Mutasi Kepala SD dan SMP di Lotim Dinilai Cacat Prosedural

LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Sebagaimana dilansir media ini dua hari lalu, Kepala Dinas Dikbud Lotim, HM Zainuddin dengan lantang dan tegas menyebut bahwa pengangkatan kepala sekolah (kasek) baru atau mutasi kepala SD dan SMP lingkup Dinas Dikbud Lotim murni berdasarkan hasil verifikasi secara profesional dan tanpa ada intervensi dari siapapun termasuk tim sukes SUKMA (Sukiman-Rumaksi).

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lotim dari Fraksi Gerindra, M Badran Achsyid.

Tampaknya pernyataan Kadis itu terindikasi sebuah alibi pembelaan diri atas tudingan banyak pihak yang menyebut ada permainan timses dalam pengangkatan dan mutasi sejumlah kasek tersebut. Terhadap kebijakan ini, membuat Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Lotim angkat bicara setelah mendapat pengaduan dari berbagai pihak termasuk pengaduan datang dari wali murid.

Salah seorang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lotim dari Fraksi Gerindra, M Badran Achsyid didampingi salah seorang anggota fraksinya, Muhammad Yusri kepada Lomboktoday.co.id di ruang kerjanya, Rabu (11/9) menyatakan, ungkapan Kadis Dikbud sangat dinilai bertolak belakang dengan fakta di lapangan.

‘’Sangat bertentangan fakta yang terjadi dengan sikap dan pernyataan Kadis Dikbud Lotim. Seperti kasus yang terjadi di kecamatan Sikur yakni SDN 1 Sikur, SDN 3 Sikur, SDN 2 Kotaraja, SDN 1 Montong Baan dan sejumlah tempat lain,’’ kata kedua dedengkot Partai Gerindra Lotim itu.

Menurutnya, pengangkatan dan mutasi sejumlah kasek sangat tidak profesional dan cacat prosedural dan disebutnya sangat bertentangan dengan Permendikbud Nomor 6 tahun 2018 pasal 12 bahwa pergantian kasek harus dilakukan secara periodik minimal 2 tahun dan maksimal 4 tahun setelah dilakukan evaluasi setiap tahun.

‘’Faktanya banyak kasek yang dicopot belum 1 periode padahal oknum kasek yang digantikan sangat masih layak sesuai kualifikasi menjadi kasek yakni berkepribadian, jiwa kewirausahaan, supervitor, dan prestasi,’’ kata Muhamad Yusri.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Lotim, Muhammad Yusri.

Muhamad Yusri mengaku akan mencoba menghubungi Kanit Dikbud Kecamatan Sikur, H Busyairi melalui telephone untuk mempertanyakan perihal kebijakan pergantian beberapa kasek di wilayahnya. Konon H Busyairi mengaku tidak tahu menahu kebijakan yang seyogyanya berdasarkan usulan dari masing-masing kanit itu. ‘’Maaf pak dewan, saya selaku kanit juga tidak tahu tiba-tiba SK turun tanpa ada hujan dan tanpa angin, saya sendiri bingung,’’ kata H Busyairi seperti dituturkan Muhamad Yusri.

Tak hanya itu, konon Kanit Dikbud Kecamatan Sikur pernah mempertanyakan kepada Kepala BKPSDM Lombok Timur terkait dasar pergantian dan mutasi sejumlah anak buahnya. Namun diceritakan bahwa Kepala BPKSDM, H Moh Isa menyebut soal mutasi kasek Kecamatan Sikur diklaim urusan dia (H M Isa). ‘’Sudahlah pak Kanit duduk manis saja, wilayah Kecamatan Sikur urusan saya yang eksekusi,’’ kata H M Isa tutur H Busyairi kepada Muh Yusri.

Badran Achsyid maupun Muhamad Yusri, keduanya menyebut kebijakan mutasi dan pergantian kasek di Lombok Timur ini sangat kental dengan tendensi kepentingan politik dan terendus sebagai ajang bagi-bagi jatah lingkaran tim sukses.

Untuk itu, atas nama Fraksi Gerindra DPRD Lotim, keduanya meminta Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy agar segera meninjau ulang keputusan ini sebelum semuanya berakibat sebagai preseden buruk bagi kepemimpinan paket SUKMA. Jika ini tidak segera disikapi oleh Bupati Sukiman, maka Fraksi Gerindra akan berkoordonasi dengan fraksi lainnya untuk memanggil pihak BKPSM dan Dinas Dikbud dalam rapat kerja guna mempertanyakan persoalan ini.(Kml)

Kirim Komentar

Leave a Reply