FITRA NTB Gelar Program Sekar Desa, Ini Manfaatnya

Hamdi Ibnu Tayeb.

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Keterlibatan warga dalam perencanaan penganggaran di beberapa desa, masih sangat terbatas. Akibatnya, cenderung menghasilkan dokumen penganggaran yang tidak mengakomodir kebutuhan warga, terutama kebutuhan warga miskin, perempuan, anak, disabilitas, lansia dan kelompok termarjinalkan lainnya.

Atas dasar itu, FITRA NTB menyelenggarakan Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) di salah satu kabupaten yang ada di NTB yakni Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sekolah tersebut terselenggara atas kerja sama Seknas FITRA dengan KOMPAK.

‘’Sekolah Anggaran Desa ini telah berhasil mendorong peningkatan kapasitas bagi BPD dan juga warga setempat,’’ kata Koordinator Program Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) dari FITRA NTB, Hamdi Ibnu Tayeb.

Seperti yang dirasakan oleh Fitriana. Di mana, ia mengaku Sekar Desa ini sangat bermanfaat untuk dirinya dan juga warga. Bagi Fitriana, berkat Sekolah Anggaran Desa warga bisa mengetahui apa yang disebut dengan dokumen anggaran. ‘’Jujur, sebelumnya kami tidak mengetahui apa itu RPJMDes dan APBDes, tapi setelah ikut Sekar Desa ini kami sekarang jadi paham,’’ kata Fitriana.

Ia juga akhirnya mengetahui cara untuk menganalisis anggaran dan menyuarakan hak-haknya di desa, karena dalam Sekar Desa mengajarkan sampai pada tahap analisis anggaran. Bahkan melalui proses pembelajaran yang dilakukan dalam Sekar Desa ini, Fitriana yang merupakan guru PAUD akhirnya mengetahui bahwa dalam APBDes 2019 ada anggaran untuk insentif guru PAUD.

‘’Awalnya kami buta dan tidak tahu apa-apa, bahkan kami hanya bisa mengeluh, ternyata setelah belajar membedah Anggaran Desa, kami menemukan ada anggaran untuk guru PAUD, itulah yang kemudian kita tuntut di desa,’’ ujarnya.

Hal senada juga disampaikan salah seorang anggota BPD Pemenang Barat, Gede Parwadi. Dalam pembelajaran di Sekar Desa ini, ia mengaku sangat membantu dalam memahami tahapan dan proses pembahasan perencanaan penganggaran di desa serta bisa memahami tugas dan fungsi sebagai seorang BPD.

Diakuinya, dulu BPD tidak begitu berperan dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan di desa. ‘’Ternyata setelah Sekar Desa ini semua menjadi terbuka dan kami menjadi paham tugas-tugas kami, kami tahu apa yang harus kami perjuangkan,’’ katanya.

Pasalnya, Sekar Desa ini memang ditujukan untuk melakukan pemberdayaan di desa agar proses perencanaan penganggaran lebih partisifatif dan inklusif.

Koordinator Program Sekar Desa, Hamdi Ibnu Tayeb menegaskan, Sekar Desa tersebut merupakan ruang bagi warga dan Pemerintah Desa untuk belajar dan meningkatkan kapasitas. ‘’Sekar Desa adalah bagian dari upaya FITRA NTB mewujudkan desa melek anggaran untuk pembangunan yang inklusif dan responsif gender, sebagai alat akuntabilitas sosial yang diharapkan dapat membantu penerima manfaat mendapatkan pelayanan yang lebih baik di desa,’’ kata Hamdi.

Sekar Desa juga dirasakan manfaatnya bagi kelompok difabel, seperti yang dirasakan oleh Seniwati, penyandang difabel yang juga merupakan peserta Sekar Desa. Ia mengku, Sekar Desa telah membuka pikirannya tentang pentingnya untuk menyentuh hak-hak penyandang difabel dalam anggaran desa yang selama ini tidak pernah disentuh. ‘’Ke depannya, kita memang sangat penting menyuarakan hak-hak difabel yang selama ini tidak pernah tersentuh,’’ katanya.

Karena selama ini, stigma tentang difabel ini selalu diam di rumah dan tidak melakukan apa-apa karena keterbatasannya, tetapi stigma ini harus diubah dan memberikan ruang bagi mereka untuk berkreatifitas,’’ ujarnya.(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply