Zero Waste ‘Bukan’ Urusan Gubernur

Oleh: Dr. Mugni Sn., M.Pd., M.Kom. (Ketua ICMI Orda Lotim)

BEBERAPA minggu terakhir berseliweran di media masa cetak, baik konvensional maupun online tentang program Gubernur NTB yang diistilahkan dengan ‘zero waste’.

Program ini banyak ‘digugat’ dengan nada yang miring, ‘tidak berhasil’ ‘hanya lipservice’ dan bermacam-macam istilah lain yang bernada pesimis dan nyinyir istilah Babe Hasan. Nada nyinyir tersebut semakin berklimaks setelah beredar di media bahwa program bank sampah yang menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan zero waste yang mendapat bantuan anggaran dari Pemda NTB terindikasi ‘korupsi’ karena perencanaan tidak sesuai dengan realisasi penggunaan uang. Biasa kalau proyek, sering kali dihinggapi dengan bau-bau ‘korupsi’.

Program zero waste didesain oleh pemerintahan baru NTB yang dinakodai oleh Dr H Zulkiflimansyah dan Dr Hj Sitti Rohmi Jalillah dalam rangka mewujudkan NTB bersih. NTB bebas sampah. NTB bebas plastik. Siapakah yang bersampah dan siapakah yang berplastik? Gubenurkah? Wakil Gubenurkah? Anak-anak SD kelas 3 pasti bisa jawab bahwa yang bersampah dan berplastik itu adalah masyarakat. Siapakah masyarakat? Ya… ciptaan Tuhan yang berakal dan bernapsu. Ya….saya, kamu dan mereka. Ana, ente, wa hum. I am, you are and them.

Bila zero waste hanya dipahami sebagai program gubernur maka seberapapun anggaran digunakan untuk merealisasikan maka NTB tidak akan pernah bersih. Lima menit pasca petugas kebersihan membersihkan akan kembali kotor karena masyarakat memproduksi sampah setiap detik. Untuk mewujudkan NTB bersih maka istilah program harus diganti dengan ‘gerakan’.

‘Gerakan Zero Waste’. Istilah zero waste juga kali terlalu kreeen gak dipahami oleh amakamak, inak-inak, lak-lok atau mungkin juga oleh sarjana produk dalam negeri. Untuk itu kita pakai saja istilah yang dapat dipahami oleh semua kalangan, yakni NTB bebas sampah.

Tidak perlu juga ditambah dengan zero plastik karena plastik juga kan sampah. Ada rekan bilang, perlu memakai istilah-istilah asing sebagai cermin dari gubernur dan wakil gubernur yang bergelar doktor. Ana nyinyir sambil garuk-garuk kepala dan berbisik dalam hati, “Amakamak juga banyak bergelar doktor… Kalau tidak percaya datang saja ke Kantor Dinas Pariwisata Lombok Timur pada hari Jumat. Pasti akan menemukan papan nama pada semua karyawannya dengan tulisan papuk, amak, lak, lok, dan mamiq. Buktikan…? Zero waste sebagai gerakan maka semua harus bergerak. Zero waste bukan urusan gubernur tetapi urusan makhluk yang diberikan akal dan napsu. Urusan masyarakat alias urusan manusia. Tugas pemerintah yang salah satunya gubernur adalah menyadarkan masyarakat tentang pentingnya ‘Gerakan Bebas Sampah’ sekaligus memfasilitasinya agar gerakan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Strategi membangun kesadaran masyarakat harus menjadi kesadaran semua pihak. Para pimpinan harus memberikan teladan. Kepala dinas harus menjadi teladan bagi stafnya. Rektor harus menjadi teladan di kampus. Kepala sekolah di sekolahya. Pimpinan ormas, di ormasnya. Pimpinan majelis-majelis di majelisnya. Pimpinan pesantren di pesantrennya, dan seterusnya. Urusan bersih perlu fasilitas dan tugas pemerintahlah untuk memfasilitasi. Inti dari zero waste adalah, ‘tahan sampah dan buang pada tempatnya’.

