Di Hadapan Dewan, Bupati Sukiman Akui Masih Ada Kendala

Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy.

LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Beberapa catatan penting yang disampaikan melalui pandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur pada rapat paripurna beberapa pekan lalu di antaranya, jabatan yang masih lowong di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), infrastruktur jalan, Kartu Indonesia sehat (KIS), indek desa membangun (IDM), penanganan dampak bencana, juga soal rekruitmen tenaga honor yang belum tuntas dan sejumlah persoalan yang masih belum tertangani dengan baik oleh pemerintah daerah.

Atas pandangan umum fraksi-fraksi dewan tersebut, Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy menyampaikan sejumlah poin jawaban melalui Rapat Paripurna XIII masa sidang III tahun 2019 yang berlangsung Kamis (25/7) di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Lombok Timur.

Dalam jawabannya, Bupati Sukiman Azmy menjelaskan, adanya lowongnya jabatan di beberapa OPD akibat adanya pengalihan PNS ke instansi pusat sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di samping adanya pejabat purna tugas (pensiun), pembentukan UPT baru pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, juga UPT Dinas Peternakan dan terbentuknya Kecamatan Lenek.

Pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Raden Rahadian Soedjono tersebut disampaikan pula salah satu program prioritas, yaitu infrastruktur seperti peningkatan jalan kabupaten dan jangkauan jalan perdesaan melalui berbagai sumber pendanaan, mengingat terbatasnya kemampuan keuangaan daerah. Bupati menggaris-bawahi bahwa lokasi pekerjaan senantiasa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

Soal KIS menurut Bupati, pihaknya telah menyiapkan kuota 12.352 jiwa untuk mendapat KIS. Jumlah ini katanya, masih belum mencakup 422.908 jiwa yang belum diakomodir JKN KIS baik oleh APBN, APBD Provinsi NTB, maupun APBD Lombok Timur. Solusinya, lanjut Sukiman, Pemkab Lotim mengalokasikan Rp.13 milyar lebih dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Terkait indeks desa membangun (IDM), kata Purnawirawan TNI ini, upaya yang dilakukan untuk mendorong tumbuhnya Desa Mandiri dilakukan melalui upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Alumni IAIN Sunan Ampel Surabaya itu juga menyampaikan soal penanganan dampak bencana seperti gempa bumi beberapa waktu lalu. Dijelaskan Bupati, penanganan dampak bencana masih menemui sejumlah kendala, seperti Anomali data, berubahnya status kerusakan rumah, serta aplikator yang dinilai masih kurang professional. Kondisi tersebut diatasi dengan verifikasi data yang ditenggat hingga akhir bulan Juli ini. Diharapkan prosesnya dapat segera rampung dan dana bantuan Pemerintah Pusat dapat segera terealisasi.

Sedangkan persoalan tenaga honorer yang hingga kini ditengarai masih belum tuntas, Bupati menyampaikan, tenaga honorer lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, tidak terkecuali tenaga pendidik dan kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, yakni terdapat tambahan tenaga sebanyak 1.134 orang untuk tenaga Honorer.

Di sisi lain Lombok Timur juga masih mengalami kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan hingga 7.377 orang. Terkait hal itu, pada tahun anggaran 2019 ini Pemkab Lotim mengalokasikan anggaran sebesar Rp.22,781 milyar lebih untuk tambahan honorarium guru non PNS.

Diakhir jawabannya, Bupati menyampaikan bahwa dirinya berjanji dan berkomitmen penjelasan teknis akan disampaikan pada pembahasan lebih lanjut.(Kml)

Kirim Komentar

Leave a Reply