Komisi II DPRD KSB: Segera Operasikan Pasar Tradisional Yang Dibangun dengan Uang Rakyat

Ini pasar rakyat Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

SUMBAWA BARAT, LOMBOKTODAY.CO.ID – Menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat di beberapa sektor sangat ditunggu oleh seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan ini tentu akan dinilai oleh masyarakat sendiri terhadap pemimpin daerahnya. Seperti mengembangkan pasar rakyat tradisional di beberapa daerah di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (DPRD KSB) meminta dinas/instansi terkait untuk segera menyelesaikan atau mengaktifkan pasar yang sudah dibangun. Baik itu bangunan yang sudah lama tidak terpakai maupun yang baru dibangun, dikarenakan pasar ini dibangun dengan uang rakyat.

‘’Saya minta segera mengoperasi semua pasar yang dibangun oleh dinas/instansi terkait. Kalaupun ada kendala teknisnya, maka segera carikan solusinya,’’ kata Ketua Komisi II DPRD KSB, Aheruddin Sidik kepada Lomboktoday.co.id, di kantornya, Senin (30/9).

Menurutnya, berdasarkan beberapa pantauan, Komisi II melihat ada beberapa pasar yang belum beroperasi. Kalaupun yang sudah beroperasi tetapi belum disiapkan perangkat dan fasilitas pendukung lainnya, seperti pasar di Tambak Sari misalnya, kalaupun sudah jalan tapi perangkat dan fasilitas pendukungnya belum ada. ‘’Target kita ke depan dengan diaktifkan pasar ini bisa memberikan retribusi dan pendapatan bagi KSB ,’’ ujarnya.

Karenanya, Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) harus segera berkoordinasi dengan Disperindagkop dan Bidang Ekonomi Bappeda setempat untuk memikirkan langkah-langkah cepat dan tepat guna memaksimal proses beroperasinya pasar rakyat yang sudah dibangun seperti pasar yang ada di Brang Rea, pasar Kecamatan Poto Tano yang ada di Desa Tambak Sari dan pasar lainnya yang belum difungsikan secara maksimal.

Dia berharap segera ada langkah konkret dari dinas/instansi terkait agar pasar-pasar ini bisa difungsikan secepatnya. ‘’Dinas/instansi harus segera bertindak, jangan menunggu perintah pimpinan daerah. Lebih cepat lebih baik agar apa yang sudah dibuat untuk rakyat ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas,’’ katanya.(Ng)

Kirim Komentar

Leave a Reply