Kades Montong Beter Bantah Semua Tudingan AMPD

Oleh: Lalu M Kamil AB |

LOTIM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Kepala Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Muhktar melalui Kuasa Hukumnya, H Hulain, SH membantah semua tudingan yang dilontarkan sekelompok masyarakat desa tersebut yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Desa (AMPD).

H Hulain, SH.

Sebagaimana dilansir di media ini sebelumnya, bahwa Kades Montong Beter dilaporkan oleh Zunnurain selaku Ketua AMPD Desa Montong Beter dengan Nomor Laporan: 20/AMPD/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal korupsi terencana dan terstruktur di Desa Montong Beter, yang mana laporan tersebut ditujukan kepada Bupati Lombok Timur.

Atas laporan tersebut, Kuasa Hukum terlapor menyampaikan tanggapan atas laporan Ketua AMPD Desa Montong Beter melalui keterangan yang disampaikan langsung ke Redaksi Lomboktoday.co.id bahwa pelapor mengklaim ada indikasi penyelewengan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Montong Beter.

Lawyer senior Lombok Timur itu menyatakan bahwa sehubungan dengan laporan tersebut, selaku kuasa hukum Kepala Desa Montong Beter dengan ini menyampaikan klarifikasi atau tanggapan dengan dasar-dasar sebagai berikut;

Pada prinsipnya kuasa hukum memberikan apresiasi atas kepedulian AMPD yang sudah berperan aktif dalam turut serta mengawasi kebijakan anggaran desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Akan tetapi ia menyayangkan kalau kemudian lembaga atau organisasi yang dijadikan sebagai wadah untuk melakukan pengawasan atas kebijakan dan pelaksanaan pembangunan desa justru lebih bernuansa kepentingan politik balas dendam, terlebih Zunnurain selaku Ketua AMPD tidak bisa dipisahkan dengan kepentingan Pilkades Tahun 2018 di Desa Montong Beter yang jelas-jelas sebagai saudara/keluarga dekat salah satu calon Kades yang tumbang dalam pemilihan tersebut, sehingga laporan Zunnurain lebih mengarah pada subyektifitas.

Selain itu, semua indikasi dan/atau tuduhan adanya penyalahgunaan dana desa sebagaimana yang dilaporkan oleh Ketua AMPD tersebut, dibantah dengan tegas. Karena semua program berjalan dengan baik, kendati diakui ada beberapa kegiatan yang lambat penyelesaiannya mengingat adanya kendala teknis di lapangan.

‘’Pelaksanaan 10 unit rehab rumah tidak layak huni (RTLH) itu memang benar awalnya belum selesai 100 persen. Hal itu terjadi bukan karena kesalahan kepala desa bersama perangkatnya, tapi murni kendala teknis dari masyarakat penerima manfaat yang masih menunggu dana tambahan dari keluarga atau anak-anaknya. Namun, semua material sudah diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat, hanya saja belum bisa dilaksanakan dengan alasan masyarakat penerima manfaat belum punya uang pribadi untuk biaya tambahan. Walaupun demikian, kepala desa dan perangkat desa tetap menyelesaikan pekerjaan itu sesuai dengan nilai anggaran untuk masing-masing penerima manfaat,’’ kata H Hulain.

Hulain menyatakan tidak benar ada SPJ fiktif, mengingat semua kegiatan telah dilaporkan sesuai dengan realisasi atau prestasi kegiatan. Sehingga tuduhan Ketua AMPD tersebut lebih mengarah kepada fitnah yang arahnya untuk pembunuhan karakter.

Sedangkan pada program pemeliharaan jalan lingkungan dan pekerjaan talud yang dituduhkan terjadi pengurangan volume pekerjaan dan tidak sesuai RAB, itu merupakan isu dan fitnah yang sengaja dibangun guna menjatuhkan citra dan nama baik kepala desa dan perangkat desa, karena pelapor hanya berlandaskan kebencian dan bukan semata-mata berdasarkan fakta yang ada. Dan pelapor sama sekali tidak mengetahui beberapa kendala teknis seperi adanya intimidasi dari oknum politik desa yang menghalang-halangi penyelesaian pekerjaan tersebut, sehingga wajar kemudian ada kegiatan yang tidak bisa diselesaikan 100 persen. Kendati begitu, bukan berarti anggaran yang sudah diperuntukkan untuk kegiatan yang tidak selesai 100 persen tersebut digelapkan oleh kades dan/atau perangkat desa, melainkan dilaporkan dan di-SPJ-kan berdasarkan prestasi atau volume pekerjaan, sedangkan sisa dari anggaran tersebut tentunya dikembalikan lagi ke kas desa.

Hulain menjelaskan bahwa kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh kepala desa bersama perangkat desa di Desa Montong Beter itu, telah dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan sehingga secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. ‘’Karena laporan pelapor terkesan sangat subyektif dan mengada-ngada serta lebih mengarah kepada perbuatan fitnah dan/atau pencemaran nama baik, maka kami dari Kuasa Hukum akan melakukan langkah hukum untuk menyampaikan laporan dan/atau pengaduan ke Polres Lombok Timur. Selain itu, kami juga sudah memegang bukti berupa APBDes dan Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2015-2018 yang akan kami kaji. Jika dari hasil kajian tersebut ditemukan adanya beberapa indikasi kerugian negara, maka akan kami tindaklanjuti dengan laporan polisi,’’ katanya.(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply