Kok Krisis Air Pak Gubernur ?

Oleh: Suaeb Qury (Ketua LTN-NU NTB)

MENJAWAB misi NTB tangguh dan mantap, seolah keyakinan kita sebagai warga NTB dan apapun bencana dan musibah yang melanda NTB, dipastikan kita harus tetap tangguh dan tabah menghadapinya.

Suaeb Qury.

Begitulah yang alami oleh warga NTB pascagempa melanda NTB, walau sebagain sudah bisa menikmati tempat tinggal dan sebagian lainnya masih dalam proses membangun.

Ketangguhan dan kekuatan warga NTB seolah diuji kembali dengan musibah kecil dengan datangnya musim paceklik hujan atau yang lebih dikenal dengan sebutan musim kemarau panjang yang diprediksi dari bulan Agustus sampai November.

Pertanyaan publik adalah setangguh itukah warga NTB yang dilanda krisis air?. Bukankah itu menyangkut kebutuhan dasar, petani tidak bisa menanam dan hasilnya pertanianpun menurun.

Begitu melihat petani yang ada di Dompu dan sekitarnya, masih fokus menanam palawija yang tidak mendapatkan respon dari sang Bupatinya, H Bambang Yasin yang disapa HBY yang memimpin Dompu dua periode, merespon persoalan kekeringan yang minimpa daerahnya. Tanpa ada sikap yang tegas dan rasa empati.

Memang HBY hanya fokus di jagung, sehingga diakui publik mampu meningkatkan pendapatan perkapita daerah, termasuk mampu menurunkan angka kemiskinan mencapai 1,5% dari target pemerintah daerah 2% di era TGB (Tuan Guru Bajang). Dengan fokus menanam jangung dari ladang sampai gunungpun dihabisi dengan menanam jagung.

Begitu juga dengan kemampuan HBY di Kabupaten Dompu mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7% melampui tingkat pertumbuhan Nasional.

Jika dibandingkan dengan tingkat kerusakan hutan serta berkurangnya dibit Mata air. Ini bisa berdampak jangka panjang akan keberlangsungan hidup akan kebutuhan air bagi masyarakat sekitar.

Begitu juga dengan kabupaten lainnya, kerusakan hutan dan illegal loging hampir terjadi setiap hari, sebut saja Kabupaten Sumbawa, Lombok Timur dan Bima.

Bagaimana tidak terjadi kekeringan, bila musim kemarau tiba. Dan upaya penyadaran akan pentingnya menjaga hutan dan melindungi mata air, bukan menjadi program utama bagi Pemerintah Kabupaten di NTB.

Bukankah misi Gubernur NTB menjaga hutan yang asri dan lestari?. Bukan saja hutan yang dijaga dengan misi arsi dan lestari, melainkan mata air dan tumbuhan sekitar hutan menjadi tantangan utamanya.

Sudah saatnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bergerak cepat mengatasi kekeringan yang melanda NTB. Bisa dibayangkan jika sumber mata air dan kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat yang terdanpak kekeringan, tidak bisa mendapatkan air dan mencarinyapun jauh.

Ini saatnya Gubernur NTB segera melakukan tindakan konkret untuk mengatasi masalah kelangkaan air bersih.

Krisis yang melanda sebagian wilayah NTB yang selama ini menjadi langganan kekeringan, termasuk Kabupaten Dompu, Bima, Lombok Timur, dan Lombok Tengah serta Lombok Barat.

Sudah banyak kalangan membicarakan dan bahkan mengelitik Gubernur NTB yang tidak tanggap dan responsif terhadap kondisi kekeringan yang dihadapi masyarakat sekarang ini.

Sudah sangat terang benderang, apa yang dirilies dan berdasarkan informasi BMKG, kekeringan akan berlangsung dari September hingga November 2019.

Bukan lagi dibicarakan,tapi tindakan nyata Pak Gubernur!. Coba tengok satu persatu warga desa di masing-masing kabupaten, sebut saja Kabupaten Sumbawa dengan 42 desa di 17 kecamatan dengan jumlah yang terdampak sebanyak 20,189 KK atau 80,765 jiwa.

Begitu juga minimpa Kabupaten Bima dengan 36 desa, 10 kecamatan dengan jumlah 4.190 KK atau 20,918 jiwa. Kabupaten Dompu dengan 33 desa, 8 Kecamatan dengan jumlah terdampak 15,094 KK atau 48,717 jiwa. Dan Kabupaen Sumbawa Barat 13 kelurahan, 3 Kecamatan dengan jumlah terdampak mencapai 2,414 KK atau 10,868 jiwa.

Bukan hanya di pulau Sumbawa dampak kekeringan juga terjadi di Kabupaten Lombok Barat dengan 25 desa, 6 Kecamatan dengan jumlah terdampak mencapai 16,246 kk atau 64,985 jiwa. Kabupaten Lombok Timur dengan 37 desa, 7 kecamatan dengan jumlah terdampak 42,546 KK dan 128,848 jiwa.

Dan alam juga belum bersahabat dengan kabupaten Lombok Tengah, begitu meratanya kekeringan memeliputi 83 desa di sembilan kecamatan dengan jumlah kepala keluarga (KK) yang terdampak mencapai 69,380 KK, dengan 273,967 jiwa.

Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, belum cukup dianggap maksimal dalam menjawab kekeringan yang semakin meluas di NTB.

Banyak langkah dan cara cepat dan tangguh,seperti dilakuka oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB, dengan mengirim dan menyediakan cadangan air bersih.

Dan bisa saja dilakukan oleh BPBD di tingkat kabupaten, kalau hanya sekadar menyediakan cadangan air untuk warga desa. Tapi itulah tanggungjawab seorang Gubernur yang sudah dimandatkan oleh warga NTB untuk mengurus sebaiknya sebagaimana yang diamanatkan juga oleh UUD 45.

Itu tentu sebagai upaya dan langkah antisipatif, agar warga NTB yang terdampak kekeringan dan leticia air bisa menikmati. Tentu ini tdak cukup dengan langkah-langkah antisipatif, jika saja di tahun depan dan tahun berikutnya minimpa NTB dengan bencana kekeringan lagi.

Maka misi asri dan lestari, bukan sekadar canflanse untuk meyakinkan publik, menjaga hutan dari penambah, illegal logging dan menyediakan cadangan air hutan adalah tanggungjawab jawab bersama.(*)

Kirim Komentar

Leave a Reply