Di Balik Pelantikan Pejabat Lotim, UU ASN Tak Bernyali

Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy (kiri) dan Wabup Lotim, H Rumaksi.

LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy didampingi Wakil Bupati, H Rumaksi resmi melantik 26 pejabat eselon II lingkup Pemkab Lotim, di ruang loby kantor Bupati Lotim, Senin (8/7) kemarin. Sejumlah pejabat yang dilantik adalah semua jabatan pimpinan tinggi pratama yang dinyatakan telah lulus seleksi atau telah mengikuti pansel.

Tentu orang-orang yang dilantik pada satu jabatan tertentu dari 3 yang lulus per satu job, masing-masing diambil satu orang. Dalam hal ini menjadi kewenangan Bupati user menentukan siapa dan dalam jabatan apa.

Berdasarkan kajian Dewan Redaksi Lomboktoday.co.id, di balik penentuan dan pelantikan pejabat tersebut ditengarai ada dugaan sejumlah pelanggaran. Seperti ada pejabat yang mendaftar/diundang test Pansel dalam jabatan yang dilamar tapi malah dilantik pada jabatan lain. Seperti Ahmad Masfu, konon daftar Pansel JPT pada jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tapi yang bersangkutan dilantik sebagai Kadis Kominfo. Kemudian Supardi mendaftar JPT Kadis Kesehatan, tapi yang bersangkutan dilantik sebagai Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kemudian Baiq Miftahulwasli ikuti pansel sebagai Kadis Perpustakaan tapi dilantik sebagai Kadis PMD. Kepala BKPSDM, M Hairi yang jadi tim Pansel dilantik menjadi Inspektur pada Inspektorat Daerah. Sedangkan jabatan Kepala BKPSDM konon tidak dilelang melalui pansel tapi diisi oleh HM Isa yang belum 1 tahun menduduki jabatan kepala Bagian Umum Setdakab Lotim dan yang bersangkutan ikut pansel pada jabatan lain.

Diskusi terbatas Dewan Redaksi Lomboktoday.co.id menyimpulkan, beberapa ketentuan yang diduga tidak sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN terkait pelantikan Pejabat Eselon IIB (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) lingkup Pemkab Lotim yang dilantik oleh Bupati pada Senin (8/7), berdasarkan Keputusan Bupati Lotim Nomor: 412/821.2/346/KPSDM/2019 tgl 5 Juli 2019, al :

Menurur ketentuan UU, persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan  Pimpinan Tinggi (JPT) dari kalangan PNS, sesuai ketentuan pasal 107 huruf c PP nomor 11 Tahun 2017 : (1) Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV; (2) Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; (3) Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 tahun; (4) Sedang atau pernah menduduki jabatan administrator (eselon III) atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 tahun; (5) Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik; (6) Usia paling tinggi 56 tahun; dan (7) Sehat jasmani dan rohani.

Ini artinya, beberapa pejabat yang dilantik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 107 hurup c angka 4 PP Nomor 11 tahun 2017. Beberapa pejabat yang ditengarai tidak sesuai di antaranya; Ahmad, belum 2 tahun dalam jabatan administrator/Eselon III sebagai Kepala Bagian Kesra, tapi sudah dapat promosi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT)/eselon IIB sebagai Kadis Sosial. Berikutnya Muksin, belum 2 tahun  dalam jabatan administrator/Eselon IIIA sebagai Sekretaris Bappenda tapi sudah dipromosikan dalam JPT sebagai Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian Hj Masnan, belum 2 tahun dalam jabatan administrator/Eselon IIIA sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tapi sudah dipromosikan dalam JPT sebagai Kadis Perindag.

Selain itu, ketentuan Pasal 132: (1) Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi. (2) Harus memenuhi syarat; (a) Sesuai standar kompetensi jabatan; dan (b) Telah menduduki jabatan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun; (3) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Komisi ASN.

Ditemukan pula, beberapa pejabat yang dilantik, diduga tidak memenuhi syarat seperti diatur dalam pasal 132 ayat (2) huruf b, antara lain: Lalu Dami Ahyani, belum 2 tahun menduduki jabatan sebagai Asisten 1 Bidang Pemerintahan tapi sudah dimutasi sebagai Sekretaris DPRD. Berikutnya H Marwan, belum 2 tahun menduduki jabatan sebagai Kadis Sosial tapi sudah dimutasi sebagai Kadis Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi. Kemudian H Haryadi Surenggana, belum 2 tahun sebagai Kadis Penanaman Modal dan PTSP tapi sudah dimutasi sebagai Kadis Kelautan dan Perikanan. Menyusul Moh Khairi, belum 2 tahun sebagai Kepala BKPSDM tapi sudah dimutasi sebagai Inspektur pada Inspektorat Daerah.

Dalam ketentuan pasal 129, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengisi jabatan yang lowong dari calon pejabat pimpinan tinggi yang lulus seleksi pada JPT yang lain.

Beberapa pejabat yang dilantik mengisi jabatan yang diduga tidak sesuai dengan jabatan yang dilamar, antara lain; Hj Baiq Miftahul Wasli melamar JPT Kadis Perpustakaan tapi mengisi jabatan Kadis PMD. Sapardi, ikuti test Pansel pada jabatan Kadis Kesehatan tapi mengisi jabatan Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ahmad Masfu, ikuti test Pansel pada jabatan Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi tapi dilantik sebagai Kadis Kominfo dan Persandian.

Ada lagi temuan tiga pejabat yang semula dalam jabatan Staf ahli Bupati, ikuti proses Pansel, ‘namun tertindih’ alias nonjob karena diisi oleh pejabat lain, begitu juga Kadis Kominfo dan Persandian yang lama bernasib sama meskipun yang bersangkutan ikut pansel.(Kml)

Kirim Komentar

Leave a Reply