Terkait Randis, Para Kades di Lotim Masih di-PHP

Kendaraan dinas (Randis) kepala desa yang ditarik Pemkab Lotim.

LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Meskipun sudah ada kesepakatan penundaan penarikan kendaraan dinas kepala desa (Kades) dan perangkat desa oleh Pemerintah Kabupaten, namun tidak serta-merta desa bisa mengambil kembali randisnya oleh sejumlah desa yang sudah terlanjur diangkut randisnya ke kabupaten.

Padahal, salah satu butir kesepakatan bersama itu, bagi desa dapat mengambil kembali kendaraan dinasnya pada Senin kemarin (7/10). Ternyata kendaraan yang dicabut dari desa itu sudah disebar ke sejumlah OPD dan Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Tentu ini masih menjadi kekecewaan para Kades dan perangkatnya. Padahal keputusan sudah jelas boleh mengambil tapi masih harus menunggu perintah Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy.

Diketahui, Pemkab Lotim hingga saat ini belum menarik kembali kendaraan dinas (Randis) tersebut dari beberapa OPD dan dari TKSK sebagai kendaraan opersionalnya perintah Bupati.

Alasan belum ditariknya randis dari OPD dan TKSK, menurut Kepala Bagian Umum Setdakab Lotim, M Zainuddin yang dikonfirmasi di kantornya, Selasa (8/10) mengaku hingga saat ini belum ada perintah Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy.

“Memang sampai saat ini belum ada perintah Bupati Lotim untuk menarik kembali randis kades yang telah disebar di OPD dan TKSK,” kata Zainuddin.

Oleh karena itu lanjut Kabag Umum, pihaknya masih menunggu perintah Bupati Sukiman, karena saat ini masih sedang berada di luar kota.

Sementara itu menurut Zainudin, alasan penarikan randis di desa setelah pihak kecamatan melaporkan kepada pihak Pemkab bahwa tidak akan ada masalah meskipun dilakukan penarikan randis dari desa.

“Karena laporan para camat itulah yang selanjutkan kami tindaklanjuti ke lapangan, untuk melakukan penarikan randis di desa yang merupakan aset daerah,” ujar Kabag umum seraya menambahkan kalau ada perintah Bupati pasti ditarik lagi sesuai aturan yang ada, dan pihak desa bisa mengambil kembali.

Lebih lanjut Zainuddin menjelaskan, pihak Kades boleh meminjam randis yang telah ditarik maupun yang belum ditarik tersebut dengan mekanisme harus menyampaikan surat pinjam pakai kepada pemerintah daerah sampai ada pengganti randis tersebut baru dikembalikan.

“Banyak Kades yang sudah sampaikan surat pinjam pakai Randis, sedangkan Kades yang sudah ditarik randisnya belum mengajukan surat pinjam pakai,” katanya.(Kml)

Kirim Komentar

Leave a Reply