Carut-Marut BPNT Bikin Bupati Sukiman Naik Pitam

 

Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy saat memimpin rapat koordinasi perbaikan penyaluran BPNT, di Rupatama I lantai II Kantor Bupati Lotim, Rabu (3/7).

LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Hampir dua bulan terakhir ini Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy dibikin pusing oleh carut-marutnya penyaluran Bantuan Pangan Nn Tunai (BPNT) di lapangan.

Setelah beberapa pekan lalu Bupati Sukiman mencabut SK PT Selaparang Agro sebagai supplayer beras BPNT, kini masih dikesalkan oleh kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur yang dinilainya lamban dan lemah dalam mengatasi berbagai masalah di langan. Yakni masih ada temuan oknum PKH (Program Keluarga Harapan) merangkap agen, masih minimnya jumlah agen di desa. Dan Bupati Sukiman menyebut masih terdengar adanya kasus pemotongan hak atas keluarga penerima manfaat (KPM). Belum lagi ulah distributor nakal yang menyalurkan beras medium yang seharus KPM menerima beras premium.

Segudang persoalan dalam penyaluran BPNT ini diungkap oleh Bupati Sukiman Azmy saat memimpin langsung rapat koordinasi dengan Camat se-Lombok Timur, Dinas Sosial Lotim, beberapa OPD terkait dan pimpinan Cabang BRI Selong. Rapat tersebut berlangsung di Rupatama I lantai II Kantor Bupati Lotim, Rabu (3/7).

Dalam arahanya, Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy menjelaskan selama ini, para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Lombok Timur masih menerima bantuan BPNT dengan bervariasi. Ada yang menerima 6 kg beras dan telur, ada juga 5 kg beras dan telur dan sebagainya, di setiap Kecamatan tidak sama.

Untuk itu, Bupati Sukiman dengan tegas menekankan tidak boleh lagi KPM menerima beras kurang dari 9 kg dan harus beras premium. ‘’Ini upaya yang serius. Ujung tombak dan keberhasilan program ini ada di para camat dan kepala desa, dan diharapkan adanya koordinasi dengan stakeholders di tingkat bawah. Mulai juli ini, Pemda akan meningkatkan kualitas bantuan para penerima manfaat minimal 9 kg beras premium dan telur menyesuaikan,’’ ujarnya.

Sebagai kompensasi program ini, Pemda akan memberikan  biaya pengiriman minimal Rp50 juta per bulan untuk biaya pendistribusian sampai ke tingkat desa, sehingga tidak perlu lagi mencari biaya pengiriman dari KPM.

Tensi kemarahan Bupati Sukiman kembali menyeruak setelah pihak Dinas Sosial Lotim diminta memaparkan kondisi riil di lapangan. Yang paling menjadi kekesalan Bupati Sukiman ketika Kadis Sosial menyebut agen penyalur BPNT se-Lombok Timur baru berjumlah 254.

Menanggapi pemaparan Kadis Sosial itu, Bupati Sukiman menyebut, ternyata Dinas Sosial selaku OPD yang paling bertanggung jawab atas program ini adalah Dinas Sosial. Namun kenyataannya Dinas Sosial dinilainya belum bekerja optimal dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi selama ini.

Bupati Sukiman mengaku sudah lama memberikan perintah pada Dinas Sosial agar jumlah agen di tiap desa minimal 2 dan bisa mungkin lebih dari itu agar penyaluran BPNT ini lebih efektif. Untuk itu, Bupati Sukiman memberikan deadline kepada Dinas Sosial paling lambat 15 Juli mendatang harus sudah ada agen minimal 2 per desa dan telah di SK-kan.

Pada Rakor tersebut Bupati Sukiman mengeluarkan beberapa garis besar sebagai perintah. Di antaranya, Dinas Sosial segera menuntaskan semua persoalan di lapangan yang menjadi penghambat kelancaran penyaluran BPNT termasuk menambah jumlah agen minimal 2 per desa yang di SK-kan. Memerintahkan semua camat agar memanggil para kepala desa untuk mengevaluasi agen-agen nakal serta menjelaskan kepada para agen atau penyalur tentang kebijakan Pemda dalam penyaluran BPNT ini.

Selain itu, Bupati Sukiman perintahkan para camat agar berkoordinasi dengan kepala desa untuk meneliti ulang daftar penerima. Sebab, masih terdengar yang tidak layak menerima akan tetapi terdaftar sebagai penerima. Bupati Sukiman juga tidak ingin lagi mendengar adanya kasus pemotongan oleh pihak manapun.

Sementara itu, Kepala Cabang BRI Selong, Bayu menjelaskan keberadaan keagenan brilink pada dasarnya untuk pencairan Bansos. Namun demikian, diperbolehkan melakukan dengan chanel-chanel dan unit-unit kerja BRI dan murni tidak ada potongan maupun pungutan.

BRI, kata Bayu tidak pernah merekomendasikan KPM ke e-warung tertentu, namun yang menetukan adalah para pendamping. ‘’Ada 310 e-warung yang ter SK-kan namun yang beroperasi hanya 274 agen. Ke depan akan direview keberadaan agen tersebut. Dan pada dasarnya BRI akan mendukung seluruh kebijakan dan program-program Pemerintah Daerah,’’ katanya.(Kml)

1 Komentar

  1. FatihmangkuguruFriday, 5 July 2019 at 07:29Reply

    Manpaatkan BUMDES Pak

Leave a Reply