Iuran Naik, Wakil Ketua DPRD: Sebaiknya Pemerintah KSB Tidak Usah Lagi Ikut Program BPJS

Oleh: Fajar Ngudi P. |

SUMBAWA BARAT, LOMBOKTODAY.CO.ID – Kalangan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menilai dengan adanya kenaikan iuran BPJS pada 2020 mendatang tidak menguntungkan bagi masyarakat yang ada di KSB. Karena itu, Pemerintah KSB diharapkan sebaiknya keluar dan tidak usah lagi mengikuti program BPJS tersebut.

Wakil Ketua DPRD KSB, Abidin Nasar.

‘’Pemerintah KSB diharapkan mengkaji kembali tentang kenaikan BPJS tahun depan dan jangan sampai hal itu menjadi beban yang akan menimbulkan masalah baru pada APBD KSB,’’ kata Wakil Ketua DPRD KSB, Abidin Nasar kepada Lomboktoday.co.id, di Taliwang, Ahad (3/11).

Seperti diketahui bahwa besaran iuran BPJS akan dinaikkan per 1 Januari 2020 mendatang. Di mana, besaran iuran BPJS tersebut berdasarkan Peraturan Presiden No.75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Perubahan iuran BPJS sendiri ditegaskan dalam Pasal 34 Perpres No.75 tahun 2019 yaitu, untuk kelas I sebesar Rp160 ribu/orang/bulan; kelas II sebesar Rp110 ribu/orang/bulan dan kelas III sebesar Rp42 ribu/orang/bulan.

Kenaikan iuran tersebut, kata Abidin Nasar, bukan hanya berdampak besar bagi masyarakat, tetapi menambah beban  APBD KSB. Hal ini disebabkan karena Pemerintah KSB harus menambah anggaran sekitar Rp15 miliar (menjadi sekitar Rp35 M) untuk menanggung BPJS sekitar 70 ribu warga KSB kurang mampu.

Atas dasar itu, Fraksi PKS DPRD KSB meminta kepada Pemda KSB untuk melakukan kajian, dan keluar dari program BPJS, guna mencari format lain yang lebih efisien dengan tetap memperhatikan terpenuhinya layanan kesehatan gratis dan berkualitas bagi masyarakat KSB.

BPJS bentuknya asuransi, yaitu dibayarkan berdasarkan jumlah peserta meskipun tidak sakit. ‘’Sehingga kalau tingkat kesehatan masyarakat kita tinggi, maka sama halnya dengan kita menanggung biaya kesehatan masyarakat daerah lain,’’ ujarnya.

Pola lain bisa saja dihitung berdasarkan jumlah tindakan. Bisa jadi nilainya lebih rendah, bahkan bisa digunakan untuk meningkatkan fasilitas dan kesejahteraan petugas kesehatan. ‘’Sebab, honor petugas kesehatan kita tergolong rendah. Jika ini disuplay sebagian dana untuk tenaga kesehatan, tentu akan meningkatkan kesejahteraan dan kinerja petugas kesehatan di Kabupaten Sumbawa Barat,’’ kata Abidin Nasar.(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply