Tolak Kereta Gantung, Aktivis Lingkungan Hearing ke DPRD Lotim

Suasana hearing yang digelar oleh aktivis pencinta lingkungan hidup ke DPRD Lotim.

Oleh: Lalu M Kamil AB |

LOTIM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Aktivis pencinta lingkungan hidup yang tergabung dalam ‘’Aliansi Rinjani Memanggil’’, Senin (24/2), mendatangi DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) untuk hearing terkait sikap para pemerhati lingkungan untuk menolak rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani.

Puluhan aktivis diterima Wakil Ketua DPRD Lotim, H Daeng Paelori didampingi Ketua Komisi IV DPRD Lotim, HL Hasan Rahman beserta beberapa anggota dewan lainnya. Dari pihak eksekutif hadir Kepala Dinas LHK Lotim, H Marhaban dan perwakilan dari Dinas Pariwisata Lotim.

Perwakilan dari aliansi menyampaikan, pihaknya mendesak legislatif dan eksekutif Lotim untuk menyatakan sikap tegas menolak rencana pembangunan kereta gantung tersebut. Sebab, katanya, meskipun pembangunannya berada si jalur Lombok Tengah (Loteng), namun dia pastikan akan berdampak juga terhadap kerusakan lingkungan di Gunung Rinjani kawasan Lotim.

Menurut para aktivis, kerusakan yang bisa timbul, berkurangnya jumlah mata air. Saat ini jumlah mata air di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) sudah kurang dari 100 titik yang semula lebih dari 200 mata air. ‘’Bila satu saja Geopark yang dirusak, maka akan merembet ke yang lain,’’ katanya.

Pihak aliansi mengaku mendengar bahwa rencana pembangunan kereta gantung ini sudah keluar ijin prinsipnya. Dan konon disebutnya, akan didirikan sebanyak 150 buah tiang dengan ketinggian 60 meter.

Menanggapi pemaparan koordinator aliansi, Wakil Ketua DPRD Lotim, H Daeng Paelori yang memimpin langsung hearing menyatakan bahwa pihak DPRD Lotim belum mengetahui secara resmi rencana tersebut. Sebab, kata Daeng Paelori yang juga Ketua DPD Partai Golkar Lotim itu menyebut belum ada pemberitahuan secara tertulis.

Kendati demikian, Daeng Paelori menyatakan mendukung langkah-langkah yang ditempuh oleh para aktivis ini. ‘’Cara inilah yang baik, dengan bersikap sebelum semua terjadi, jangan setelah terjadi baru bersikap, jelas tidak bisa kita berbuat banyak,’’ kata Daeng Paelori seraya mencontohkan kasus tambang pasir besi yang sudah dikerjakan baru ditolak.

Karena ini ranah Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Daeng Paelori berjanji akan menyampaikan aspirasi ini melalu DPRD Provinsi NTB. Dan dia berharap agar Pemprov NTB mau mengajak pihak Pemerintah Kabupaten Loteng untuk dilakukan pengkajian ulang.

Setali tiga uang, Kepala Dinas LHK Lotim, H Marhaban juga atas nama eksektif mengaku belum tahu secara resmi rencana tersebut. Mengingat belum ada informasi tertulis resmi ke eksekutif. Demikian pula pihak Dinas Pariwisata juga mengaku belum tahu secara resmi. Jadi, baik eksektif maupun legislatif Lotim belum bisa menyatakan sikap menolak atau tidak, namun harus melalui pengkajian komprehensif.(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply