Pemerintah Perlu Review Kategori Hak Asasi yang Harus Dilindungi

Marzuki Darusman.

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

JAKARTA, LOMBOKTODAY.CO.ID – Jaksa Agung RI di tahun 1999-2001, Marzuki Darusman menyatakan, pemerintah perlu membahas ulang (review) kategori apa yang sebetulnya menjadi hak-hak paling mendasar/asasi yang harus dilindungi.

‘’Di sini ada 10 yang sudah ada kategorinya, mari kita kaji apakah hanya ada 10? Atau harus kurang dari 10 sehingga lebih ketat lagi,’’ kata Marzuki Darusman di sela-sela acara Seminar Nasional 20 Tahun UU 39/1999 tentang HAM, Refleksi dan Proyeksi, di Kompleks Parlemen RI Jakarta, Selasa (10/12).

Adapun 10 hak asasi yang ada dalam UU 39/1999 saat ini ialah hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak.

Hak asasi manusia (HAM) di Indonesia harus merupakan kekhasan Indonesia. Di mana, HAM merupakan hak-hak fundamental yang diakui oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. ‘’Di tempat lain, dikatakan hak itu adalah hak manusia. Tapi di Indonesia, kita mengakui HAM itu dikategorikan sebagai hak-hak fundamental. Ini belum ditemukan di tempat lain,’’ ujarnya.

Ia menambahkan, yang terjadi saat ini adalah ada yang mengendalikan HAM untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi global. ‘’Kalau ini tidak dipahami, tentunya kita akan dilanda inflasi hak-hak (asasi) yang tidak relevan,’’ ucapnya.

Marzuki menjelaskan, perkembangan HAM saat ini dikaitkan juga dengan kapitalisme. Saat ini, sejumlah negara bahkan di Timur Tengah mempromosikan diri secara luar biasa untuk mengangkat hak atas kebahagiaan. ‘’Maka dimajukan lah industri yang bersifat menghibur. Industri yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan senggang. Itu dicakup dalam satu bagian hak atas kebahagiaan. Ini plesetan dari hak yang berkaitan dengan kapitalisme,’’ katanya.(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply