Perlu Disimak Terkait Kebijakan Anggaran dan Prioritas Pembangunan Lotim 2020

Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy.

LOTIM, LOMBOKTODAY.CO.ID –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggelar rapat paripurna VI masa sidang I dalam rangka penyampaian penjelasan kepala daerah tentang kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2020, dan permohonan persetujuan pinjaman daerah dan penganggaran tahun jamak pembangunan kawasan perdagangan serta adendum ke-2 penganggaran tahun jamak untuk penyediaan infrastruktur.

Rapat berlangsung di ruang rapat utama kantor DPRD Kabupaten Lotim, Kamis (10/10), yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lotim, H Daeng Paelori.

Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy dalam penyampaian penjelasannya di hadapan anggota DPRD Kabupaten Lotim mengatakan, pada tahun anggaran 2020 yang akan datang merupakan tahun kedua pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Lotim 2018-2023 yaitu ‘’Lombok Timur yang Adil, Sejahtera dan Aman’’.

Karenanya, ini merupakan momentum penting meletakkan dasar-dasar kebijakan yang akan terus berkesinambungan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga target-target capaian yang sedang berproses yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 akan terwujud sesuai tahapannya.

Bupati Sukiman menjelaskan, rancangan KUA-PPAS tahun 2020 ini masih mendasarkan pada peraturan perundangan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2020 yang secara lebih khusus dimaksudkan menjaga konsistensi kebijakan pemerintah.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lotim tahun 2020 sangat berkesesuaian dengan lima prioritas sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

Gambaran komponen belanja daerah pada tahun anggaran 2020 mendatang adalah pada komponen belanja subsidi, pada tahun anggaran 2020, dialokasikan dana sebesar Rp5 miliar untuk subsidi bunga bank bagi kelompok tani ternak yang memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR). Selain itu, pada komponen belanja hibah, dialokasikan hibah penyelenggaraan BOP PAUD sebesar Rp27,255 miliar.

Selanjutnya, mendukung promosi pariwisata daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Lotim. Ada pula kelanjutan bantuan biaya pendidikan dasar dan menengah bagi anak yatim sebesar Rp7,5 miliar yang merupakan tahun kedua, di mana sebelumnya pada tahun 2019 telah dialokasikan dana sebesar Rp2,5 miliar dan masih berkelanjutan selama tiga tahun untuk kurang lebih 1.000 (seribu) orang anak yatim di Kabupaten Lotim.

Dalam komponen belanja tidak langsung ini juga terdapat alokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa dengan besaran yang meningkat signifikan, menyesuaikan besaran dana alokasi umum (DAU) untuk Kabupaten Lotim pada tahun 2020 yang akan dating sebesar Rp129,928 miliar lebih. Sementara itu, porsi dana desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp316.384.098,00.

Selanjutnya pada tahun 2020 direncanakan pelaksanaan Pilkades serentak untuk 29 desa, sehingga dialokasikan bantuan keuangan kepada panitia pemilihan kepala desa sebesar Rp2,030 miliar.

Mengoptimalkan RSUD Labuhan Haji dialokasikan dana sebesar Rp5 miliar sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan di bidang kesehatan guna meningkatkan kualitas SDM. Pemerataan infrastruktur dan peningkatan kualitas kemantapan jalan, cakupan layanan air minum dan kualitas sarana irigasi serta memberikan kualitas layanan infrastruktur guna menunjang peningkatan perekonomian daerah serta mendukung kualitas sanitasi dan kesehatan masyarakat.

Tahun 2019 sampai 2021 mendatang dialokasikan kegiatan penganggaran tahun jamak bagi infrstruktur jalan, air minum dan irigasi dengan alokasi Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah) dan pada tahun 2020 sebagai tahun kedua dialokasikan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

Direncanakan juga belanja pembebasan lahan, di antaranya untuk pelebaran jalan Masbagik-Gelang sebesar Rp10 miliar, di samping pembebasan tanah pelebaran jalan SD 2 Letok-Lenting sebesar Rp3,5 miliar. Percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi rumah tahan gempa juga dialokasikan pada anggran 2020 mendatang sebesar Rp1,385 miliar lebih.

DPRD akan membahas hal tersebut di mana Gabungan Komisi I terdiri dari Komisi I dan Komisi III akan membahas pinjaman daerah dan tahun jamak. Sementara Gabungan Komisi II terdiri dari Komisi II dan Komisi IV akan membahas KUA-PPAS.(Kml/Humas)

Kirim Komentar

Leave a Reply