Ini Penjelasan Humas Pemkab Lotim Terkait Penarikan Randis Kades

LOTIM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Sebagai langkah pencegahan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan koordinasi dengan Gubernur/Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia, sebagai bentuk pelaksanaan fungsi trigger mechanism, yakni dengan mendorong pembenahan pengelolaan Barang Miliki Daerah (BMD) di seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia.

Kabag Humas dan Protokol Setkab Lotim, Iswan Rahmadi.

‘’KPK menggarisbawahi pula dalam pembenahan pengelolaan BMD ini, juga menyangkut BMD yang dikuasai oleh pihak lain atau pihak-pihak yang tidak berhak,’’ kata Kabag Humas dan Protokol Setkab Lotim, Iswan Rahmadi melalui keterangan pers yang dikeluarkan pada Senin lalu (7/10).

Di tingkat Provinsi NTB, kata Iswan, juga telah dilakukan pula rapat koordinasi bersama Kejaksaan Tinggi, Inspektorat, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas/Badan Pengelolaan Aset dan Pendapatan Propinsi NTdan kabupaten/kota se-Pulau Lombok pada Agustus lalu.

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi di tingkat Propinsi NTB, Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy telah menerbitkat surat Nomor: 030/753/PKAD/2019 perihal Pendataan BMD. Selain karena hasil rapat koordinasi dengan KPK, juga menindaklanjuti audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tahun 2018.

Dijelaskan, surat tersebut di antaranya meminta Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian yang ada di lingkup Pemkab Lotim mengelola dan mempertanggungjawabkan Barang Milik Daerah (BMD) yang ada di OPD masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, diharuskan pula melakukan pelaporan BMD baik tanah, maupun bangunan, termasuk kendaraan atau lainnya. Penertiban ini hanya untuk aset yang merupakan kewenangan Pemkab Lotim atau berasal dari APBD Kabupaten Lotim.

Iswan menegaskan, Pemkab Lotim menertibkan objek yang hanya merupakan kewenangan Pemkab Lotim saja, sesuai surat KPK. Dalam hal ini menurut Iswan, Pemerintah Daerah melakukan pengamanan baik secara fisik, legalitas maupun administrasi.

‘’Barang atau aset seperti kendaraan dinas (Randis) ini hanya dikumpulkan sementara untuk diservice, yang selanjutnya akan diberikan secara proporsional kepada OPD yang membutuhkan,’’ ujarnya.

Mantan Sekdis PPKAD Lotim ini menjelaskan, terkait kendaraan dinas desa yang berasal dari APBD, masih dapat dipinjam pakai jika pihak desa belum memiliki kendaraan dinas atau belum menganggarkan pengadaannya melalui APBDes masing-masing. Dan kebijakan ini masih dapat ditolerir sampai Maret 2020 mendatang.(Kml)

Kirim Komentar

Leave a Reply