Di manakah tempat membuang sampah? Jawaban anak SD… di TPS dan TPA. Tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir. TPS bisa saja di saku celana atau di saku baju. Bisa juga di tas. Bisa juga di bak sampah yang tersedia di sepajnag jalan, di tempat-tempat keramaian, di perkantoran, di sekolahan, di majelis-majelis, di depan rumah, dan seterusnya. Untuk mewujudkan NTB bersih maka tugas pemerintah antara, antara lain: 1. Penyadaran Umat

Bersih adalah ajaran agama. Bersih adalah materi pengetahuan. Semua orang yang beragama dan pernah sekolah pasti tahu bahwa bersih itu syarat untuk melaksanakan perintah agama bagi yang muslim (sholat). Bersih cara menjaga diri dan orang lain supaya tetap sehat. Kita sudah tahu secara keilmuan tetapi kita belum sadar untuk melaksanakannya. Membangun kesadaran inilah yang menjadi tugas bersama dan saling mengingatkan. Saling tegur. Saling sapa untuk tidak membuang sampah di sebarang tempat. Harus malu bila tidak membuang sampah pada tempatnya. Bagi yang bandel perlu juga diberikan sanksi. Untuk itu perlu ada regulasi sebagai pijakan aparat untuk mengeksekusi. Regulasi tentu yang berwenang membuat adalah pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

2. Penyiapan TPS

Penyiapan tempat pembuangan sementara (TPS) adalah suatu keharusan bila NTB ingin bebas sampah. Tempat pembuangan sementara ini dapat dipasang/ditaruh di tempat-tempat umum. Di tempat-tempat orang berkumpul. Di tempat-tempat orang ramai. Sebagai orang Lombok Timur, saya sering miris bila lewat di depan Taman Tugu Selong pasca ada acara. Sampah berserakan di mana-mana. Ya sampah kering (plastik) juga sampah basah. Ternyata di Taman Tugu Selong sarana penampungan sementara sampah sangat terbatas. Tetapi bila sadar semua sampah-sampah kering (plastik) harusnya ditahan oleh yang memproduksi. Tahan di saku. Tahan di tas. Kala menemukan bak sampah barulah dibuang. Inilah yang terjadi di Jepang. Di Jepang tidak banyak bak sampah sekalipun di tempat-tempat umum. Tapi Jepang sangat bersih. Air sungainya langsung bisa diminum. Tidak ada sampah walau satu helai pun. Di Singapura juga sangat bersih dan di tempat-tempat umum banyak tersedia fasilitas penampungan sementara sampah. Di kita ini bak sampah kurang dan tambah lagi kesadaran masih pada titik nadir.

TPS bukan hanya di tempat-tempat umum tetapi juga di seluruh desa kelurahan yang ada di NTB. Saat ini masyarakat kita membuang sampah di selokan/sungai/pinggir jalan, dan lain-lain. Sampah menumpuk di pinggir jalan, di sungai, di selokan adalah pemandangan umum di daerah ini. Mengapa hal ini terjadi karena masyarakat tidak mempunyai tempat pribadi untuk membuang/membakar sampah. Tidak banyak rumah yang mempunyai halaman. Beda dengan zaman dahulu. Rumah punya halaman luas dan banyak tanah kosong yang dijadikan sebagai TPS. Sekarang kebutuhan akan lahan untuk membangun rumah semakin banyak, dibangunlah rumah berimpitan. Sampaisampai tidak ada tempat untuk menjemur pakaian. Semakin banyak isi rumah maka semakin banyaklah sampah yang terproduksi. Sampah di buang di mana saja tanah kosong. Yang pasti kosong, ya… yang tiga di atas. Selokan, sungai dan jalan raya.

Pemerintah harus menyiapkan tempat pembuangan sampah sementara. Dana desa harus diperioritaskan untuk menyediakan fasilitas ini maka bebas sampah akan menjadi kenyataan.

