Anggota BPD Jembatan Kembar Timur Kembalikan Uang Rp500 Ribu

 

LOMBOK BARAT, LOMBOKTODAY.CO.ID – Fauzan dan Muhamad Irhamdi merupakan dua dari 9 anggota BPD Desa Jembatan Kembar Timur yang telah terpilih secara sah berdasarkan kesepakatan pemilihan di dusun masing-masing.

Fauzan merupakan anggota BPD yang berasal dari Dusun Al-Abror sedangkan Muhamad Irhamdi berasal dari Dusun Beroro. Pengembalian uang senilai Rp500 ribu merupakan upaya untuk menjaga idealisme agar tetap konsisten berkhidmat untuk masyarakat desa khususnya dan secara umum bangsa Indonesia secara utuh.

Kronologi pengembalian uang seperti yang dituturkan oleh Fauzan, uang Rp500 ribu yang diterimanya bersama anggota BPD yang lain pada bulan Ramdhan 1440 Hijriyah bertepatan dengan bulan Juli 2019 merupakan pemberian dari tim pelaksana kegiatan yang di SK-kan oleh kepala desa.

Fauzan dan Irham menerima uang tersebut karena oleh pihak pemberi akadnya adalah uang THR. Namun, beberapa hari kemudian muncul isu di masyarakat dengan wacana bahwa BPD selalu meminta minta uang atas proyek rabat desa yang sedang berlangsung di 8 dusun Desa Jembatan Kembar Timur.

Dengan munculnya isu tersebut membuat Fauzan dan Irham merasa terganggu sehingga mengembalikan uang tersebut kepada pihak pemberi. ‘’Kami berdua mengembalikan uang tersebut dengan niat agar kami tetap secara leluasa, profesional, proporsioanal dan akuntabel melakukan evaluasi, pengawasan dan monitoring atas semua kegiatan dan program kerja desa, baik itu yang menyangkut penganggaran, regulasi dan ataupun kebijakan-kebijakannya agar kita secara terbuka tetap selalu bias bersinergi dalam membangun desa dan mampu memenuhi apa-apa yang menjadi hak masyarakat desa,’’ kata Fauzan melaluui keterangan tertulisnya yang diterima Lomboktoday.co.id, Senin (15/7).

Peran dan fungsi BPD dalam sistem pemerintahan desa menempati posisi yang sangat penting untuk kemajuan desa. Selain berfungsi membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, menampung aspirasi rakyat masyarakat  dan melakukan pengawasan atas kinerja kepala desa, BPD juga memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembanguan desa dalam seluruh aspek baik dalam penganggaran maupun manfaat dari pembangunan tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 46 ayat 1 dan 2 poin (c) berbicara tentang pengawasan dan penyelenggaraan, Pasal 48 ayat 1 dan 2 tentang evaluasi dan laporan kepala desa, Pasal 51 poin (a) atas hak BPD untuk meminta keterangan atas penyelenggaraan desa dan pasal 52 ayat 1.

‘’Sebagai perwakilan dari masyarakat yang telah memilih kami dan menaruh harapan pada kami atas apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingannya. Kami berikhtiar untuk  membangun kepercayaan masyarakat, bahwa pemerintahan desa mampu secara optimal memberikan solusi atas apapun yang menjadi kewajiban desa guna memenuhi setiap hak masyarakat,’’ ujarnya.

Karena bagaimanapun juga, lembaga-lembaga negara, khususnya lembaga desa merupakan pelayan masyarakat yang digaji oleh masyarakat. Logikanya pelayan itu harus melayani dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat agar upahnya tidak menjadi syubhat bahkan haram. Logikanya, jangan di balik menjadi pelayanan itu sesuai dengan keinginan pelayan.(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply