Wabup Lotim Beri Tausiyah Penerima PKH

Wabup Lotim, H Rumaksi Sj.
Wabup Lotim, H Rumaksi Sj.

Oleh: Lalu M Kamil AB |

LOTIM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Wakil Bupati Lombok Timur (Wabup Lotim), H Rumaksi Sj turun langsung dalam peluncuran labelisasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan BPNT tahun 2020 untuk Zona II yang meliputi wilayah Kecamatan Terara, Montong Gading, dan Sikur. Acara tersebut dipusatkan di Aula Kantor Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Senin (3/2).

Labelisasi dimaksudkan agar lebih jelas antara penerima dengan tidak. Sebab, selama ini tidak sedikit masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru tidak menerima. Sebaliknya, yang seharusnya tidak berhak justru menerima, yang selama ini menjadi pertanyaan masyarakat. Demikian pula dengan penurunan angka kemiskinan yang dinilai tidak menggambarkan kondisi ril.

Dalam arahannya, Wabup Lotim, H Rumaksi menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada 39 orang yang secara sukarela mengundurkan diri sebagai penerima manfaat.

Wabup Rumaksi mengingatkan masyarakat dengan menyitir salah satu hadits Rasulullah yang berbunyi ‘’Alyadul Ulya Khairun min Yaditssupla’’ yang artinya bahwa ‘’Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah’’.

Hal itu dimaksudkan oleh Wabup Rumaksi agar masyarakat yang tidak berhak namun terdaftar sebagai penerima, agar dengan sukarela mengundurkan diri. Namun demikian, bagi masyarakat mampu yang tetap tidak mau mengundurkan diri, Pemerintah tentunya tetap akan melakukan labeling.

Pemerintah juga terus akan berinovasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menyediakan berbagai skema untuk itu. Di antaranya; memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk kepemilikan ternak sapi, di mana Pemerintah akan memberikan subsidi untuk bunga bank. Dialokasikan untuk 1.500 orang. Selain itu, ada pula bantuan premi untuk usaha ternak sapi.

Diharapkan masyarakat dapat mengelola bantuan yang diberikan Pemerintah, yang dibuktikan dengan berubahnya status mereka dari kondisi saat ini.

Berdasarkan data awal 800-an ribu orang penerima manfaat, setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, jumlah penerima yang tersisa sekitar 300-an ribu orang saja. Ke depan diharapkan desa dapat melakukan mekanisme pengeluaran penerima manfaat melalui Musrenbangdes. Sebab, kini pemerintah pusat juga memberikan waktu untuk memperbarui data penerima tiga kali dalam setahun.

Hadir pada acara tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Kapolsek Terara, Danramil Terara, Kepala Desa di tiga Kecamatan, Ketua Koorkab PKH Provinsi NTB dan Masyarakat Penerima Manfaat.(Sid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here