3. Penyediaan TPA

Kehadiran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah menjadi sangat penting karena TPS akan mendatangkan banyak penyakit bila TPA tidak tersedia. TPA sebaiknya dibuat per desa/kelurahan. Tapi bila lokasi tidak tersedia maka bisa juga digabung beberapa desa atau satu kecamatan satu TPA. Hal paling penting dalam penyediaan TPA adalah pengadaan lahan. Pengadaan lahan jangan dibebankan kepada pemda tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah propinsi dan kabupaten. Selama ini ada bantuan alat pengolahan sampah dari pusat tapi syaratnya harus ada lahan disiapkan oleh pemda calon penerima bantuan. Pemda tidak punya banyak duit untuk itu.

Pengadaan lahan TPA harus menjadi perioritas gubernur bila zero waste benar-benar menjadi gerakan unggulan di NTB. ADD tidak cukup untuk ini. Untuk itu harus ada anggaran khusus dari pemerintah propinsi/kabupaten.

4. Pengadaan Armada

Setelah TPS dan TPA tersedia maka langkah selanjuntnya adalah menyiapkan armada atau mobil pengangkut sampah. Sampah yang sudah terkumpul di TPS harus segera diangkut ke TPA supaya tidak menimbulkan bau yang tidak sedap yang selanjutnya akan melahirkan berbagai macam penyakit. Untuk pengadaan armada harus disiapkan oleh pemerintah propinsi, kabupaten dan ADD. Untuk pengadaan armada yang lebih cepat ADD bisa difokuskan untuk ini. Kurangi dulu untuk proyek fisik lainnya. Fokus pada gerakan NTB bebas sampah (bersih).

Pemerintah kabupaten bisa membuat aturan untuk itu. Inilah skala perioritas dan kebutuhan mendesak. Bila sampah tertangani dengan baik maka banyak hal yang teratasi. Air selokan/sungai bersih, petani senang, panen akan berlimpah. Penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kotor berkurang…. rumah sakit/pukesmas kurang pasien. Obat dihemat, air dihemat, listrik dihemat, lembur tenaga medis berkurang, duit tidak banyak keluar, dan lain-lain.

5. Pengadaan SDM

TPS, TPA dan armada tidak bermakna bila SDM tidak tersedia. SDM yang mengawaki armada dan mengelola TPA. TPA bukan sekedar tempat akhir pembuangan sampah tetapi harus menjadi tempat pengolahan sampah. Sampah diolah dengan SDM yang cukup, menjadi pupuk organik dan berbagai kerajinan kreatif. SDM yang berskill dan bergaji cukup. Bila gaji cukup pasti banyak yang mau bekeja di armada dan TPA dari pada ke Malaysia bekerja di tengah hutan. Sudah sepi dan tidur sendiri. Bekerja di TPA setiap malam dapat bertemu dan tertawa bersama istri/suami, anak, keluarga, dan tetangga. Dari mana uangnya, itulah pos anggaran gerakan zero waste.

6. Pengadaan Pasar Produk TPA

Produk-produk TPA harus dibuatkan pasar supaya tidak menjadi sampah lagi. Pupuk kompos/organik jangan hanya jadi sampah setelah dikarungkan. Tetapi harus dipakai oleh para petani. Petani kita tidak memakai pupuk produk TPA karena hasilnya kurang/reaksinya lama. Itu jadi alasan karena mereka bandingkan dengan pupuk kimia produk pabrik. Ya,…. pasti beda karena produk pabrik sengaja didesain dengan hasil instan tetapi lambat laun akan merusak tanah. Berhasil cepat tepat jangka pendek. Dari tahun-ketahun tanah akan semakin rusak dan hasil pertanian akan semakin berkurang.

Pupuk organik memang prosesnya lama tetapi tanah akan semakin subur dan hasilnya akan semakin bertambah dari tahun ke tahun. Caranya, petani kita harus dipaksa menggunakan pupuk produk TPA dengan meniadakan pupuk kimia di peredaran. Zero waste bukan tugas pemerintah tetapi tugas semua masyarakat dan pemerintah bertugas menyadarkan dan memfasilitasi dengan wewenang dan tanggung jawab. Zero waste harus menjadi gerakan bukan proyek. Wallahuaklambissawab.(*)

Kirim Komentar

Leave a Reply