Benarkah SUKMA Numpang Program Lewat Dana Desa ?

Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Lombok Timur, Ir Sahri.

Oleh: Lalu M Kamil AB |

LOTIM, LOMBOKTIMUR.CO.ID – Akhir-akhir ini bergulir desas-desus dari sejumlah kepala desa (Kades) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang menyebutkan Pemkab Lombok Timur (Lotim) di bawah pimpinan paket Sukiman-Rumaksi (SUKMA) menitip salah satu program yang tertuang dalam visi misinya, terutama program Rumah Layak Huni (RLH) melalui dana desa.

Seperti diketahui dalam berbagai kesempatan, Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy sering menyebut bahwa tahun 2020 ini akan membangun sekitar 4.000 unit Rumah Layak Huni (RLH) bagi rakyat tidak mampu.

Prioritas program ini menuai ragam tanggapan dari banyak kepala desa. Di antaranya, disebut Bupati Sukiman mengklaim program RLH oleh semua desa yang sumber anggarannya dari dana desa sebagai bagian dari programnya. ‘’Ini sama dengan Bupati numpang visi misinya melalui dana desa,’’ kata salah seorang kepala desa yang tak mau identitasnya dipublikasikan.

Menanggapi ragam opini di desa terkait hal ini, Lomboktoday.co.id menemui Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Lombok Timur, Ir Sahri. Ditemui di ruang kerjanya di lantai IV kantor Bupati Lotim, Rabu (19/2) menjelaskan, bahwa tahun 2020 ini di Kabupaten Lombok Timur akan dibangun 4.000 lebih RLH.

Menurut Sahri, seluruh RLH yang akan dibangun tahun ini sumber pembiayaannya dapat dirincikan sebagai berikut; 700 unit bersumber dari pemerintah pusat melalui APBN, 421 unit dari APBD Provinsi NTB, 300 unit dari APBD Kabupaten Lotim, dan 522 dari aspirasi atau disebut Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Kabupaten Lotim serta yang diprogramkan oleh desa melalui dana desa masing-masing desa 10 unit.

Kesan yang muncul dari pihak pemerintah desa terkait tudingan bahwa Pemkab Lotim disebut menitip program melalui dana desa menurut Kadis, itu hanya asumsi. Sebenarnya lanjut Sahri, pengerjaan RLH ini dikerjakan melalui sistem Karya Bhakti yakni dikerjakan dengan melibatkan semua unsur yang terdiri dari unsur desa, kecamatan, Pemkab Lotim, dan TNI/Polri secara bersama-sama termasuk unsur masyarakat setempat.

‘’Tidak benar isu yang menyebut RLH ini akan dikerjakan oleh TMMD, tapi yang benar akan dikerjakan dengan pola Karya Bhakti dengan melibatkan semua unsur,’’ katanya.(Sid)

1 Komentar

  1. Hasan20/02/2020 at 9:28 pmReply

    Membangun RSSS masih mending, bisa ditempati. Tapi kalo membangun RTLH? utk apa membangun rumah tp tdk layak utk dihuni.

Leave a Reply