Kunker ke NTB, Menkes dan Wagub Bahas Stunting Hingga Peran Posyandu

Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah ditemani Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj Niken Saptarini saat berbincang-bincang dengan Menkes RI, Dr dr Terawan Agus Putranto, di sela-sela makan siang, di ruang VIP Bandara Lombok International Airport (LIA).

Oleh: Lalu Mandra Setiawan |

LOTENG, LOMBOKTODAY.CO.ID – Suasana akrab dan penuh kebahagiaan terlihat pada saat Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah ditemani Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj Niken Saptarini di sela-sela makan siang bersama Menteri Kesehatan RI, Dr dr Terawan Agus Putranto, di ruang VIP Bandara Lombok International Airport (LIA), Kamis (5/12).

Menteri Kesehatan melakukan sejumlah kegiatan di Lombok seperti meninjau RSUD Provinsi NTB hingga meninjau Puskemas Kuripan, Lombok Barat (Lobar). Bagi Terawan, kedatangannya ke NTB tidak lengkap rasanya kembali ke Jakarta sebelum menikmati ayam taliwang. ‘’Saya paling senang kalau diajak makan, apalagi menunya bebalung dan ayam Taliwang,’’ kata Menkes Terawan sambil tertawa lepas.

Di sela-sela makan siang, Terawan berbincang santai bersama Wagub NTB membahas terkait dengan stunting dan program Posyandu. Terawan mengatakan, dalam RPJMN 2020-2024 penekanan angka stunting ditargetkan  menjadi 19 persen pada 2024 dari yang saat ini 30,8 persen (Riskesdas 2018).

Terawan mengaku upaya ini harus dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan intervensi gizi spesifik dan sensitif. Strategi nasional dalam menurunkan stunting dilakukan dengan intervensi gizi spesifik atau langsung menyasar anak yakni untuk anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Upaya yang dilakukan di antaranya pemberian obat atau makanan untuk ibu hamil atau bayi berusia 0-23 bulan. Kemudian, intervensi gizi sensitif yang dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan, antara lain penyediaan air bersih atau sanitasi, pendidikan gizi, dan ketahanan pangan dan gizi.

Strategi penurunan stunting ini kata Terawan, harus dilakukan dengan bersinergi melibatkan beberapa Kementerian dan Lembaga serta koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. ‘’Yang paling penting integrasi dan kolaborasi. Untuk tahun ini target stunting sedang kami hitung dalam terjemahan Renstra Kemenkes 2020-2024. RPJMN sudah mengamanahkan itu (penurunan stunting hingga 19 persen), actionnya ada di Renstra. Kami sudah memiliki tekad untuk membuat masyarakat sehat, produktif, dan mandiri. Sampai saat ini sedang kami lakukan untuk masyarakat,’’ ujarnya.

Sementara itu, Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah mengatakan bahwa, program revitalisasi Posyandu penting dilakukan, peran dan fungsi Posyandu yang langsung bersentuhan dalam menyelesaikan masalah dasar masyarakat dari hulu.

‘’Kami di NTB berusaha supaya masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat itu diselesaikan dari hulunya. Untuk itu, keberadaan Posyandu yang berada di setiap dusun harus dapat dioptimalkan keberadaannya untuk menyelesaikan masalah-masalah dasar yang ada di masyarakat,’’ katanya.

Wagu Rohmi menjelaskan, saat ini penderita stunting di NTB berada pada angka 33,49 persen yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. ‘’Jika Posyandu telah berjalan efektif dan optimal, penderita stunting di NTB akan dapat diturunkan,’’ ujarnya.

Untuk menjalankan program revitalisasi Posyandu ini, tambah Wagub, pihaknya mengajak seluruh kepala desa untuk dapat menganggarkan biaya untuk Posyandu melalui dana desa. ‘’Melalui dana desa yang jumlahnya cukup besar, kami mengajak para kepala desa supaya menganggarkan minimal Rp150.000 untuk insentif kader Posyandu,’’ ucapnya.

Semuanya itu, lanjut Wagub Rohmi, dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan kecintaan Pemerintah Provinsi NTB kepada anak bangsa. ‘’Kami yakin, anak-anak kita di NTB adalah aset bangsa, kita harus jaga bersama,’’ ucapnya.(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply