KLS Masih di Persimpangan Jalan

Suasana pertemuan Komite KLS dengan semua kepala desa, di Aula Kantor Camat Keruak, Kamis (4/7).

LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy kembali menghidupi semangatnya untuk mewujudkan pemekaran kabupaten Lombok Timur dengan mewacanakan lagi Kabupaten Lombok Selatan (KLS).

Selain menjadi janji politik saat kampanye Pilkada lalu, KLS ini juga program sangat diidam-idamkan sebagian besar masyarakat selatan Lombok Timur.

Langkah awal Bupati Sukiman dalam gerakan mewujudkan mimpi besar ini, pihaknya telah membentuk komite baru yang secara teknis akan mengorganizer segala persiapan proses pengusulannya. Komposisi personil Komite ini masih didominasi oleh orang-orang lama. Yakni sejumlah tokoh Lombok Timur yang pernah duduk pada komite lama yang dibentuk saat Sukiman Azmy menjadi bupati periode pertama dulu.

Kini komite KLS mulai melakukan roudshow dengan berkeliling menggelar berbagai pertemuan untuk menghimpun data-data persyaratan sebagai bahan usulan kembali ke pemerintah pusat.

Dalam pekan ini, komite KLS telah dua kali pertemuan dengan semua kepala desa se-wilayah kecamatan yang menjadi bakal wilayah KLS yakni Montog Ganding, Terara, Sikur, Sakra, Sakra Timur, Sakra Barat, Keruak dan Jerowaru.

Pertemuan pertama melibatkan semua kepala desa se-wilayah kecamatan bagian utara (Montong Gading, Terara, Sikur, Sakra) digelar di kantor camat Sikur pada hari Rabu (3/7). Pertemuan kedua se-wilayah kecamatan bagian selatan (Sakra Timur, Sakra Barat, Keruak dan Jerowaru) di aula kantor camat Keruak pada hari Kamis (4/7).

Dari dua kali pertemuan tersebut, disepakati bahwa semua kepala desa sepakat mendukung kembali diusulkan pemekaran kabupaten Lombok Timur. Sekaligus semua kepala desa diminta untuk membuat berita acara dukungan persetujuan oleh lembaga desa dan tokoh masyarakat di desa masing-masing.

Namun demikian ada sedikit pandangan yang berbeda dari beberapa kepala desa wilayah utara. Salah satu contoh, seperti yang dikemukan Kepala Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Majidi. Kepada Lomboktoday.co.id saat ditemui di Kantor Dinas PMD Lotim, Kamis (4/7), Majidi mengaku sangat setuju dengan pemekaran kabupaten dan menyatakan siap bergabung ke wilayah kabupaten yang baru. Hanya saja Majidi dengan beberapa rekannya mengaku tidak setuju jika dinamakan Kabupaten Lombok Selatan (KLS). Sebab katanya, secara geografis sangat tidak tepat jika dinamakan kabupaten Lombok Selatan, sementara wilayah yang akan diklaim hingga kaki gunung rinjani wilayah kecamatan Montong Gading paling utara.

Gerakan komite KLS ini juga bermaksud sebagai persiapan matang dan harus sudah rampung semua persyaratan sambil menunggu moratorium dicabut oleh Presiden. ‘’Segala persyaratan harus sudah rampung jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga begitu moratorium dicabut oleh Presiden, kita langsung mengajukan,’’ kata Mesir Suryadi, Wakil Ketua Komite.

Namun demikian, di balik semangat gerakan komite dan antusiasme dukungan dari semua kepala desa, tersirat pertanyaan besarnya ‘Akankah pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) ini masih mendapat peluang?’.

Dewan Redaksi Lomboktoday.co.id mencoba menelusuri informasi yang valid terkait kemungkinan lampu hijau dari pemerintah pusat soal pemekaran daerah di Indonesia.

Sebelumnya, sempat beredar di laman babe.com yang memuat realase dari Dirjen Otda Kemendagri yang menyebut bahwa Kemendagri telah memberi signal akan terbentuk 8 propinsi baru dan 57 kabupaten/kota baru. Di mana salah satunya disebut Kabupaten Lombok Selatan (KLS). Namun belakangan muncul realase terbaru pada situs resmi Kemendagri dan dikutif langsung oleh DetikNews.com pada hari Sabtu (21/6/2019) bahwa Kapuspendagri, Bakhtiar dengan tegas membantah adanya realase seperti dilansir Babe.com. ‘’Kami tidak pernah mengeluarkan realase itu. Dan kita masih memberlakukan moratorium DOB,’’ kata Bakhtiar.

Senada dengan itu, pada Jumat (25/8/2018) lalu, CNN Indonesia melansir data dari Kemendagri, sebanyak 223 DOB (8 propinsi, 181 kabupaten dan 34 kota) yang sudah terbentuk dalam kurun waktu 1999 hingga 2014, sebanyak 67 % hasilnya tidak memuaskan. Dan hanya 33% DOB yang dianggap mampu memenuhi harapan.

Untuk itu pihak Kemendagri memperketat izin terbentuknya DOB. Bahkan, pemerintah pusat berpikir sebaliknya. Ada wacana penggabungan kembali beberapa BOD yang tidak memenuhi harapan itu.

Menurut Kapuspendagri di laman CNN Indonesia, berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 pasal 44 tentang DOB, ada 2 hal yang melatar-belakangi digabungkannya kembali daerah otonomi baru (DOB). Pertama, atas kesepakatan dua daerah atau hasil evaluasi pemerintah pusat.

Dari diskusi kecil Dewan Redaksi Lomboktoday.co.id dengan menganalisa sejumlah sumber, dapat ditarik kesimpulan bahwa, kebijakan pemerintah pusat untuk membuka peluang terbentuknya DOB, nampaknya sangat kecil.(Kml)

Kirim Komentar

Leave a Reply