Bawaslu NTB Tangani Puluhan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pra Tahapan Pencalonan

Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi NTB, Suhardi, S.IP., M.H.

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 23 September 2020 mendatang, memang terbilang masih lama, yakni tinggal 8 bulan lebih. Dan untuk memasuki tahapan pendaftaran calon pun masih menyisakan 5 (lima) bulan yakni pada 16-18 Juni 2020, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2019. Namun, 7 Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada di Provinsi NTB, di antaranya; Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, begitu riuh terdengar dengan pro aktif dari Bawaslu Kabupaten/Kota yang melakukan penindakan pelanggaran kode etik, Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendekat, merayu dan bahkan ikut dalam kontestasi penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dilaksanakan oleh partai politik di masing-masing Kabupaten/Kota di NTB.

Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi NTB, Suhardi, S.IP., M.H mengatakan, per Jum’at lalu (24/1), pihaknya mencatat puluhan kasus penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku ASN yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota dari 7 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak 2020. Keseluruhan dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, dugaan pelanggaran yang dilanggar bermuara pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Bab III (Nilai-Nilai Dasar bagi Pegawai Negeri Sipil) Pasal 6 huruf d dan h dijelaskan dengan terang benderang bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan PNS dituntut untuk harus Profesionalisme, Netralitas dan Bermoral Tinggi.

Tidak hanya itu, dalam peraturan yang sama pada Pasal 11 huruf c, etika diri sendiri sebagai PNS diatur untuk menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan.

Trend pelanggaran pada pra tahapan pencalonan Pilkada serentak 2020 di 7 Kabupaten/Kota se-NTB memang sangat potensial pelanggaran akan dilakukan oleh oknum-oknum ASN yang tergerak syahwat politiknya untuk maju pada perhelatan pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota.

Dari puluhan kasus dugaan pelanggaran yang dicatat oleh Bawaslu Provinsi NTB, semuanya adalah ASN, dengan berbagai macam profesi, di antaranya sebagai kepala dinas, dokter, dosen, guru dan lain-lain. Berikut rekapan ASN yang sudah direkomendasikan ke KASN RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: Akhada Maulana, SP.U/Dokter RSUD Provinsi NTB (Kota Mataram), Dra Hj Putu Selly Andayani, M.Si/Kadis Perdagangan NTB (Kota Mataram), H Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H/Kepala BPBD NTB (Kota Mataram), Dr H Muhammad Syukri, M.Hum/Dosen FKIP UNRAM (Kabupaten Lombok Utara), H Muhammad, S.Pd/Kadis Kominfo Lombok Utara (Kabupaten Lombok Utara), Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd/Kasubag TU BPKAD NTB (Kabupaten Sumbawa), Amiruddin, S.Pd/ Kepala Sekolah Dasar 07 Sumbawa (Kabupaten Sumbawa), H Ichtiar, S.H/Kadis Dikpora Dompu (Kabupaten Dompu), Zainal Afrodi, S.Pd., M.M/Kabid Dikdas Dompu (Kabupaten Dompu), Abdul Sahid, S.H/Kadis Nakertrans Dompu (Kabupaten Dompu).

Sedangkan yang masih dalam proses penanganan, di antaranya; Ir H Junaidi, M.Si (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) di Kabupaten Sumbawa; Drs Arief, M.Si (Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan) di Kabupaten Sumbawa; Tarunawan, S.Sos., SP (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Kabupaten Sumbawa; H Junaidi, S.Pt (Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan) di Kabupaten Sumbawa; Ir Sirajuddin (Kepala Dinas Pertanian) di Kabupaten Sumbawa; Ir Syafruddin Nur (Kepala Dinas Pangan) di Kabupaten Sumbawa; Ir Dirmawan (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan) di Kabupaten Sumbawa; Ranchman Ansori, S.Sos., M.SE (Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) di Kabupaten Sumbawa; Drs Arfansyah (Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah) di Kabupaten Sumbawa; Kaharuddin, SE., M.Si (Kabid Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) di Kabupaten Sumbawa; Prof Dr Mansyur, M.Si/Dosen Unhas Makasar di Kabupaten Dompu.

Dari seluruh penanganan pelanggaran netralitas ASN pada pra tahapan pencalonan yang sekarang ini ramai dibicarakan dan memang tidak sedikit yang mempersoalkan dan menyalahkan bahwa dalam hal ini Bawaslu offside, Bawaslu melampaui kewenangannya, Bawaslu lebay, Bawaslu Over Protectiv dan anggapan-anggapan lain yang mempersoalkan kewenangan Bawaslu dalam menindak pelanggaran netralitas ASN pada pra tahapan pencalonan.

Payung hukum dalam pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu adalah pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 93 huruf f, Tugas Bawaslu adalah “mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia”; Kemudian pada Pasal 95 huruf e wewenang Bawaslu adalah “merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia”; Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota pada Pasal 30 huruf e yang mengatakan “meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya pada instansi yang berwenang”.

Suhardi menjelaskan, aturan turunan dari Undang-undang ini juga menegaskan tugas dan wewenang dari Bawaslu yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 3 mengatakan “Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi”.

‘’Dari nomenklatur peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas menjadi jelas dan terang benderang bahwa Bawaslu hadir dengan semboyan cegah, awasi, tindak adalah semata-mata untuk mengawal dan menjaga demokrasi di negeri ini serta memberikan keadilan bagi peserta pemilihan, masyarakat NTB secara umum dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan serentak tahun 2020 secara khusus, Bawaslu tidak akan tebang pilih dan tidak akan menspesialkan siapapun yang mengganggu pelaksanaan Pilkada serentak 2020,’’ katanya.(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply