79 Supplier Rehab Rekon di KSB Teken Pakta Integritas

Suasana penandatanganan pakta integritas 79 supplier rehab rekon rumah korban gempa di wilayah KSB, yang berlangsung di Aula Diskoperindag KSB, Komplek KTC Taliwang, Kamis (7/11).

Oleh: Fajar Ngudi P. |

SUMBAWA BARAT, LOMBOKTODAY.CO.ID – Polri, TNI dan Diskoperindag Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) fasilitasi penandatanganan pakta integritas 79 supplier rehabilitasi dan rekonstuksi (rehab rekon) rumah korban gempa di wilayah KSB, yang berlangsung di Aula Diskoperindag KSB, Komplek KTC Taliwang, Kamis (7/11).

Penandatanganan pakta integritas itu dalam rangka melengkapi laporan guna menjamin ketersediaan barang di supplier untuk keperluan rehab rekon rumah korban gempa.

Kegiatan rehab rekon rumah korban gempa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kini terus berjalan. Penandatanganan fakta integritas kali ini untuk memberikan pengarahan kepada supplier tentang aturan pengambilan bahan bangunan. Agar tidak menyimpang dari aturan yang sudah ada. Juga untuk mengontrol harga barang material jangan sampai ada terjadi monopoli atau permainan harga.

Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Mustofa mengatakan, pihaknya akan membantu mempercepat pembuatan SPJ dan LPJ yang selama ini sempat molor penyelesaiannya. Karena dana dari pusat sudah ada, dan tinggal pencairan ke rekening suplayer masing-maaing.

‘’Kita harus saling bersinergi dalam mengerjakan admistrasi, biar saling menguntungkan. Jika ada Pokmas dan fasilitator yang lelet (lambat) mengerjakannya, silakan laporkan ke kami,’’ kata Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Mustofa.

Kapolres juga mengimbau jika ada kendala dan ternyata merugikan suplayer (toko bahan bangunan), dipersilakan untuk segera melaporkan untuk ditindaklanjuti. ‘’Target penyelesaian SPJ dan LPJ sampai tanggal 25 November 2019,’’ ujarnya sembari mengatakan, rehab rekon rumah korban gempa ini perlu ada pendampingan yang serius sehingga mempersempit permasalahan yang terjadi di lapangan.

Sementara itu, Dandim 1628/Sumbawa Barat (SB), Letkol Czi Edy Oswaronto menegaskan, proses administrasi dari fasilitator terkesan lambat. Karenanya, ia mengharapkan untuk segera dipercepat pekerjaan SPJ dan LPJ tersebut. ‘’Kami dari TNI dan Polri akan tetap membantu dan memantau perkembangan ini hingga selesai,’’ katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Diskoperindag KSB, Amin Sudiono mengatakan, jika ada Pokmas yang dengan sengaja berani melakukan pelanggaran, maka siapa-siap akan masuk penjara. Karena semua ini, tanggungjawabnya ada di Pokmas. Dan Pokmas di KSB diharapkan jangan sampai ada yang menyimpang, karena di kabupaten lain sudah ada yang masuk bui. Ini harus dijadikan pelajaran bagi Pokmas yang ada di wilayah KSB.(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply