Puluhan Pengusaha Jasa Transportasi Hearing ke DPRD NTB

Suasana hearing puluhan pengusaha jasa transportasi dengan Komisi IV DPRD NTB, di ruang pleno lantai dasar gedung DPRD NTB, Senin (6/1).

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Puluhan pengusaha jasa transportasi yang beroperasi di wilayah Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (6/1).

Kedatangan puluhan pengusaha jasa transportasi tersebut tak lain untuk menyampaikan aspirasinya kepada para wakil rakyat yang duduk di kursi empuk gedung parlemen Udayana Mataram. Mereka diterima oleh Ketua Komisi IV DPRD NTB, H Achmad Puaddi FT dan beberapa orang anggota Komisi IV, di antaranya; Sudirsah Sujanto, H Hasbullah Muis, H Ruslan Turmuzi, Naufar Furqony Farinduan, dan anggota lainnya. Hadir pula Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, H Lalu Bayu Windia didampingi Kabid Darat Dinas Perhubungan NTB, Asef Suprayitna.

Dalam kesempatan tersebut, salah seorang perwakilan pengusaha jasa transportasi, Junaidi Kasum, yang juga owner Rangga Taksi menilai pemerintah bersikap diskriminasi, karena telah membiarkan angkutan ilegal ini lebih leluasa berkeliaran. ‘’Kami ingin pemerintah lebih tegas untuk menertibkan keberadaan angkutan ilegal ini. Jadi, saya kasi deadline waktu kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan, jika dalam waktu 2X24 jam tidak segera ditertibkan maka kami akan melakukan upaya hukum,’’ kata owner Rangga Taksi, Junaidi Kasum saat hearing dengan Komisi IV DPRD NTB, di ruang pleno lantai dasar Gedung DPRD NTB, Senin (6/1).

Karena dengan keberadaan angkutan ilegal ini, kata Junaidi Kasum, telah menyebabkan kondisi transportasi, baik itu angkutan kota (Angkot), taksi dan AKAP di daerah ini, menjadi carut-marut karena tidak adanya sikap tegas dari pemerintah daerah untuk melakukan penertiban dan pengawasan di jalan raya. ‘’Tentunya dengan suasana tersebut, saya khawatirkan akan mengancam keselamatan usaha masyarakat setempat dan berdampak pada timbulnya pengangguran baru akibat terjadinya PHK (pemutusan kontrak kerja),’’ ujarnya.

Junaidi Kasum juga meminta kepada para wakil rakyat tidak hanya turun reses ke petani, tapi juga menyerap aspirasi dari pengusaha jasa transportasi. ‘’Kalau bisa pak dewan yang terhormat hadir di tengah-tengah kami agar tahu bagaimana kondisi kami yang sebenarnya,’’ katanya.

Hal senada juga dikeluhkan Ketua KSU Lombok Baru Taksi, HL Basir. Di mana, ia mengeluhkan kouta taksi di NTB tidak adil, karena terjadi monopoli oleh salah satu perusahaan taksi. ‘’Saya minta taksi online ini didata dan dikasi tanda, karena mereka (taksi online) bebas mencari dan menaikkan penumpang. Sementara kami mati-matian mengurus izin tapi ruang gerak kami dipersempit,’’ katanya.

Pun demikian dengan Ketua Angkutan Kota Mataram, H Sukanah. Ia mengeluhkan perusahaan Damri yang telah mengambil lahan mereka yang telah dirintis sejak lama. Dan hal ini tentunya yang dirugikan adalah para pengusaha jasa transportasi angkutan kota.

Setelah mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh para perwakilan pengusaha jasa transportasi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, H Lalu Bayu Windia mengatakan, pihaknya akan segera menertibkan angkutan ilegal. Termasuk taksi online ini, Bayu meminta untuk mendaftarkan diri dan membentuk koperasi.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD NTB, H Achmad Puaddi mengatakan pihaknya akan memfasilitasi dan mengawal aspirasi yang telah disampaikan oleh para pengusaha jasa transportasi ini.

Puad, begitu H Achmad Puaddi ini biasa disapa, berharap ke depan ada jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan ini, sehingga dunia usaha jasa transportasi tidak mati. ‘’Kami akan fasilitasi kembali untuk pertemuan berikutnya agar persoalan ini benar-benar ada solusi terbaik. Dan bila perlu berbagai pihak terkait juga harus diundang,’’ katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD NTB, H Ruslan Turmuzi meminta Kepala Dinas Perhubungan NTB untuk benar-benar memperhatikan nasib pengusaha jasa transportasi ini. Mengingat dunia usaha jasa transportasi ini memiliki berkontribusi besar terhadap pembangunan daerah.(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply