerintah daerah untuk menyiapkan aturannya. Bukankah dari misi yang dibangun oleh Dr Zulkieflimansyah (Dr Zul) selaku Gubernur NTB yang menyiapkan generasi emas dan generasi sehat dan cerdas, bukan sekadar hanya idiom semata, tapi harus diterjemahkan secara nyata dengan program pendampingan dan pencegahan.

Menilik komitmen yang hendak dilakukan oleh Dr Zul terhadap bahaya zat adiktif/psikotropika khususnya penyalahgunaan narkoba di NTB, bukankah NTB yang disebut Pulau Seribu Masjid, 1 juta ulama dan tuan guru serta ribuan pondok pesantren (Ponpes) yang tumbuh dan besar di pelosok desa. Dan ini semestinya menjadi perhatian dan diberdayakan untuk menjadi pusat informasi akan bahayanya narkoba.

Sebagai warga NTB, sebaiknya Gubernur NTB bukan saja memberikan tugas khusus kepada Tim Penyelaras Program Pemerintah untuk membuat formulasi terkait dengan penanganan masalah peredaran narkoba di Provinsi NTB, akan tetapi ini harus dilakukan secara serius dan mengikat bagi para pejabat dan bupati/wali kota se-NTB.

Sudah saatnya Gubernur NTB mengambil peran maksimal dan menghapus stigma ‘NTB Darurat Narkoba’ dan memaksimalkan upaya meminimalisir peredaran dan ancaman narkoba atas usia remaja, dan anak-anak di tingkat sekolah (SMP dan SMA). Begitu juga dengan gerakan sosialisasi orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, NGO dan masyarakat bawah.

Belajar dari banyak kasus dan upaya penyelundupan barang haram narkoba yang dilakukan oleh WNA (warga negara asing) dan kesigapan pihak aparat dalam melakukan upaya pencegahan dengan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), menjadi instrumen yang sangat mendesak untuk dilakukan dan menjadi skala prioritas dan begitu juga dengan upaya Pengawas dan Pelayanan Bea Cukai mendeteksinya mencurigai, wisatawan mancanegara dan penumpang pesawat. Dan kasus terdeteksinya narkotika yang dikemas dalam sembilan bungkus. Dua bungkus sabu-sabu dan pil ekstasi disimpan dengan rapi di dinding kedua koper milik Dorfin Felix, merupakan pelajaran berharga dan harus diapresiasi.

Dan berkaca dari upaya yang dilakukan Polda NTB untuk mengungkap kasus tersebut. Selama 2018 kasus narkoba di NTB meningkat cukup signifikan menjadi 734 kasus, sedangkan pada 2017 tercatat 586 kasus. Dan Barang bukti narkoba yang berhasil disita, antara lain sabu-sabu 4.442,24 gram, ganja 43.028,81 gram, dan ekstasi 209 butir. Seiring dengan upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak aparat bersamaan juga dengan upaya rehabilitasi model yang memberi efek jera bagi pecandu narkoba. Dari meningkatnya jumlah 165 pasien rehabilitasi narkoba di Kota Mataram, mereka yang datang dengan sukarela dan memiliki keinginan kuat untuk sembuh dan lepas dari jerat narkoba.

Sekian banyak keberhasilan aparat kepolisian dan pihak BNN NTB dan Kota Mataram serta kesukarelaan para pecandu narkoba untuk direhabilitasi merupakan catatan penting bagi para pemangku jabatan gubernur, bupati/wali kota untuk bersama- sama jihad melawan narkoba.

Mengapa penting untuk dideklarasikan jihad melawan narkoba di NTB, sebab kata darurat inilah yang menyertainya. Jika ke depan tidak bisa dipastikan NTB steril dari narkoba, maka ancaman di depan mata akan terjadi terus-menerus, bukankah NTB yang sudah menjadi kawasan khusus pariwisata dunia di Indonesia.  Begitu pentingnya dunia pariwisata bagi sebuah daerah yang akan maju, tentu dengan segala risikonya, akan mengancam termasuk masalah peredaran narkoba. Semoga NTB yang hendak dijuluki sebagai surganya para pelancong, bukan sebaliknya surganya para pengedar. Wallahu A’lam Bisaawab.(*)

Penulis adalah Ketua Lembaga Ta’wil Walnasayar Nahdlatul Ulama (LTN NU) Provinsi NTB.

Kirim Komentar

Leave a Reply