KPK Sebut Lotim Urutan 9 Pencegahan Korupsi di NTB

Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy (dua dari kiri) saat rakor bersama tim KPK terkait monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi tahun 2019

LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan evaluasi terhadap rencana aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) korupsi di jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim). Tim dari KPK berkunjung ke Pemkab Lotim, Kamis (11/7).

Kedatangan tim dari Lembaga Antirasuah itu diterima langsung Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy sekaligus langsung menggelar rapat koordinasi bersama kepala dinas/instansi di lingkup Pemkab Lotim.

Bupati Sukiman dalam pengantarnya menyampaikan apresiasi terhadap kedatangan tim KPK agar penyelenggaraan pemeritahan di tingkat daerah lebih transparan, dan akuntabel, serta mendukung sepenuhnya tim KPK untuk melakukan evaluasi sejauhmana program rencana aksi KPK telah dilaksanakan.

Bupati Sukiman meminta semua kepala OPD terkait benar-benar menaruh perhatian terhadap hasil penyampaian tim KPK agar posisi Kabupaten Lotim dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat lebih baik, serta menjadi acuan untuk mencegah dan memberantas korupsi di jajaran Pemkab Lotim.

Sementara itu, perwakilan dari tim KPK, Kunto Ariawan dalam pemaparannya menjelaskan, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi merupakan salah satu dari tugas pokok KPK. Namun, selama ini yang paling banyak terekpose hanya penindakan (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan). Padahal, katanya, tugas pencegahan ini tidak kalah pentingnya.

Untuk itu, kata Kunto Ariawan, sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi, KPK melakukan monitoring dan evauasi terahdap rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di masing-masing daerah.

Menurut perwakilan tim KPK ini, berdasarkan hasil evaluasi tahun 2019 ini, Kabupaten Lotim menempati urutan ke-9 dari 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB. Di mana, dalam progres tindak lanjut rencana aksi pencegahan korupsi yakni sekitar 18%.

Disebutkan, indikator penilain tersebut dilihat dari 8 area yang paling berpotensi terjadinya praktik KKN seperti perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dan tata kelola dana desa.

Kendati demikian, tim KPK masih memberi ruang kepada semua OPD untuk melakukan konfirmasi jika ada tindak lanjut rencana aksi yang sudah dilakukan, namun belum dilaporkan secara online kepada KPK.

Rapat koordinasi yang digelar di Rupatama 1 Kantor Bupati Lotim itu, juga diisi dengan diskusi dan tanya jawab antara tim KPK dan kepala OPD.

Kepala Bappeda Lotim, Dewanto Hadi menjelaskan dalam diskusi tersebut, bahwa masih ada tindak lanjut rencana aksi yang dilakukan OPD tapi belum dilaporkan kepada KPK sehingga data progres pencapaian Kabupaten Lotim bisa lebih baik.(Kml)

Kirim Komentar

Leave a Reply