Ini Agenda Rapat Paripurna ke-IV DPRD NTB Masa Persidangan ke-I Tahun Sidang 2020

Suasana rapat paripurna ke-IV masa persidangan ke-I tahun sidang 2020.

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat paripurna ke-IV masa persidangan ke-I tahun sidang 2020, di ruang sidang gedung DPRD setempat, Jumat (24/1). Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda itu, agendanya adalah penyampaian laporan pansus terhadap empat buah Raperda Prakarsa DPRD Provinsi NTB, keputusan DPRD Provinsi NTB terhadap empat buah Raperda Prakarsa DPRD Provinsi NTB, dan pendapat akhir Gubernur NTB sebagai sambutan.

Saat mengawali sidang paripurna, Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda menyampaikan, bahwa mencermati dinamika yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya yang menyangkut perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), telah terjadi dinamika yang terus menjadi perhatian publik.

‘’Kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi NTB berharap bahwa polemik atas perubahan nama bandara tersebut tidak menimbulkan gesekan-gesekan yang berimplikasi terhadap retaknya tali persaudaraan kita sebagai anak bangsa, kita berharap agar cita-cita NTB Gemilang dapat kita wujudkan dalam bingkai persatuan dan persaudaraan,’’ kata Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Bahkan saat sidang paripurna tersebut berlangsung, di luar gedung DPRD NTB telah berlangsung aksi yang digelar ribuan massa dari organisasi Islam terbesar di NTB, yakni Nahdlatul Wathan (NW) untuk menyampaikan aspirasinya terkait perubahan nama bandara tersebut.

‘’Hari ini kami telah menerima pemberitahuan bahwa ada saudara-saudara kita yang akan menyampaikan aspirasinya terkait perubahan nama bandara tersebut. Kami berharap agar penyampaian aspirasi tersebut dapat berjalan dengan tertib sesuai koridor yang telah disepakati bersama, terlebih hari ini adalah adalah hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, mari kita menjaganya,’’ ujar Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Adapun laporan panitia khusus (Pansus) I DPRD NTB yang membahas dan mengkaji Raperda Provinsi NTB tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa daerah dan sastra daerah, dalam sidang paripurna tersebut dibacakan oleh juru bicaranya, H Makmun.

Juru bicara Pansus I, H Makmun mengatakan, tanggung jawab terhadap perkembangan bahasa Indonesia terletak di tangan pemakai bahasa Indonesia sendiri. Baik buruknya, maju mundurnya, dan teratur kacaunya bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab setiap orang yang mengaku sebagai WNI yang baik. Setiap WNI harus bersama-sama berperan serta dalam membina dan mengembangkan bahasa Indonesia ke arah yang positif.

Sedangkan dalam konteks bahasa daerah, kata Makmun, keunikan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia diakui dunia karena memiliki keanekaragaman bahasa daerah dari beberapa daerah yang ada di Indonesia sebagai bukti kemajemukan Indonesia. Tapi kenyataannya, keanekaragaman tersebut telah mengalami kemunduran sebagai perwujudan tanggapan aktif masyarakat terhadap tantangan yang timbul akibat perubahan lingkungan dalam arti luas maupun pergantian generasi.

‘’NTB dengan nilai jual pariwisatanya diharapkan menjadi percontohan untuk penggunaan bahasa Indonesia pada ruang publiknya. Sedangkan keberadaan bahasa daerah dan sastra daerah, NTB juga perlu menjadi perhatian khusus karena hal ini menjadi identitas etnis dengan segala kearifan lokalnya. Demikian juga penggunaan bahasa asing, sangat penting sebagai konsekuensi kita hidup dalam pergaulan internasional,’’ kata Makmun.

Sedangkan juru bicara Pansus II DPRD NTB, Raihan Anwar melaporkan terkait Raperda Prakarsa DPRD NTB tentang pengembangan ekonomi kreatif. Di mana, berdasarkan hasil rapat pembahasan yang dilakukan, Pansus II berpendapat bahwa Raperda tentang pengembangan ekonomi kreatif dapat diusulkan untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Perda Provinsi NTB tentang pengembangan ekonomi kreatif.

Berkaitan dengan rencana penetapan Raperda tentang pengembangan ekonomi kreatif menjadi Perda, Pansus II menyampaikan beberapa rekomendasi kepada pihak pemerintah daerah yang akan mengimplementasikan Perda ini ke depan. Beberapa rekomendasi dimaksud, di antaranya; menyusun dan menetapkan Keputusan Gubernur dan Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana dari Perda ini dalam jangka waktu satu tahun berdasarkan amanat dari Perda tersebut. Juga membentuk badan pengelola ekonomi kreatif yang bersifat nonstructural, dan menyusun roadmap rencana pengembangan ekonomi kreatif daerah dalam waktu paling lama dua tahun ke depan dan melibatkan badan pengelola ekonomi kreatif daerah.

Suasana rapat paripurna ke-IV masa persidangan ke-I tahun sidang 2020.

Sedangkan laporan Pansus III DPRD NTB yang membahas dan mengkaji Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penangkapan Ikan yang merusak lingkungan, yang dibacakan oleh juru bicara, H Najamuddin Moestafa, menyampaikan berdasarkan serangkaian rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat kerja (Raker) yang dilakukan, ada beberapa masukan yang signifikan terkait materi muatan Raperda ini. Di antaranya; ketentuan tentang pengawasan dan penanggulangan, kerja sama antar penegak hokum, keterlibatan masyarakat, ketentuan tentang larangan pengumpulan ikan hasil destructive fishing untuk tujuan perdagangan, larangan penggunaan kompresor untuk usaha penangkapan ikan.

‘’Dari berbagai hal yang disampaikan Pansus III dan setelah pemerintah daerah menyetujui pasal-pasal dalam Raperda menjadi norma hokum yang dituangkan dalam Raperda ini, dan dengan dicapainya kesepakatan dalam pembahasan Raperda ini, maka Pansus III berkesimpulan menyetujui Raperda ini untuk disahkan menjadi Perda Provinsi NTB,’’ kata H Najamuddin Moestafa.

Sementara laporan Pansus IV DPRD NTB yang membahas Raperda tentang Tata Niaga Ternak menyampaikan, Pansus IV telah melakukan rangkaian pembahasan dalam rangka penyempurnaan terhadap materi Raperda ini. Dalam pembahasan tersebut, Pansus IV mengundang perangkat daerah provinsi terkait, termasuk dari Dinas Peternakan kabupaten/kota se-NTB, unsur kelompok peternak, dan asosiasi pedagang ternak.

Selain itu, kata juru bicara Pansus IV, HM Jamhur, Pansus IV telah melakukan kunjungan konsultasi ke kementerian teknis terkait yakni ke Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian (Cq Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan), serta konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.

‘’Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan oleh Pansus IV dan memperhatikan masukan konsultasi terhadap Raperda tersebut, pada prinsipnya Raperda ini telah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah serta sejalan dengan regulasi dan kebijakan pemerintah pusat, mengenai pemasaran ternak yang di dalamnya mengatur pemasukan dan pengeluaran ternak, izin, dan pengawasan,’’ kata Jamhur sembari menegaskan bahwa Pansus IV DPRD NTB berpendapat bahwa Raperda tentang Tata Niaga Ternak dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda pada rapat paripurna ini.(Sid/Adv)

Kirim Komentar

Leave a Reply