M16: Pilkada Serentak 2020, Tiket Pemanasan Menuju Pesta Demokrasi Akbar 2024

Bambang Mei F
Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto.
Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto.

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 menilai gelaran Pilkada serentak 2020 di 7 Kabupaten/Kota di NTB menjadi ajang jaring pengamanan kepentingan politik yang sebenarnya di Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Pilkada serentak 2020 ibarat test the water atau tiket pemanasan bagi para elit partai politik (Parpol) dan politisi di daerah untuk menuju pertarungan pesta demokrasi sesungguhnya tahun 2024.

‘’Jadi, bisa kita lihat bahwa Pilkada serentak, terutama di NTB ini akan menjadi ajang rivalitas dan adu kuat antar para ‘Baron’ Politik menuju 2024 nanti,’’ kata Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto, di Mataram, Ahad (8/3).

Pria yang akrab disapa Didu ini menjelaskan, Parpol memiliki kepentingan membangun jaring pengamanan guna merebut hati masyarakat dalam Pilkada 2020 ini. Tujuannya agar, perolehan suara di Pemilu 2024 mendatang bisa sukses selaras dan paralel dengan Pilkada serentak 2020. ‘’Hal ini membuat para elit Parpol dan politisi harus cermat berhitung dalam menentukan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota yang akan diusung dalam Pilkada 2020 ini,’’ ujarnya.

Di NTB sendiri, kata Didu, sejumlah Parpol masih menahan diri dan belum memutuskan pasangan calon yang akan diusung. Selain PDI Perjuangan yang sudah memutuskan Hj Putu Selly Andayani sebagai Calon Wali Kota Mataram dan H W. Musyafirin sebagai Calon Bupati Sumbawa Barat. ‘’Parpol masih mematangkan pilihan. Ini berkaitan dengan cost Pilkada yang tidak murah,’’ ucapnya.

Berdasarkan pengalaman Pemilu dan Pilkada sebelumnya, cost politik akan sangat besar terserap terutama untuk mengorganisir para saksi di tiap TPS (Tempat Pemungutan Suara). Dana kampanye, publikasi, APK,  survey hingga ongkos politik blusukan.

Menurut Didu, hal ini akan menjadi pertimbangan Parpol untuk mengusung pasangan calon yang memiliki komitment kuat dan juga dukungan finansial yang proporsional.

Selain itu, elit Parpol tentu berharap pasangan yang diusung akan menang, agar perjuangan Parpol di Pemilu 2024 mendatang bisa berjalan lebih maksimal. ‘’Parpol tentu mempertimbangkan kelinearan kepala daerah yang terpilih dengan kepentingan politik 2024. Terutama Parpol besar yang sudah bertarung habis-habisan di Pemilu 2018-2019,’’ katanya.

Analisa M16 menyebutkan, pertarungan 7 Pilkada di NTB merupakan pertarungan adu kepiawaian politik antar  ‘Baron’ Elit Politik di NTB. Sebut saja Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, H Rachmat Hidayat yang langsung pasang badan melakukan koalisi taktis dengan PKS untuk Pilkada Kota Mataram dan Sumbawa. Langkah PDI Perjuangan NTB berkoalisi dengan PKS merupakan pilihan politik yang cerdik dan berkelas dalam konteks simbiosis mutualisme. Dengan koalisi ramping ini setidaknya PDI Perjuangan dan PKS menjadi partai pertama yang sudah memberikan kepastian dukungan baik de facto/de jure, khususnya Pilkada di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Kemudian Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah yang menjadi Ketua Tim Desk Pilkada PKS, yang manuver dan keandalan politiknya sudah teruji sebagai petahana anggota DPR RI tiga  periode sebelum menjabat sebagai Gubernur NTB. Gaya politik blusukan bersama Hj Sitti Rohmi Djalillah yang pernah mengantar sukses di Pilgub NTB 2018 lalu, tentu akan digunakan Gubernur Zul dalam mengelola mesin PKS di Pilkada serentak 2020 ini.

Didu menambahkan, Partai Gerindra sudah memastikan menempatkan Samurai Prabowo Subianto, H Bambang Kristiono (HBK) mengomandoi 7 Pilkada di NTB. Posisioning HBK sebagai Panglima ibarat Rommel di Pilkada serentak NTB yang harus diperhitungkan taktik dan strateginya dalam meraih pemenangan dalam konstestasi ini. Mengingat sebagai sosok yang tegas, HBK  berhasil meraih suara terbanyak dan melaju ke kursi DPR RI dalam Pileg 2019 lalu.

Selanjutnya Didu mengatakan, Ketua DPD Golkar NTB, HM Suhaili FT tentu tidak ingin kebobolan lagi dalam momentum Pilkada serentak 2020. Hal ini berkaitan dengan prestise dan marwah kepemimpinannya sekaligus Bupati Loteng. ‘’Sehingga Pilkada serentak 2020 ini akan menjadi pertaruhan gengsi dan kehormatan pimpinan elit politik yang akan menjadi cermin serunya perhelatan Pemilu 2024 mendatang,’’ ujarnya.(Sid)