Diduga Korupsi DD, AMPD Laporkan Pemdes Montong Beter ke Bupati Lotim

Ketua AMPD, Zunnurain.

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

LOTIM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Masyarakat Desa Montong Beter yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Desa (AMPD) melaporkan Pemerintah Desa (Pemdes) Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, kepada Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy, di Selong, atas dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019, baik dalam bentuk program fisik dan non fisik.

Melalui Surat Laporan dengan Nomor: 20/AMPD/I/2020 tertanggal 20 Januari 2020, perihal: Korupsi terencana dan tersetruktur di Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, AMPD menduga ada indikasi penyelewengan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat.

Ketua AMPD, Zunnurain, S.Pd., mengatakan, bahwa pada tahun anggaran 2019 banyak sekali program-program yang tidak terselesaikan oleh Pemerintah Desa Montong Beter. ‘’Dari banyaknya program-program yang tidak terselesaikan itu, kami dari Aliansi Masyarakat Peduli Desa menemukan adanya indikasi korupsi pada program tersebut, dan Senin kemarin (27/1), kami langsung melayangkan surat laporan,’’ kata Ketua AMPD, Zunnurain dalam keterangan pers yang dikirim ke redaksi Lomboktoday.co.id, Selasa (28/1).

Zunnurain menjelaskan, program-program yang diduga ada indikasi korupsi tersebut, di antaranya; pada program bidang kawasan pemukiman pada kegiatan pelaksanaan program pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan anggaran senilai Rp100.900.000,-  untuk 10 unit rumah, tetapi sampai 27 Januari 2020, Pemerintah Desa Montong Beter hanya membangun 4 unit rumah dan sisanya belum dilakukan. Selanjutnya pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi fasilitas jamban umum/MCK dengan total anggaran Rp14.280.000,-  kegiatan untuk bantuan ke masyarakat ini belum dilakukan sama sekali. ‘’Jadi, sangat jelas Pemdes Montong Beter pada kegiatan ini telah membuat SPJ fiktif,’’ ucapnya.

Tidak hanya itu, Zunnurain juga menjelaskan, indikasi korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Montong Beter yaitu pada program pemeliharaan jalan lingkungan, pengerjaan talud di Dusun Malah dan di Dusun Dasan Tengak dengan anggaran masing-masing Rp131.760.781,73 dan Rp51.299.647,32. ‘’Pada program ini kami memiliki bukti bahwa mereka melakukan pengurangan volume pengerjaan dan tidak sesuai dengan RAB,’’ ucapnya.

Salah satu pengerjaan proyek fisik yang diduga dikurangi volumenya.

Zunnurain memaparkan, setiap program fisik yang dilakukan di setiap kekadusan dikurangi volumenya, terlebih lagi pada program pemeliharaan talut dan rabat jalan di Dusun Bagik Nyala yang pengerjaannya digabungkan dengan aspirasi dewan, sehingga Dana Desa (DD) tidak digunakan. ‘’Jelas sekali ada indikasi korupsi terencana dan terstruktur,’’ katanya.

Berdasarkan laporan dari AMPD tersebut, Tokoh Pemuda Desa Montong Beter, Pahmi mengimbau supaya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy agar segera melakukan pencegahan. Bila perlu pengecekan langsung terhadap dugaan indikasi korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat terkaiat dengan penggunaan Dana Desa (DD). Karena tidak menutup kemungkinan hal ini juga terjadi di desa-desa yang lain. ‘’Silakan Pak Bupati segera memerintahkan Inspektorat untuk melakukan audit khusus pada desa yang bersangkutan,’’ katanya.

Selain itu, Pahmi juga mengimbau Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy agar memerintahkan Kepala Dinas PMD Lotim untuk tidak mencairkan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 untuk Desa Montong Beter sampai permasalahan ini terselesaiakan. Karena bisa saja Pemdes Montong Beter menunggu dana tahun anggaran 2020 untuk menyelesaikan kekurangan volume pada tahun anggaran 2019. Di samping itu, Pemkab juga sangat perlu untuk melakukan pembinaan terhadap para kepala desa (Kades) tentang sistem pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa. Harus jelas batasan anggaran yang bisa digabung dengan anggaran lainnya, karena selama ini semua keuangan desa diatur oleh kepala desa yang bisa saja tidak sesuai dengan aturan dan sistem yang ada.

Sementara itu, Kepala Desa Montong Beter sampai saat ini belum memberikan keterangan apapun karena saat dikonfirmasi terkait laporan Aliansi Masyarakat Peduli Desa (AMPD) tersebut, nomor HP-nya tidak bisa dihubungi.(Sid)

1 Komentar

  1. Taufiq29/01/2020 at 2:50 pmReply

    Kok lapor ke bupati knp tdk hajar sekalian ke Inspektorat tembusan BPKP BUPATI SEKDA

Leave a Reply