Kepala BNPB Puji Penanganan Pascagempa Bumi di NTB

Suasana Lokakarya Nasional Shelter dan Pemukiman di Ballroom Rinjani Hotel Lombok Raya Mataram.

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak 29 Juli 2018 lalu, telah mengakibatkan ratusan ribu bangunan rumah warga mengalami rusak, baik rusak berat, rusak sedang ataupun rusak ringan.

Puluhan fasilitas umum, rumah ibadah dan perkantoran juga terkena dampak dari gempa bumi yang terjadi di Pulau Lombok dan Sumbawa.

Sehari pascagempa bumi pertama di NTB, Presiden Indonesia, Joko Widodo datang langsung ke lokasi terdampak gempa. Presiden Jokowi kemudian memerintahkan kepada menteri terkait termasuk juga kepala BNPB, TNI dan Polri untuk segera membantu mempercepat penanganan gempa bumi yang juga menelan banyak korban jiwa ini.

“Dari sejak awal penanganan dampak gempa bumi di NTB sampai dengan saat ini, progressnya luar biasa. Ini patut untuk kita berikan apresiasi khususnya kepada Pemerintah Provinsi NTB,” kata Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo dalam pidatonya saat membuka Lokakarya Nasional Shelter dan Pemukiman di Ballroom Rinjani Hotel Lombok Raya Mataram, Selasa (20/8).

Mantan Komandan Jenderal Kopassus ini menyampaikan, NTB bisa menjadi contoh dan tempat belajar bagi daerah-daerah lain di Indonesia ataupun mancanegara dalam penanganan bencana. “NTB harus mau berbagi kepada daerah atau negara lain dalam hal mempercepat penanganan bencana gempa bumi ini. Harus ada buku juga yang dibuat terkait dengan strategi dan langkah NTB dalam menangani bencana supaya bisa dipelajari oleh daerah lain yang mengalami bencana yang sama,” ujarnya.

Di balik cepatnya penanganan gempa bumi di NTB, lanjut Pencetus Citarum Harum ini, tentu ada banyak sekali pihak yang terlibat mulai dari pemerintah, TNI/Polri, LSM, dan tak terkecuali para relawan. “Relawan ini merupakan manusia super karena kesiapannya berkorban untuk membantu orang lain,” ucapnya.

Presiden Jokowi, lanjut Doni, melalui Kementerian Keuangan RI telah mengucurkan lebih dari Rp5 triliun untuk membantu percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Lombok dan Sumbawa. “Melalui lokakarya ini, kami berharap akan dapat melahirkan rumusan-rumusan yang baik untuk menjadi pedoman dalam penanganan kebencanaan di Indonesia,” katanya.

Selain itu, Menteri Sosial RI yang diwakili oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Dr Harry Hikmat menyampaikan, bahwa dalam penanganan bencana itu penting untuk melibatkan masyarakat. “Keterlibatan masyarakat dalam menangani bencana ini efektif sekali dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengetahuan serta kepekaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu NTB sehingga penanganan pascagempa bumi Lombok dan Sumbawa dapat berjalan lancar. “Kami sampaikan ucapan terimakasih atas segala dukungan dan bantuan dari semua pihak termasuk juga relawan yang telah membantu mempercepat proses rehab rekon di NTB,” kata Wagub Rohmi.

Dalam paparannya, Wagub Rohmi ini juga menjelaskan, sampai saat ini jumlah rumah tahan gempa yang telah terbangun sebanyak 65.922 unit, sedangkan yang dalam progress sebanyak 104.869 unit. “Dengan pendampingan dari 3.496 fasilitator, progress rehab-rekon pascagempa bumi Lombok dan Sumbawa terus mengalami kemajuan,” ujarnya.

Lebih lanjut Ketua BKOW NTB ini menjelaskan, pembentukan Pokmas dalam pembangunan rumah warga terdampak gempa bumi sejauh ini cukup baik dalam mempercepat proses rehab rekon. “Dibentuknya Pokmas sebelum mulai pengerjaan pembangunan rumah bagi warga terdampak gempa cukup efektif dalam mempercepat proses rehab rekon. Meski demikian, dalam penanganan kebencanaan yang lain, skema Pokmas ini bisa jadi kurang efektif sehingga perlu skema lain seperti kontraktual yang langsung berhubungan antara pemerintah dengan pihak ketiga,” katanya.

Sampai 19 Agustus 2019, lanjut Wagub Rohmi, Pokmas yang sudah terbentuk sebanyak 5.198 untuk Pokmas kategori rusak berat, 1.256 untuk Pokmas kategori rusak sedang, dan 3.009 Pokmas untuk kategori rusak ringan. Lokakarya Nasional Shelter dan Permukiman digelar oleh Kementerian Sosial RI bekerja sama dengan International Federation Red Cross (IFRC) mengangkat tema ‘Mendukung Masyarakat Bertransisi Secara Aman, Nyaman, Bermartabat, dan Berpusat Pada Masyarakat’.

Sejumlah lembaga peserta lokakarya di antaranya Kementerian PUPR, Afghan Red Crecsent Society, American Red Cross, Badan Amil Zakat Nasional Tanggap Bencana, International Organitation for Migration (IOM), Mercy Corps Indonesia, UNDP, UNFPA, UNICEF dan sejumlah lembaga atau instansi pemerintahan dan LSM baik dalam dan luar negeri.(dra)

Kirim Komentar

Leave a Reply