Hari Jadi Kabupaten Lombok Timur Dinilai Kangkangi Sejarah Sendiri

Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy.

LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Hari ini, Sabtu (31/8), 1.000 dulang ‘Tebolak Merah’, yang diusung oleh gadis-gadis kembang desa datang dari seluruh desa di Kabupaten Lombok Timur menjadi pemandangan bagaikan taburan darah merah di Lapangan Nasional Selong. Ribuan pasang mata tertuju pada pesona gadis pengusung dulang. Keramaian itu adalah momen peringatan Hari Jadi Kabupaten Lombok Timur yang disebutnya ke-124, meskipun baru pertama kali dirayakan.

Para Bupati Lombok Timur dari pejabat pertama sampai sekarang.

Meskipun gaungnya tidak santer terdengar di masyarakat Lotim, namun momentum yang akan menjadi momen tahunan itu berjalan dengan baik. Terlihat para stakeholders tampil dengan baju adat Sasak, tak terkecuali Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy. Ia terlihat mengenakan baju adat yang persis seperti warna dan motif baju adat Sasak yang dikenakan Presiden Joko Widodo pada saat menyampaikan pidato kenegaraan 16 Agustus 2019 lalu.

Namun di balik kemeriahan peringatan itu, publik Lombok Timur banyak yang mempertanyakan ‘sesungguhnya tahun berapa terbentuknya Kabupaten Lombok Timur’. Pertanyaan masyarakat ini bergulir di media sosial baik di group facebook maupun di group WatsApp. Pertanyaan itu muncul karena Lotim menyebut hari jadi ke-124, sedangkan Indonesia merdeka baru 74 tahun.

Menjawab pertanyaan masyarakat, dewan redaksi Lomboktoday.co.id mencoba menggali sejarah berdirinya Kabupaten Lombok Timur dari berbagai sumber literatur. Catatan sejarah Lombok Timur ini juga didapatkan dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Berikut uraian sejarah Lombok Timur adalah; pada masa penjajahan Belanda, Pulau Lombok dan Bali dijadikan satu wilayah kekuasaan pemerintahan dengan status Karesidenan dengan Ibu Kota Singaraja berdasarkan Staabtlad Nomor 123 Tahun 1882. Kemudian berdasarkan Staatblad Nomor 181 tahun 1895 tanggal 31 Agustus 1895 Pulau Lombok ditetapkan sebagai daerah yang diperintah langsung oleh Hindia Belanda. Staatblad ini kemudian disempurnakan dengan Staatblad Nomor 185 Tahun 1895, di mana Lombok diberikan status ‘Afdeeling’ dengan Ibu Kota Ampenan. Dalam Afdeeling ini Lombok dibagi menjadi dua Onder Afdeeling yaitu Onder Afdeeling Lombok Timur dengan Ibu Kota Sisi’ (Labuhan Haji) dan Onder Afdeeling Lombok Barat dengan Ibu Kota Mataram. Masing-masing Onder Afdeeling diperintah oleh seorang Contreleur (Kontrolir).

Untuk Lombok Timur dibagi menjadi 7 wilayah kedistrikan yaitu Pringgabaya, Masbagik, Rarang, Kopang, Sakra, Praya dan Batukliang. Akibat pecahnya perang Gandor melawan Belanda tahun 1897 di bawah pimpinan Raden Wirasasih dan Mamiq Mustiasih, maka pada tanggal 11 Maret 1898 Ibu Kota Lombok Timur dipindahkan dari Sisi’ ke Selong. Selanjutnya dengan Staatblad Nomor 248 tahun 1898 diadakan perubahan kembali terhadap Afdeeling Lombok yang semula 2 menjadi 3 Onder Afdeeling yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Para gadis saat mengusung dulang sebanyak 1.000 dulang.

Untuk Onder Afdeeling Lombok Timur terdiri dari 4 kedistrikan yaitu Rarang, Masbagik, Sakra dan Pringgabaya. Dalam perkembangan berikutnya dibagi lagi menjadi 5 distrik. Seiring dengan terbentuknya daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1958, maka dibentuk pula 6 (enam) Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat (NTB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958.

Secara yuridis formal maka daerah Swatantra Tingkat II Lombok Timur terbentuk pada tanggal 14 Agustus 1958 yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958.

Pembentukan daerah Swatantra Tingkat II Lombok Timur secara nyata dimulai dengan diangkatnya seorang Pejabat Sementara Kepala Daerah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UP.7/14/34/1958 tanggal 29 Oktober 1958 dan sebagai Pejabat Sementara Kepala Daerah ditetapkan Idris HM Djafar terhitung 1 Nopember 1958.

Setelah terbentuknya Daerah Swatantra Tingkat II Lombok Timur, maka selambat-lambatnya dalam waktu 2 tahun Pjs Kepala Daerah harus sudah membentuk Badan Legislatif (DPRD) yang akan memilih Kepala Daerah yang definitif. Dengan terbentuknya DPRD maka pada tanggal 29 Juli 1959 DPRD Lombok Timur berhasil memilih Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan yaitu Mamiq Djamilah, HM Yusi Muchsin Aminullah, Yakim, Abdul Hakim dan Ratmawa.

Berdasarkan uraian sejarah tersebut, tim menyimpulkan bahwa peringatan Hari Jadi Lotim ke-124 adalah menyimpang dari sejarah. Seyogyanya tahun ini Lotim merayakan Hari Jadi ke-56 dan bukan tanggal 31 Agustus tapi tanggal 14 Agustus.(Tim)

Kirim Komentar

Leave a Reply