Proses Penetapan Pengurus BPPD Lotim Dinilai Menyesatkan Bupati

Oleh: Lalu M Kamil AB |

LOTIM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Dunia maya (dumay) hingga dunia nyata (duta) di wilayah Kabupaten Lombok Timur masih diramaikan dengan kisruh pengangkatan dan penetapan pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lombok Timur.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lotim, HM Badran Achsid.

Pasalnya, dalam proses pengangkatan dan penetapannya ditangarai banyak kejanggalan dan syarat pelanggaran. Yakni sebagian besar individu yang diangkat diduga kuat mencatut  nama sejumlah organisasi profesi. Seperti 2 orang disebut di SK-nya tertera berasal dari organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Sedangkan 2 oknum tersebut diketahui bukan berprofesi sebagai wartawan. Tak hanya itu, ada yang disebut mencatut sejumlah organisasi yang bergerak bidang kepariwisataan.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lotim, HM Badran Achsid tergelitik untuk angkat bicara menanggapi amburadulnya sistem rekruitment pengurus BPPD Lotim.

Kepada Lomboktoday.co.id ditemui di ruang kerjanya Selasa (7/1), HM Badran Achsid yang mengaku mengikuti perkembangan dan kegaduhan terkait penetapan pengurus BPPD Lotim menyebut proses rekruitmentnya adalah sebagai bentuk ‘’maladministrasi’’. ‘’Kalau kasus di dunia medis sering kita dengar istilah malpraktik, tapi ini maladministratif,’’ kata pria yang sering disapa Badran ini.

Pimpinan dewan dari Partai Gerindra ini mengatakan, kalau dikaji lebih mendalam, telah terjadi proses yang cacat administrasi yang sudah barang tentu cacat hukum. Indikasinya lanjut kader partai besutan Prabowo itu, terdapat sejumlah nama yang dipastikan mencatut nama organisasi tertentu, sementara mereka bukan bagian dari organisasi tersebut.

Selain itu lanjut pria asal Masbagik ini, tahun periode SK penetapan pengurus BPPD Lotim disebutkan seperti yang beredar di medsos yakni periode 2017 s/d 2021 yang ditandatangani oleh Kadis Pariwisata Lotim, H Ahmad Mugni dan disahkan oleh Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy. ‘’Saya menilai jika diteliti, inilah yang disebut malaadministratif. Tahun 2017, H Ahmad Mugni belum menjadi Kadis Pariwisata, dan pak Sukiman Azmy belum menjadi Bupati Lotim, masak bisa ttd SK sejak tahun sebelum menjabat. Ini kan aneh bin ajaib,’’ ujar Badran dengan nada keheranan.

Hal inilah sehingga Badran menyebut sebagai bentuk penyesatan terhadap Bupati Lotim. Sebab, katanya, bisa jadi Bupati Lotim tidak pernah sempat mengkaji lebih detail mengingat kesibukan yang menumpuk. ‘’Ini adalah bentuk penyesatan terhadap Bupati Lotim. Dan bisa jadi proses kajian hukum yang harus lewati tidak dilalui seperti telaah hukum oleh Kabag Hukum, kemudian ditelaah di Asisten 1 Setdakab Lotim, lanjut masuk ke ruang Sekda sebelum sampai ke tangan Bupati Lotim. Mungkin alur itu tidak dilalui,’’ katanya.

Sementara itu, Kadis Pariwisata Kabupaten Lotim, H Ahmad Mugni yang dimintai tanggapannya melalui pesan WhatsApp, menjawab dengan singkat bahwa sedang diperbaiki. ‘’Kami sedang perbaiki sesuai keinginan semua pihak,’’ kata pria kumis tebal yang akrab disapa pak Mugni itu.(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply