Isu Bantuan Fiktif Madrasah Jerowaru, Ternyata Kesalahan BPK

Oleh: Lalu M Kamil AB |

LOTIM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Sekitar pertengahan 2019 lalu sempat beredar isu bahwa ada bantuan untuk madrasah yang terkena gempa tahun 2018 lalu yang diduga fiktif. Salah satu madrasah wilayah selatan yang disebut fiktif mendapatkan bantuan yakni Madrasah Darul Aitam (DA) Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

Kasi Penmad Kemenag Lotim, H Zainul Arqam.

Dikabarkan, Madrasah DA Jerowaru mendapatkan bantuan rehabilitasi sebesar Rp100 juta. Namun hingga berakhir tahun 2019, tidak ada rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak pengelola madrasah. Angka bantuan yang cukup pantastis ini membuat pihak pengurus Yayasan Darul Aitam Jerowaru menjadi kelimpungan yang konon pihaknya tidak merasa pernah mengusulkan.

Selain tidak pernah mengajukan proposal, hingga kini pihak pengelola DA juga tidak pernah merasa mendapat bantuan, tiba-tiba mendapat kabar akan didatangi untuk diperiksa oleh BPK.

Kejadian ini semakin menimbulkan pertanyaan besar, ‘’siapa yang mengusulkan dan kemana duit Rp100 juta itu mendarat’’, sementara data BPK tertera nama Madrasah DA Jerowaru. Misteri ini sempat menimbulkan dugaan, ini adalah rekayasa pihak Kanwil Kemenag NTB yang membuat penerima fiktif.

Teka-teki ini pada akhirnya menemukan titik terang setelah BPK yang didampingi Kasi Penmad Kemenag Lotim baru-baru ini benar-benar mendatangi Madrasah DA Jerowaru. ‘’Kami bersama rombongan dari BPK berangkat ke Jerowaru untuk cross check masalah ini,’’ kata Kasi Penmad Kemenag Lotim, H Zainul Arqam kepada Lomboktoday.co.id di ruang kerjanya, Rabu (22/1).

Ternyata menurut Kasi Penmad, dari hasil wawancara dengan pihak pengelola madrasah diperoleh keterangan bahwa pihak madrasah tidak pernah mengusulkan bantuan dan juga tidak pernah mendapat bantuan. Sehingga pihak madrasah menyerahkan buku rekening bank untuk diperiksa apakah ada saldo debet masuk.

Memang benar kata Zainul Arqam, pada buku rekening bank tidak tertera saldo debet dari pemerintah pusat dalam tahun 2018 hingga 2019. Ternyata menurut Kasi Penmad, setelah semua data dicross check dari hulu hingga hilir, barulah diketemukan bahwa pihak BPK salah mencantumkan data nama madrasah yang akan diaudit. Karna pihak Kanwil Kemenag NTB hanya memberikan data nama madrasah secara umum, namun pihak BPK salah mengutip data.(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply