Lotim Urutan 9 Penduduk Miskin se-NTB

Wabup Lotim, H Rumaksi SJ (dua dari kiri) saat pimpin rakor.

Oleh: Lalu M Kamil AB |

LOTIM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Wakil Bupati Lombok Timur (Wabup Lotim), H Rumaksi SJ, SH menyampaikan, persentase jumlah penduduk miskin Lombok Timur tahun 2018 lalu sebesar 16,55% atau 196.870 jiwa. Artinya bahwa Lotim berada pada urutan ke-9 dari 10 kabupaten/kota se-NTB atau selisih 0,12% dengan Provinsi dan selisih 6,80% secara Nasional yaitu 9,66%.

‘’Dengan efektifitas persentasi penduduk miskin tahun 2014 sampai 2018 menunjukan angka linier yakni dari 19% di tahun 2014 menjadi 19,14%, selanjutnya mengalami penurunan hingga menjadi 16,55% di tahun 2018,’’ kata Wabup Lotim, H Rumaksi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Basis Data Terpadu sebagai upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Lotim, yang berlangsung di Ruang Rapat Utama II Lantai 4 Kantor Bupati Lotim, Selasa (3/12).

Rakor yang dipimpin Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), H Rumaksi SJ, SH yang juga Wabup Lotim itu dihadiri oleh DPRD Kabupaten Lotim, para Asisten Setdakab Lotim, Anggota Tim TKPKD, Kepala OPD, Camat dan para Pemerhati Kemiskinan Kabupaten Lotim.

Rumaksi menjelaskan, posisi relatif garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi. Pada grafik posisi relatif Kabupaten Lotim sebesar 414.721.- lebih tinggi dari garis kemiskinan Provinsi NTB sebesar 365.901 dan Nasional 401.220.

Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Lotim dari tahun 2014 sebesar 335.651, terus mengalami peningkatan menjadi 414.721 di tahun 2018. Dampak kenaikan harga beras, kata Rumaksi, sangat berpengaruh pada peningkatan tingkat kemiskinan. Setiap 10% kenaikan harga beras mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 0,8%. Oleh karenanya, tekanan Inflasi pada harga beras misalnya karena gagal panen dapat memiliki konsekuensi serius bagi yang miskin atau hampir miskin.

‘’Jumlah penduduk miskin Lotim sebanyak 196.870 jiwa menurut BPS 2018. Sedangkan jumlah penduduk rentan miskin sebanyak 510.546 jiwa berdasarkan BDT 2017,’’ ujarnya.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, beberapa prinsip kebijakan diterapkan pemerintah, di antaranya; menurunkan beban pengeluaran penduduk miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Akses Pangan (restra/BPNT), Akses Pendidikan (Kartu Indonesia Pintar), Akses Kesehatan (Kartu Indonesia Sehat) serta akses penerangan (subsidi listrik tepat sasaran dan meningkatkan pendapatan penduduk miskin melalui akses pembiayaan KUR, pendampingan usia sektoral (KUBE), dan pengembangan ekonomi lokal (dana desa).

Selain itu, upaya strategis untuk meningkatkan efektifitas program penanggulangan kemiskinan yakni dengan ketetapan sasaran dan mekanisme program serta kualitas implementasi.

Kabupaten Lotim telah menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 14,05% pada tahun 2023 mendatang. Hal ini bukan pekerjaan gampang, karena angka kemiskinan Kabupaten Lotim masih 16,55% dan menduduki pringkat ke dua terbesar di NTB, bersaing dengan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tentunya ini bukan hal yang membangakan, namun memprihatinkan.

‘’Dengan kondisi ini menjadi cermin untuk segera membenahi diri, namun tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain, maka penurunan angka kemiskinan itu mustahil terealisasi,’’ katanya.

Untuk itu, ia berharap dalam upaya mencapai target tersebut agar mengoptimalkan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lotim serta mengawal keberhasilan 13 program proritas penanggulangan kemiskinan, Menyusun Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang  sinergi dengan RPJMD, yang memuat arah kebijakan penanggulangan kemiskinan 5 tahun.

‘’Untuk TKPKD agar segera melalukan langkah-langkah perbaikan terhadap pelaksanaan program penaggulangan kemiskinan di Kabupaten Lotim serta mengunakan dan memanfaatkan basis data terpadu dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) dari Kementrian Sosial sebagai acuan data sasaran dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply