Bupati Sukiman Warning Keras Sejumlah OPD

Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy (tengah) didampingi Sekda Lotim, HM Rohman Farly (kiri) dan Kepala Inspektorat Lotim, HM Khairi (kanan).

LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Satu tahun kepemimpinan Sukiman-Rumaksi (SUKMA), ternyata masih menyisakan banyak masalah yang belum tuntas dalam target satu tahun berjalan. Beberapa agenda SUKMA yang terkesan lalai dalam penuntasannya, menjadi catatan Bupati Sukiman Azmy. Paling tidak ada 16 item yang dicatat sendiri oleh Bupati Sukiman Azmy pada buku hariannya yang dipaparkan satu per satu di hadapan semua OPD pada rapat evaluasi khusus di ruang rapat Bupati usai apel peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Selasa (1/10).

Memasuki triwulan akhir tahun anggaran 2019, Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy mengingatkan bahwa saat ini merupakan momen krusial untuk tahun anggaran 2019. Karenanya, Bupati Sukiman berharap momentum ini dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang telah ditetapkan, juga mengoptimalkan koordinasi untuk program yang belum berjalan.

Di antara ke-16 poin menjadi penekanan Bupati Sukiman pada rapat tersebut, point pertama Bupati Sukiman menegaskan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera menuntaskan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

‘’Saya minta agar paling lambat KUA PPAS ini masuk di DPRD Lombok Timur pada minggu ini. Dan saya ingatkan kepada semua pimpinan OPD jangan ada yang meninggalkan daerah, fokus pada pembahasan KUA PPAS hingga tuntas,’’ katanya.

Bupati Sukiman menyebut penyelesaian KUA PPAS ini terlambat jika dibandingkan dengan Provinsi yang APBD-nya telah disahkan. ‘’APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2020 sudah disahkan pada bulan Agustus lalu dan saat ini sedang dievaluasi, sementara kita belum apa-apa, kita masih adu argumentasi,’’ ujarnya.

Terkait prioritas anggaran, ia menegaskan tahun 2020 mendatang akan melakukan rehab 2.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bekerja sama dengan Kodim 1615/Lombok Timur dengan alokasi dana Rp33 miliar. Selain itu, RTLH juga akan digarap melalui inovasi program termasuk sinkronisasi dengan program Pemerintah Pusat maupun Provinsi NTB.

Selain itu, Bupati Sukiman juga meminta dibentuknya tim pengawas kaitannya dengan perizinan tambang pasir, distribusi pupuk, dan kesepakatan (MoU) dengan pengusaha Broiler.

Diingatkan pula kaitannya dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di daerah pantai yang tidak memenuhi persyaratan, seperti jarak dari sempadan pantai yang tidak boleh kurang dari 30 meter. ‘’Batalkan yang kurang dari ketentuan, termasuk dalam mengeluarkan izin pembangunan ruko, harus disurvei. Jangan karena ada hubungan dekat lalu seenaknya memberikan izin, tanpa memperhatikan aturan,’’ katanya.

Terkait pencetakan KTP, Bupati Sukiman mengingatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemerintah telah membentuk 10 unit UPT yang ditunjuk untuk mempermudah dan mempercepat layanan dokumen kependudukan.

‘’Saya mendengar masih ada pencetakan KTP di kantor Dinas. Jangan sampai menyulitkan masyarakat, mudahkan kalau bisa dipermudah lagi,’’ harapnya.

Bupati Sukiman juga menyoroti masih banyaknya jabatan eselon III dan IV yang kosong. Ia mengingatkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera mengisi jabatan itu, utamanya untuk kepala sekolah. Pengisian jabatan ini harus dilakukan secara professional, sesuai kebutuhan organisasi.

Suasana rapat evaluasi khusus yang dipimpin Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy di ruang rapat Bupati usai apel peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Selasa (1/10).

‘’Saya minta kepala BKPSDM untuk menuntaskan dan saya beri waktu seminggu. Jangan lagi pernah ada pertanyaan apakah yang akan diangkat itu pendukung SUKMA atau tidak. Saya sudah katakan sudah cukup euforia SUKMA, pilih tenaga kita secara profesional sesuai keahliannya,’’ ujarnya.

Tak hanya itu, Bupati Sukiman menekankan kepala BKPSDM untuk tidak usil mengutak-atik usulan dari dinas atau badan dalam hal penyusunan pengisian jabatan lowong.

Sementara itu, terkait keamanan dan ketertiban, Bupati Sukiman meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Hal ini disampaikan Bupati Sukiman mencermati peredaran miras dan narkoba.

Perihal ini, Bupati Sukiman juga meminta pelibatan ASN sebagai informan di lingkungan masing-masin. Sebab, tugas menjaga keamanan dan ketertiban tidak bisa hanya dilakukan sendiri oleh Satpol PP. Peran ASN sebagai bagian dari masyarakat adalah pada fungsi pencegahan. ‘’Saya minta semua ASN di Lotim pasang mata, pasang telinga, cari siapa dalang produsen dan peredaran miras di Lotim,’’ pintanya.

Penekanan lainnya adalah RSUD Labuhan Haji diharapkan dapat segera dituntaskan, sehingga pada akhir tahun 2019 ini dapat beroperasi secara penuh. Bupati Sukiman juga memberikan catatan terhadap distribusi air bersih ke kawasan terdampak kekeringan. Bupati Sukiman mengingatkan bahwa kecamatan lebih memahami titik-titik yang lebih membutuhkan. Karenanya kecamatan harus dilibatkan.

Bupati Sukiman juga mengungkap kekecewaannya terhadap Kepala Dinas Dikbud yang katanya sudah 3 bulan lalu memerintahkan Kadis Dikbud untuk menyusun ulang nomor seri SD sesuai nama desa tempat SD berada sebagai akibat dari pemekaran desa. Karena katanya, sudah hampir 10 tahun pemekaran desa, namun banyak SD yang masih berlabel nama desa induknya.

Bupati Sukiman juga meminta agar semua sekolah yang masih kosong kaseknya agar semua dituntaskan. ‘’Dari awal saya minta kadis Dikbud tuntaskan sekolah yang kosong kaseknya, kenapa sekolah yang ada kaseknya saja yang diutak-atik,’’ ucapnya.

Namun ungkapan itu tidak didengar oleh kadis Dikbud karena HM Zainuddin absen dalam rakor, hanya diwakili oleh Kabid Kebudayaan, M Zulfan.

Dalam sesi tanya jawab, ekspresi Bupati Sukiman semakin kesal setelah Kepala BPKAD, HM Juaini Taupik melaporkan bahwa masih ada OPD yang masih kurang dari 50% serapan anggarannya hingga sisa 3 bulan menjelang berakhir tahun anggaran. Di antaranya; Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Dinas PU.

Di akhir rapat, Bupati Sukiman menyelipkan amanat dari Majlis Adat Sasak Paer Timuk untuk penggunaan busana adat sekali dalam seminggu oleh semua ASN. Dalam rapat tersebut disepakati semua ASN menggunakan busana adat ke kantor setiap hari Kamis.(Kml)

Kirim Komentar

Leave a Reply