Reses Dewan, Warga Lingkar Tambang KSB Jangan Hanya Jadi Penonton di Daerah Sendiri

M Saleh saat melakukan kegiatan reses di Desa Maluk, Kecamatan Maluk, KSB.

Oleh: Fajar Ngudi P. |

SUMBAWA BARAT, LOMBOKTODAY.CO.ID –  Reses yang dilakukan oleh Muhamad Saleh di Desa Maluk, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), pada Rabu (16/10), terasa berbeda. Di mana, kader PDI Perjuangan yang menduduki kursi Ketua Komisi III DPRD KSB dalam resesnya itu penuh usulan aspirasi dari masyarakat. Salah satunya mengenai kebijakan perusahaan Tambang Batu Hijau (PT AMNT) yang mewajibkan ribuan karyawannya untuk tinggal di mess dan tidak boleh tinggal di luar, sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya roda perekonomian di wilayah Maluk.

M Saleh bersama istri.

Semua usulan yang masuk ditampung untuk dibawa menuju ke parlemen dewan. ‘’Warga KSB, khususnya warga yang berada di lingkar tambang di Kecamatan Jereweh, Maluk, dan Sekongkang, jangan hanya menjadi penonton di daerah sendiri. Kalah dengan warga luar yang menikmati hasil dari kemegahan Tambang Batu Hijau yang menghasilkan miliaran rupiah setiap harinya. Aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada saya selaku wakil rakyat, akan kita perjuangkan, karena ini adalah objek vital nasional (ovitnas) ada di daerah kami,’’ kata M Saleh.

Persoalan yang disampaikan masyarakat Maluk di antaranya; agar pemerintah daerah bisa menghidupkan perekonomian di  Maluk melalui kebijakan perusahaan tambang. Apalagi semenjak pengelolaan tambang raksasa PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) sudah beralih ke PT MNT, berubah pula semuanya. Termasuk masalah perkembangan perekonomian di Maluk. Ratusan kos-kosan tidak berpenghuni. Pasar tradisional sepi tidak ada pembeli. Toko-toko jarang pembeli, bisnis kuliner berhenti di tempat dan banyak lagi bisnis lain di tengah-tengah masyarakat Maluk yang sudah macet.

Menanggapi banyaknya usulan dari masyarakat terkait tambang, M Saleh menyampaikan, pihaknya berhak mengawasi tentang perkembangan perusahaan tambang karena ovitnas tambang ini masuk ke wilayah dapilnya.

Karena dengan adanya perusahaan ini, besar harapan masyarakatnya akan kesejahteraan hidup meningkat. Tapi, semenjak perusahaan tambang itu dikendalikan oleh PT AMNT hingga kini tidak menunjukkan dampak yang signifikan dalam kesejahteraan masyarakat lingkar tambang.

Ratusan masyarakat Desa Maluk saat menghadiri acara reses M Saleh.

Karena itu, masyarakat Maluk menyampaikan tuntutan, di antaranya; pertama, jangan membuat pasar-pasar di dalam perusahaan. Kedua, meminta kepada perusahaan agar semua orang karyawan yang ada di dalam mess perusahaan untuk dikeluarkan agar membaur dengan masyarakat, sebab dengan ramainya masyarat di Maluk secara otomatis menghidupkan sektor perekonomian.

Ketiga, Koperasi Katala milik perusahaan agar ditaruh di luar. Keempat, sub kontraktor-sub kontraktor harus berkantor di luar, agar semuanya membaur dengan masyarakat karena di situlah perubahan sosial akan terjadi dan perputaran ekonomi secara tidak langsung akan bergerak.

Reses kali ini juga menyoroti perekrutan karyawan satu pintu dari Pemerntah Kabupaten Sumbawa Barat yang dinilai masyarakat lingkar tambang kurang berpihak terhadap masyarakat. Disinyalir ada kebocoran kebijakan dan indikasi tebang pilih oknum-oknum terkait untuk bermain tentang perekrutan karyawan. Masyarakat mengharapkan untuk dikembalikan pada kebijakan yang dulu saat PT NNT.

Di sela-sela acara resesnya, kader PDIP ini menyampaikan kepada awak media bahwa aspirasi masyarakat lingkar tambang yang sudah ditampung akan dibawa ke parlemen serta meminta kepada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan nasib mereka. Ini persoalan besar karena menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga perlunya duduk bersama antara Pemda, DPRD dan perusahaan untuk mencari solusi serta menyelesaikan masalah.

Masyarakat Maluk juga meminta kepada Pemda KSB agar memperhatikan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara  merata. Jangan sampai anggaran yang besar dialokasikan untuk pembangunan di Kota Taliwang dan sekitarnya saja. Mengingat penyuplai PAD terbesar di antaranya juga dari tambang.

Masyarakat lingkar tambang meminta APBD dan ABPN dibagi  secara merata dan proporsional kepada masyarakat lingkar tambang dalam hal ini Maluk, Jereweh, Sekongkang, karena ovitnas ada di Maluk.(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply