Diduga Tak Berizin, Pembangunan Sembung Palace Jalan Terus

Terlihat aktivitas pembangunan proyek perumahan Sembung Palace yang sedang berjalan.

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

LOBAR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Pembangunan proyek perumahan bersubsidi Sembung Palace di Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, diduga melanggar aturan. Pasalnya, rencana pembangunan perumahan tersebut, berdiri di lokasi sawah abadi atau sawah berkelanjutan.

Dari pantauan Lomboktoday.co.id, Rabu 11/12), memang terlihat sedang membangun unit rumah baru oleh pengembang PT Maulana Raya Lombok.

Bahkan, terpantau material dan para pekerja yang sedang beraktivitas di lokasi perumbahan tersebut. Meski proyek pembangunan perumahan bersubsidi tersebut belum berizin, namun proses pembangunannya terus berjalan.

‘’Pembangunan perumahan tersebut merupakan lokasi persawahan yang masuk kategori sawah abadi atau berkelanjutan. Artinya, tidak diperkenankan adanya pembangunan permanen di lokasi tersebut, semisal perumahan,’’ kata salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, Ir H Jumahir saat ditemui Lomboktoday.co.id, di kediamannya, Rabu (11/12).

Seperti diketahui bahwa, dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB, ada klausul yang mengatur tentang syarat pembangunan perumahan. Di mana, pembangunan dilarang di lokasi sawah abadi.

Selain Perda, aturan hukum lebih tinggi di atasnya juga melarang pembangunan perumahan di lokasi lahan produktif. Aturan-aturan tersebut di antaranya, Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 50 tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Kemudian, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, dan Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A.

Di tempat terpisah, salah seorang pemilik lahan/sawah di sebelah timur dan selatan, H Jaelani mengaku tidak pernah dimintai persetujuan atau tanda tangan sandingan dari pihak pengembang PT Maulana Raya Lombok. ‘’Dalam waktu dekat ini kami akan tanyakan kepada Camat Narmada, siapa yang memberikan rekomendasi terhadap pengembang perumahan Sembung Palace atau PT Maulana Raya Lombok itu,’’ kata H Jaelani.

Hal senada juga diakui Nuriyanti dan Usman Ishak, selaku pemilik lahan/sawah di sebelah timur. Ia mengatakan, pihaknya tidak pernah dimintai tanda tangan sandingan terkait proses pembangunan perumahan tersebut. Begitu pula halnya dengan TGH Abdul Hafid, selaku pemilik lahan/sawah di sebelah barat. Ia tidak tidak pernah dimintai tanda tangan sandingan oleh pihak pengembang, dan membenarkan jika lahan perumahan itu berdiri di areal persawahan miliknya.

Sementara itu, Camat Narmada, Bq Yeni Satriani Ekawati saat dikonfirmasi mengatakan, apabila sekarang ini lingkungan itu rusak, maka 10 tahun mendatang sejumlah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram tersebut tidak akan mendapatkan air. ‘’Saya memang sempat turun ke lokasi untuk mengecek, dan saya belum pernah mengeluarkan rekomendasi izin kelanjutan pembangunan perumahan itu,’’ kata Camat Narmada, Bq Yeni Satriani Ekawati.

Bq Yeni mengakui memang pihak pengembang perumahan Sembung Palace sempat mengurus izin pribadi dan bukan izin perumahan. ‘’Tapi kalau pihak pengembang melanjutkan pembangunan perumahan itu, maka kami akan telesuri kembali terkait izin pembangunan perumahan itu,’’ ujarnya.

Adapun pihak pengembang PT Maulana Raya Lombok, Ismet alias Memet saat dihubungi berkali-kali via WhatsApp (WA) untuk dikonfirmasi terkait pembangunan Sembung Palace ini, yang bersangkutan tidak mau angkat HP. Termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lombok Barat, I Made Artane saat dihubungi juga tidak mau mengangkat HP.(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply