Kasus Dugaan Korupsi ADD Desa Belo Sudah Dinyatakan P21

Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Mustofa (tengah) didampingi Kasatreskrim dan jajarannya menunjukkan barang bukti (BB) pada awak media saat jumpa pers.

Oleh: Fajar Ngudi P. |

SUMBAWA BARAT, LOMBOKTODAY.CO.ID – Kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) anggaran dana desa (ADD) yang melibatkan mantan kepala desa (Kades) Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), sudah pada tahap P21 mengingat berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap. Selanjutnya berkas perkara tersebut siap dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumbawa Barat (Kejari KSB).

Tersangka inisial MR menjabat sebagai Kades Belo periode 2013-2019 terancam hukuman paling sedikit empat tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp400 juta. Adapun dalam kasus ini, telah dilakukan gelar perkara dalam jumpa pers yang berlangsung di Mapolres Sumbawa Barat, Jumat (8/11).

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/124/V/2019, tanggal 14 Mei 2019 tentang Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes Desa Belo tahun 2016, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp524.707.830,00.

Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Mustofa dalam jumpa pers mengatakan, proses perkara tindak pidana korupsi anggaran dana desa (ADD) ini motifnya tunggal, mengingat tidak ditemukan adanya tersangka lain. Dan pelaku mengakui kalau ia sendiri yang memakai uang ratusan juta rupiah itu. ‘’Tersangka MR dalam melakukan aksinya menggonta-ganti bendahara sampai tiga kali. Tujuannya untuk mengelabuhi petugas, tapi yang namanya kejahatan pasti terungkap,’’ kata Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Mustofa.

Hasil penyidikan perkara, kata Kapolres, sudah dinyatakan lengkap (P21), sesuai Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat Nomor: B-56/N.2.16./Ft.1/11/2019 tanggal 7 November 2019.

Karenanya, Kapolres mengimbau kepada seluruh kades di wilayah KSB untuk mematuhi dan dalam menggunakan anggaran dana desa (ADD) harus lebih transparan dan jujur. Jika ada permasalahan, segera meminta bantuan ke kepolisian dan BPMPD serta Inspektorat KSB, agar tidak terjadi pelanggaran yang fatal. Selanjutnya, rencana penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) akan dilaksanakan nanti di Lapas Mataram pada Senin (11/11).(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply